Masih Teliti Berkas BG, Kejagung Belum Berencana Lakukan Pemeriksaan Tambahan

 Masih Teliti Berkas BG, Kejagung Belum Berencana Lakukan Pemeriksaan Tambahan

Jakarta – Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) masih meneliti dokumen terkait perkara Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan. Belum ada kesimpulan hasil penelitian untuk menindaklanjuti perkara.

“Kita sedang pelajari kita masih tunggu lagi, nanti masih ada tambahan,” kata Jaksa Agung M Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (20/3/2015).

Prasetyo memastikan pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPK terkait pelimpahan perkara Budi Gunawan. “Kita masih menunggu dulu, jadi dokumen-dokumen hasil penyelidikan- penyidikan KPK akan kita pelajari,” sambungnya.

Dia mengatakan timnya belum berencana melakukan pemeriksaan tambahan (P22) karena data terkait perkara Budi Gunawan masih minim. “Saya tidak mengatakan dulu apakah P22 atau tidak, kita lihat nanti. Kami menunggu laporan dari tim jaksa yang kita tunjuk untuk meneliti dokumen-dokumen yang ada,” sambungnya.

Kejagung menerima berkas Komjen BG pada Senin 9 Maret dari Deputi Penindakan KPK. Pelimpahan dilakukan lantaran gugatan praperadilan BG diterima dengan putusan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/aan)

google.co.id

Buruh berencana menginap di Balaikota sampai tuntutan terpenuhi

(ANTARA News) – Sekitar 7.000an buruh berencana akan menginap di Balaikota sampai tuntutan UMP Rp3,7 juta dikabulkan Pemprov DKI Jakarta.

“Kemungkinan besar kami akan menginap di Balaikota sampai ada keputusan persetujuan atas tuntutan kami, tadi sudah diinstruksikan pada rekan-rekan, an itu juga sudah kami sampaikan pada Pak Jokowi tadi saat bertemu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Thomas Aquino usai berdiskusi dengan Jokowi di Balaikota, Jumat.

Thomas mengatakan, setelah berdiskusi dengan Jokowi, buruh masih belum puas dan akan terus menunggu di Balaikota.

“Pak Jokowi mengatakan akan mencatat usulan kami untuk kemudian mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait, jawaban itu belum bisa membuat kami puas,” katanya.

Angka UMP Rp3,7 juta dinilai angka yang realistis mengingat besarnya kebutuhan hidup di Jakarta.

“Jangan bilang itu angka tidak masuk akal, yang bilang itu angka fantastis adalah mereka yang tidak paham yang hanya mendapat informasi utuh dari media massa,” katanya.

Thomas menilai rekomendasi KHL yang diusulkan dewan pengupahan unsur pemerintah dan Apindo tidaklah akurat.

“Mereka menggunakan metode rata-rata, itupun dari bulan Januari sampai Oktober, tentu saja menghasilkan nilai KHL rendah,” katanya.

Sedangkan usulan buruh KHL dihitung dari Januari sampai Desember.

“Kalau hitungannya sampai Desember maka nominalnya sesuai tuntutan kami, Rp3,7 juta, ada nilai cukup signifikan di Bulan November dan Desember yang tidak dihitung,” katanya.

Buruh berkeyakinan akan ada perubahan setelah mereka memberikan masukan pada gubernur.

google.co.id

Adnan Buyung Berencana Praperadilankan KPK

Adnan Buyung Nasution

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kuasa hukum tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Adnan Buyung Nasution mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprotes tindakan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus penanganan sengketa pilkada di Kabupaten Lebak yang menjerat kliennya.

Bahkan Adnan Buyung sudah menyiapkan untuk melakukan praperadilan terhadap KPK. “Ada niat untuk praperadilan, sedang dipertimbangkan,” kata Adnan Buyung Nasution yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/10).

Adnan Buyung menambahkan kliennya sangat keberatan dengan tindakan penyitaan sejumlah dokumen pribadi dari perusahaan milik Wawan. Pasalnya ia mengklaim sejumlah dokumen yang disita KPK tidak ada hubungannya dengan kasus yang menjerat Wawan.

Namun, untuk pengajuan proses praperadilan, pihak Wawan mengaku masih menunggu penjelasan dari pimpinan KPK. Pihaknya telah melayangkan surat untuk meminta penjelasan dari pimpinan.

“Kami akan menunggu penjelasan dari pihak pimpinan KPK soal penyitaan,” jelasnya.

Sementara itu juru bicara KPK, Johan Budi SP mengimbau jika dari pihak tersangka memprotes dengan tindakan hukum yang dilakukan KPK seperti penggeledahan dan penyitaan, maka dapat menempuh jalur hukum yaitu praperadilan. Menurutnya setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum kalau merasa dirugikan terhadap upaya hukum yang dilakukan penegak hukum.

