Mahasiswa Banten: Tidak Bisa Buktikan Wawan Bersalah, Bubarkan KPK!



Serang – Mahasiswa Banten geram dengan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang mulai ramai bermunculan sejak ditangkapnya Chaeri Wardhana alias Wawan, adik Gubernur Atut dalam dugaan kasus suap mantan hakim MK, Akil Mukhtar beberapa waktu lalu.

Salah satu yang paling keras adalah yang diungkapkan Nedi, Kordinator Komunitas Mahasiswa Soedirman (KMS) – 30 saat acara Gerakan Banten Bangkit yang diprakarsai budayawan Heri Hendrayana Harris atau lebih tenar disapa Gol A Gong, Sabtu (2/11/2013).

“Kalau sampai KPK tidak bisa membuktikan Wawan bersalah dan Atut sebagai koruptor, kami akan demo dengan isu bubarkan KPK,” ungkap Nedi di acara yang digelar di komunitas literasi Rumah Dunia, Kota Serang Banten.

Mahasiswa IAIN yang memang terkenal lantang menyuarakan berbagai dugaan kasus korupsi jauh sebelum Wawan tertangkap tangan KPK ini mengaku bersyukur dengan mulai bermunculannya berbagai dugaan praktik korupsi di Banten.

“Ketika Wawan tertangkap KPK, kami langsung sujud syukur. Kini berbagai dugaan praktik kongkalingkong korupsi di Banten mulai bermunculan juga kita semua patut syukuri. Dulu seperti ditutupi, tapi kami yakin Allah tidak mati,” paparnya.

Sementara itu, Gandung Ismanto, Dosen FISIP Univ. Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang turut hadir, mengingatkan bahwa reformasi mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN harus terwujud.

“Pasca reformasi, kita harus terus ingat bahwa yang kita tumbangkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini amanat reformasi bahwa pemerintah yang bersih dari KKN harus terwujud,” tegas Gandung.

Guru Honorer Mencabuli Beberapa Siswinya, Dengan Modus Mengajak Ke Tempat Wisata. Simak selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rvk)

google.co.id

PPI: Nurhayati ‘lebay’ mau bubarkan PPI

LENSAINDONESIA.COM: Organisasi Masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Ormas PPI) menegaskan bahawa Partai Demokrat (PD) terkait pernyataan Nur Hayati Assegaf yang menginginkan PPI dibubarkan merupakan sikap yang ‘lebay’. Hal itu juga dianggap sebagai sikap kasar terhadap penafsiran UU Ormas.

“Pernyataan NAA terkait pembubaran PPI merupakan tafsir paling kasar terhadap UU Ormas. Karenanya menjadi berlebihan ketika menuntut PPI dibubarkan,” ujar pengurus Pusat PPI, Ma’mun Murod al Barbasy di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Baca juga: PPI tuding balik Ketua Fraksi Demokrat anti demokrasi dan Isu penculikan, Sekjen PPI: Kedua pihak tidak memperpanjang masalah

Menurut Ma’mun, pernyataan Nur Hayati dalam kapasitasnya sebagai petinggi partai dan juga tokoh penting di DPR bisa memunculkan bahaya penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

“Pada konteks inilah, maka kekhawatiran elemen-elemen masyarakat yang beberapa waktu lalu menolak UU Ormas menjadi sangat beralasan, yaitu terkait potensi UU Ormas untuk dijalankan secara sewenang-wenang oleh siapa pun yang berkuasa,” terangnya.

Lebih jauh pengarang buku kontroversial ‘Anas Tumbal Politik Cikeas’ ini menjelaskan, bahwa dalam UU Ormas tegas dinyatakan, bahwa ormas hanya bisa dibubarkan bila melanggar ketentuan Pasal 21 dan 59 UU Ormas. Sementara PPI, lanjut Ma’mun, jelas tidak melakukan tindakan apapun yang patut dinilai melanggar UU Ormas tersebut. @firdausi

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

SBY Mengaku Didesak Keluarkan Dekrit Bubarkan MK

Akil Muchtar Ditangkap
SBY Mengaku Didesak Keluarkan Dekrit Bubarkan MK

Headline

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku didesak untuk segera mengeluarkan dekrit presiden guna membubarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini terkait kasus dugaan suap yang dilakukan Ketua MK Akil Mochtar yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya diminta mengeluarkan dekrit. Dengan dekrit itu, presiden diminta membubarkan MK,” kata SBY saat pertemuan konsultasi dengan para pemimpin lembaga negara di Kantor Presiden untuk membahas masalah MK, Sabtu (5/10/2013).

Desakan agar mengeluarkan dekrit, menurut SBY, sebagai reaksi atau kemarahan rakyat atas kasus yang menimpa Ketua MK Akil Mochtar yang banyak disampaikan lewat media sosial dan layanan pesan singkat atau SMS.

Hadir dalam pertemuan itu, antara lain dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Wakil Presiden Boediono Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menkopolhukam Djoko Suyanto mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan itu.

SBY mengungkapkan, permintaan pembubaran MK diterimanya dalam waktu 2 X 24 jam dari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan tak sedikit permintaan itu disampaikan dalam kalimat keras atau setengah keras, baik emosional, ataupun yang lebih rasional.

Presiden mengakui dirinya tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan dekrit atau membubarkan MK yang telah diatur dalam UUD. Pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi tepat dan memikirkan agenda serta langkah-langkah kedepan.

Pasca kejadian itu membuat seluruh rakyat Indonesia kecewa dan marah. “Kami semua merasakan emosi dan kemarahan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kepala negara menambahkan, respon yang rasional dan bukan emosional bisa menyelesaikan masalah. “Menjadi solusi yang membawa kebaikan, bukan hanya untuk MK, tapi juga untuk tata kehidupan bernegara di negeri kita,” kata SBY. [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Inilah Para Calon Potensial Pembeli BlackBerry

    Inilah Para Calon Potensial Pembeli BlackBerry

  • Raih Pole, Vettel Puji Performa Mobil di Tikungan

    Raih Pole, Vettel Puji Performa Mobil di Tikungan

Inilah.com