Paksakan Demo, Pensiunan BRI Dinilai Tidak Beriktikad Baik

Ilustrasi Logo Bank BRI.

Jakarta – Sikap sekelompok pensiunan karyawan Bank BRI yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3), yang tetap memaksakan diri untuk berunjuk rasa, semakin mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan.

Mereka dinilai hanya bertujuan menggiring opini publik, sehingga esensi tujuannya menjadi semakin bias.

“Kalau memang betul ada kesiapan dan keterbukaan dari pihak manajemen BRI, kemudian ada sikap kooperatif dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) untuk mediasi, tentu kita apresiasi. Itu respons yang baik. Nah, ini berarti ada yang janggal dan agak aneh jika para pensiunan karyawan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu masih ngotot mau melanjutkan rencana demonya. Sehingga ini bisa dianggap tidak ada niatan baik dari mereka untuk menyelesaikan masalah terkait pesangon ini. Muncul kecurigaan, ada apa di balik kengototan mereka, jangan-jangan ada pesanan kepentingan lain yang membonceng atau memang mereka tidak mau kasus ini tuntas,” ujar pengamat gerakan perburuhan, Masinton Pasaribu, kepada wartawan, Kamis (5/9).

Ia mengkhawatirkan bila gerakan tersebut akhirnya hanya terjebak pada romantisme kebebasan sempit dan diperalat oleh kelompok kepentingan tertentu. Bila targetnya tuntutan mereka bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebaiknya jalan mediasi tripartit lah yang ditempuh. Yaitu dengan melibatkan institusi di bawah Kemnakertrans sebagai mediator.

“Memang tidak ada jalan lain selain menempuh jalan mediasi dan dialog secara setara. Tapi dengan satu syarat, dialog itu harus setara dan win-win solution, tidak ada pihak yang dirugikan, baik buruh maupun perusahaan. Dengan jalan itu, tuntutan pihak yang merasa tidak puas akan dicarikan solusinya berdasarkan ketentuan UU Tenaga Kerja No 13 tahun 2003. Bila dalam mediasi tuntutan mereka dinilai tidak sejalan dengan ketentuan, ya harus legowo menerimanya. Aturan hukum kan tidak bisa diinterpretasikan berdasarkan asumsi selera sendiri, itu namanya ngawur,” terangnya.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini menambahkan, berdasarkan pengamatannya sebagai mantan pentolan aktivis, pada setiap kasus perburuhan, mediasi itu merupakan alternatif penyelesaian sengketa perburuhan yang amat efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Unjuk rasa belum tentu bisa efektif dalam upaya penyelesaian perselisihan, malah cenderung mendapat stigma negatif dari masyarakat.

“Kalau memang ada solusi mediasi secara sehat dan setara, saya sarankan agar ditempuh cara itu saja, karena itu lebih produktif dan menguntungkan semua pihak. Sambut saja segera ajakan pemerintah untuk mediasi, tinggal mengajukan surat permohonan sesuai prosedur saja kok. Kan kemnakertrans juga sudah bilang begitu,” harapnya.

Terkait pengajuan mediasi yang melibatkan pemerintah, Masinton menyarankan agar ditempuh prosedur yang sesuai aturan. Yaitu, mengajukan surat mediasi sengketa ketenagakerjaan melalui Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemnakertrans. Hal ini sekaligus menjawab pernyataan pihak FKP3 yang mengklaim sudah mengajukan surat melalui Sekretaris Kemnakertrans.

“Ajukan saja surat mediasi sesuai prosedur yang ada. Jangan sampai salah alamat. Jangan ajukan kepada pejabat yang tidak berwenang, tentunya salah alamat. Kalau itu wewenang Direktorat PPPHI, ya ajukan ke sana, jangan ke Sekretaris Menterinya. Itu salah alamat dan janggal,” pungkasnya.

Sikap FKP3

Mengomentari perkembangan tersebut Koordinator Nasional FKP3, AG Kabul menyatakan, pihaknya mengapresiasi opini yang berkembang.

“Kami juga menghormati ajakan pihak Kemnakertrans yang akan memediasi. Kita sambut baik. Kalau mediasi yang dilakukan nanti sederajat dan memang untuk mencari solusi, kami sambut baik, kami bersedia,” ujar AG Kabul kepada wartawan, Kamis (5/9).