Ia menilai penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK selalu dicantumkan dalam berita acara. Selain itu, tersangka juga melihat proses penggeledahan dan penyitaan serta menandatangani berita acara tersebut.

Saat ditanya apakah KPK siap untuk menghadapi rencana praperadilan yang diajukan pihak Wawan, ia menyatakan pihaknya harus siap. “Soal siap, saya kira kita harus siap. Silakan saja kalau merasa apa yang dilakukan penyidik KPK tidak pas,” tegas Johan.

republika.co.id

BKKBN: Ayo Sukseskan Keluarga Berencana

Fasli Jalal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengajak semua pihak agar turut serta mensukseskan program Keluarga Berencana (KB).

Menurutnya dengan suksesnya program KB maka akan berdampak pada menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan kesejahteraan anak meningkat.

“Di BKKBN ada KKB (Kependudukan Keluarga Berencana). Ini dimaksudkan agar kematian ibu menurun dan kesejahteraan anak meningkat,” ujar Fasli pada seminar “Peran Dharma Wanita Persatuan Dalam Mendukung Program KB” di Jakarta Kamis (24/10).

Fasli menuturkan saat ini  perkawinan usia muda masih tinggi. Perkawinan usia muda, kata Fasli, ternyata juga  berdampak pada kesehatan wanita.

Fasli mengungkapkan saat ini perkawinan pertama di bawah 20 tahun masih ada 4,8 persen pada usia 10-14 tahun dan 41,9 persen pada usia 15-19 tahun.

Menurut Fasli tingginya angka perkawinan usia muda disebabkan masih adanya peraturan perundang-undangan atau regulasi yang menghambat peningkatan usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun.

Melihat hal tersebut, Fasli menyatakan, agar masyarakat turut membantu program pemerintah tersebut. Salah satunya, tutur Fasli, adalah dengan membantu menyiapkan kesiapan calon pengantin dengan baik  sebelum mereka berkeluarga.

google.co.id

Buruh berencana gelar mogok nasional 28-30 Oktober

(ANTARA News) – Para buruh seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional selama tiga hari pada 28 sampai 30 Oktober 2013.

“Mogok nasional adalah jalan terakhir dari kaum buruh sebagai sebuah protes terhadap kebijakan negara yang tidak pro terhadap buruh,” kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), M Rusdi, di Jakarta, Senin.

Rusdi mengatakan, mogok nasional yang dilakukan para buruh tersebut menuntut kenaikan upah 50 persen, implementasi jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan menghapuskan sistem alih daya alias outsourcing.

Menurut Rusdi, selama ini berbagai upaya sudah dilakukan para buruh untuk menuntut hak mereka mulai dari aksi unjukrasa, mogok kerja dan saat ini juga dilakukan dialog kebangsaan.

Namun berbagai aksi buruh tersebut tidak juga dipenuhi oleh pemerintah. Sebelumnya upah buruh telah dinaikkan 20 persen tapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan tingkat inflasi.

“Saat BBM naik tidak ada subsidi untuk buruh tapi ketika gejolak ekonomi sedikit saja dan mempengaruhi para pengusaha pemerintah langsung bertindak,” katanya.

Salah satu upaya lainnya yang dilakukan para buruh adalah menggelar dialog kebangsaan yang diperkirakan dihadiri 20.000 kaum buruh, petani dan guru berlangsung di Istora Senayan pada Senin (21/10).

“Dialog ini salah satu upaya bahwa buruh juga bisa berdialog, ayolah pemerintah kita berdialog. Tapi kalau dialog ini juga tidak digubris maka jalan terakhir adalah mogok nasional,” tambahnya.

Mogok nasional tersebut akan berlangsung sampai tuntutan para buruh dipenuhi.

google.co.id

Terpidana Kasus Twitter Berencana Ajukan Banding

Logo Twitter yang terpampang di Kantor Pusat, San Fransisco, AS.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Terdakwa Boy Fajriska akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan dia bersalah melanggar pasl 317 KUHP dan harus menjalani hukuman tujuh bulan penjara.

“Ya kami akan ajukan banding minggu depan,” kata Kuasa Hukum Boy Fajriska, Budi Sanjaya ditemui di PN Jakarta Selatan pada Kamis. Budi mempertanyakan sikap jaksa dan hakim yang dinilai tidak mempertimbangkan dan mengurai unsur-unsur pasal 317 tersebut.

“Ini tidak jelas, kalau kita bicara laporan palsu pada penguasa, ini kan bukan laporan perorangan, tapi Boy ini kuasa hukum dari klien-kliennya,” katanya.

