PAN Berharap Pemberian BLSM tak Ada Bias Politik

Metrotvnews.com. Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Syaratnya, asal pemberian itu transparan dan akuntabel. PAN berharap jangan ada bias politik dari rencana tersebut.

“Intinya jangan ada bias politik, yakni menggunakan uang negara untuk kemenangan partai politik tertentu itu tidak boleh,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi kepada Metrotvnews.com, Jumat (24/5).

Viva mengatakan, BLSM harus tepat sasaran dan waktu, melalui sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan terorganisasi dengan baik. Hal ini untuk menghindari penyimpangan di BLSM.

Pendistribusian BLSM harus diawasi oleh kelompok masyarakat agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “BLSM itu adalah uang negara. Pemerintah memunyai kewajiban untuk menyalurkan,” kata Viva Yoga.

Sebelumnya, partai koalisi di Sekretariat Gabungan menyepakati penaikan harga BBM dan pemberian BLSM dengan syarat hanya selama enam bulan. Pemerintah sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp11,6 triliun dari APBN-P 2013 untuk BLSM.

Editor: Khudori

metrotvnews.com

Nasional | Eks Sekjen Nasdem: Surya Paloh Jadi Ketua Sudah Diskenario

Eks Sekjen Nasdem: Surya Paloh Jadi Ketua Sudah Diskenario

Mantan Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Hary Tanoesoedibjo (kanan) bersama (kanan-kiri) mantan Sekjen Partai NasDem Ahmad Rofiq, mantan Wasekjen Syaiful Haq dan mantan Ketua Internal Endang Tirtana menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (21/1)

, JAKARTA – Mantan Sekretaris Jendral Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ahmad Rofiq menyatakan penetapan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem sudah diskenariokan.

“Kongres ini sejak awal dibuat untuk menjadikan Surya Paloh pemimpin,” kata Rofiq ketika dihubungi , Sabtu (26/1).

Rofiq menyatakan penetapan Surya Paloh sebagai ketua umum – yang tanpa melalui mekanisme partai – menjadi penyebab utama keluarnya Hary Tanoesudibyo, dirinya, dan sejumlah pimpinan Nasdem di berbagai daerah.

Mestinya, penetapan ketua umum dilakukan melalui putusan majelis nasional partai (MNP). “Tidak ada proses pemilihan melalui MNP. Yang ada pengukuhan. Inilah yang menjadi awal perbedaan,” ujarnya.

Rofiq menyatakan di Nasdem, Surya Paloh bukan lagi sekadar tokoh partai. Surya Paloh sudah menjelma menjadi institusi sendiri di Nasdem. Sentralisme Surya Paloh di Nasdem inilah yang dinilai Rofiq dan mereka yang mengundurkan diri tidak menyehatkan partai. “Mana keputusan partai, mana keputusan Surya Paloh menjadi bias,” kata Rofiq.