Selain itu, ia menambahkan pihaknya saat ini mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan mediasi kepada pihak Kemnakertrans. “Bila pihak Kemnakertrans memang serius dan bisa bersikap adil, tentunya kami akan lakukan pengajuan ke sana sesuai prosedur yang ditentukan dalam waktu dekat ini. Tapi bila (Kemnakertrans-red) tidak adil kami akan demo mereka,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh pelaksana bagian hukum FKP3 Jawa Barat Wawan Darmawan. Ia menyatakan bila mediasi dinilai merupakan jalur terbaik, pihaknya akan mendorong agar dapat segera terlaksana langkah mediasi tersebut.

“Kami sebenarnya sudah matang untuk melanjutkan demo itu. Kalau ada ajakan dialog, kami bersedia saja untuk mediasi dan membatalkan demo. Kami juga tidak mau masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Yang kami inginkan, semua pihak duduk bersama, setara, tidak ada yang dirugikan. Mari dialog secara seimbang, jangan satu pihak mau menang sendiri. Kalau modelnya sederajat mediasi itu, pasti kami bersedia,” katanya kepada wartawan , Kamis (5/9).

Suara Pembaruan

Google.co.id

Paling Tak Konsisten, Demokrat Sama Sekali Tak Beriktikad Lindungi Pekerja Migran

Paling Tak Konsisten, Demokrat Sama Sekali Tak Beriktikad Lindungi Pekerja Migran
Selasa, 21 Mei 2013 , 06:19:00 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

  

RMOL. Jaringan Advokasi Revisi Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (JARI PPTKLN) menilai pemerintah dan DPR tidak serius membahas RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).

Pasalnya, pada rapat yang digelar Senin (20/5) kemarin di gedung DPR, Senayan Jakarta hanya berkutat soal pemberian judul undang-undang.

Koordinator JARI PPTKLN Nurus S. Mufidah menjelaskan, dari awal pembahasan, pemerintah keukeuh mengajukan judul ‘Penempatan dan Perlindungan pekerja Indonesia di Luar Negeri’, sementara panitia kerja RUU PPILN masih bertahan dengan judul ‘Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri’.

Alasan pemerintah berdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa judul harus mencerminkan isi dan juga UU 13/2003 Pasal 34 yang mengamanatkan pembuatan UU 39/2004. Dalam RUU PPILN sebanyak 42,3 persen membahas tentang penempatan, dari prapenempatan hingga purna penempatan. Sehingga, judul tetap menggunakan penempatan karena penempatan yang baik merupakan bentuk perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.

Sementara Panja RUU PPILN yang diketuai Soepriyatno menyatakan bahwa persoalan pekerja migran Indonesia adalah persoalan perlindungan. Selama ini, pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan penempatan tetapi diserahkan ke pihak swasta. Pasalnya, penempatan menjadi momok dalam U 39/2004, sehingga ruh dari perubahan ini adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

“Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Hanura menurunkan standar dan mengakomodir pendapat pemerintah memasukkan frasa penempatan tapi setelah kata perlindungan terlebih dahulu dengan usulan judul ‘Perlindungan dan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri’. Dengan alasan supaya pembahasan judul tidak berlarut-larut,” kata Mufidah kepada Rakyat Merdeka Online Selasa (21/5).

Sementara itu, lanjutnya, Fraksi Golkar menjadi satu-satunya yang bertahan dan konsisten dengan judul ‘Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri’. Sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra belum memberikan pendapat karena tidak hadir.

“Fraksi Demokrat merupakan fraksi yang paling tidak konsisten sejak awal pembahasan, dan sama sekali tidak mempunyai itikad baik memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia,” ujar Mufidah.

Setelah pembahasan berjalan alot, akhirnya pemerintah dan DPR menyetujui judul ‘Perlindungan dan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri’ dengan catatan Fraksi Golkar tetap bersikukuh dengan judulnya sendiri.

Mufidah menganggap beberapa fraksi dalam panja RUU PPILN tidak konsisten dengan menurunkan standar pada pembahasan judul. “Kami meminta kepada fraksi-fraksi yang terlibat dalam pembahasan RUU PPILN agar tetap fokus dan serius dalam pembahasan,” katanya.

JARI PPTKLN juga berharap agar pemerintah dapat belajar dari pengalaman kegagalan memberi perlindungan kepada Pekerja Indonesia yang ada di luar negeri. Sehingga, selama ini banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban. “Pemerintah harus serius memikirkan perubahan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, jangan hanya mementingkan bisnis penempatan saja,” tegas Mufidah. [zul]