Dia juga menilai penasehat hukum tidak boleh dituntut dalam pembelaan perkara kliennya.
“Nah pada surat yang ketiga ini justru dijadikan seolah-olah laporan palsu. Pasal 317 itu subsider, didakwakan tapi tidak dituntut dan tidak dibuktikan oleh jaksa ,” katanya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Boy dengan dakwaan kesatu primair Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), subsidair Pasal 317 ayat (1) KUHP, lebih subsidair Pasal 311 ayat (1) KUHP, lebih-lebih subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP.

JPU juga menuntut Boy dengan dakwaan dakwaan kedua primair Pasal 263 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menurut kuasa hukum, hakim tidak menemukan bukti Boy melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Hal itu berawal dari tuduhan atas Boy yang “mengoceh” melakui akun twitternya @fajriska(http:twitter.com/fajriska), yang isinya sama dengan surat kepada Jaksa Agung.

Karena itulah, Boy Fajriska diadukan ke polisi terkait telah melakukan pencemaran nama baik. Namun, Budi menjelaskan, Boy tidak pernah mengakui akun @fajriska sebagai miliknya karena dia menilai pembuatan akun di jejaring sosial twitter bisa dilakukan oleh siapa saja.

republika.co.id

KPK Belum Berencana Cegah Olly Dondokambey

Juru Bicara KPK Johan Budi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya rencana pencegahan terhadap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey yang akan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pasalnya KPK telah melakukan penyitaan terhadap dua set meja dari penggeledahan di rumah Olly di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

“Setahu saya belum ada surat pencegahan terhadap Olly dan memang belum ada juga rencana untuk cegah,” kata juru bicara KPk, Johan Budi SP yang dihubungi Republika, Ahad (29/9).

Johan menjelaskan pada Jumat (27/9) lalu, ia telah mengecek ke bagian penindakan KPK mengenai rencana pencegahan terhadap politisi PDI Perjuangan ini. Namun memang belum ada surat pencegahan baru yang dikirimkan KPK dalam proses penyidikan kasus Hambalang.

Namun begitu, tim penyidik akan tetap mendalami dugaan keterlibatan Olly dalam kasus Hambalang, meski statusnya masih sebagai saksi. Penyidik sendiri masih dalam proses membawa dua set meja mewah yang disita dalam penggeledahan di rumah Olly di Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Rabu (25/9) lalu.

Pengiriman dua set meja mewah tersebut melalui laut dan akan memakan waktu sekitar lima hari untuk tiba di Gedung KPK. Hingga hari ini, dua set meja tersebut belum juga tiba di Jakarta. Nantinya KPK akan mengklarifikasi kepada Olly terkait penyitaan dua set meja tersebut.

“Pasti akan diklarifikasi tapi belum tahu rencana pemanggilannya,” jelas Johan.

Sebelumnya KPK menjadwalkan penggeledahan di beberapa rumah Olly Dondokambey  di Sulawesi Utara pada Selasa (24/9) lalu. Namun surat penggeledahannya sudah bocor pada hari-hari sebelumnya dan membuat KPK membatalkan rencana penggeledahan tersebut.

Penggeledahan pun dilakukan pada Rabu (25/9) dengan hanya menyita sebanyak dua set meja mewah dari rumah Olly.

Penggeledahan ini sendiri dalam rangka penyidikan kasus Hambalang untuk tersangka Teuku Bagus Mohammad Noor yang merupakan petinggi PT Adhi Karya.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyatakan akan mendalami barang sitaan yang disita tim penyidik KPK dari rumah Olly. Busyro belum dapat memastikan apakah barang ini terkait gratifikasi atau suap dari salah satu tersangka tersebut.

Sementara itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin tetap menegaskan keterlibatan Olly dalam proyek Hambalang usai pemeriksaan di Gedung KPK pada Jumat (25/9) lalu.

Nazar mengungkapkan orang-orang yang menerima uang dari proyek ini yaitu Olly Dondokambey, Mirwan Amir dan Angelina ‘Angie’ Sondakh.

Untuk Olly, lanjut Nazar, berperan dalam pengaturan semua anggaran proyek Hambalang hingga anggaran itu digelontorkan. Nazar pun menyebut Olly menerima aliran dana dari Rp 5 miliar hingga Rp 7,5 miliar.

Nazar juga menyatakan Olly sangat pantas untuk dijadikan tersangka baru dalam kasus yang telah menjerat sebanyak tiga orang tersangka ini. “Sangat pantas,” ucap Nazar sambil masuk ke dalam mobil tahanan untuk membawanya kembali ke Lapas Sukamiskin Bandung.

republika.co.id