Organisasi Nonparpol Berkumpul Bentuk FMM

Organisasi Nonparpol Berkumpul Bentuk FMM

Headline

inilah.com

inilah.com, Jakarta – Organisasi Non-Parpol (ONP) pesimistis Pemilu 2014 akan membuat keadaan bangsa semakin baik. Hal tersebut didasarkan situasi perpolitikan akhir-akhir ini.

“Sekarang ini semuanya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada kepentingan umum,” kata Presidium Masyarakat Musyawarah Mufakat (MTiga) Suryo Susilo kepada wartawan ketika menjelaskan hasil Forum Musyawarah Mufakat pertama (FMM) yang berlangsung di Bandung tanggal 30-31 Oktober lalu.

FMM yang diikuti oleh 25 organisasi nonparpol membahas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara serta tanggung jawab ONP.

Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indoensia (Anindo) Edwin Henawan Soekawati yang menjadi peserta FMM menyatakan MPR adalah lembaga tertinggi, tetapi sudah dikebiri menjadi lembaga tinggi biasa melalui amandemen.

Menurut Edwin, ada komponen-komponen yang tidak terwakili lagi seperti masyarakat adat, wakil buruh, wakil pengusaha, wakil professional yang tidak mengenal atau terlibat dalam politik praktis.

“Hal ini harus dikembalikan sesuai pembukaan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Edwin.

Dia menyatakan Pancasila sekarang dengan batang tubuhnya hasil amandemen 2002 dijiwai UUD RIS 1949 yang federalistis dan UUD 1950 yang parlementer dan liberal. “Ini jelas sudah menyimpang dari filosofis dasar yang dicanangkan oleh pendiri bangsa kita,” katanya.

FMM juga membentuk badan pekerja yang merupakan perwakilan peserta FMM 1 dengan beberapa tugas seperti merumuskan hasil FMM . [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

    Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

  • Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

    Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

Inilah.com

Bentuk Dewan Etik, KY: MK Kok Enggan Laksanakan Perpu


Taufiqqurahman Sahuri

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memasukkan Dewan Etik dalam peraturan MK (PMK) Rabu (30/10) lalu. KY menilai hal keputusan MK tak sejalan dengan isi perpu dan cenderung enggan melaksanakan peraturan yang baru saja diterbitkan SBY itu.

“Selama ini lembaga negara lain mau melaksanakan putusan MK. Kenapa sekarang MK kok enggan melaksanakan Perpu denga tetap akan mengeluarkan PMK (terkait) Dewan etik,” kata komisioner KY Taufiqqurahman Sahuri, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (1/11/2013).

Menurut Taufiq, sebaiknya MK mengikuti saja aturan Perpu yang sah sebelum dibatalkan atau disetujui oleh DPR. MK telah menetapkan PMK Dewan Etik Hakim Konstitusi, dan menetapkan Pansel yang bertugas untuk memilih anggota Dewan Etik. Artinya MK telah mengabaikan perintah Perpu yg memerintahkan pembentukan MKHK dengan Peraturan bersama KY dan MK.

“Semestinya dalam kondisi yang menyedihkan ini MK jangan defensif, sebaiknya MK pasif. Itu sikaf yang arif,” ujarnya.

KY menilai dengan membentuk Dewan Etik, jelas PMK yang berada dibawah Perpu telah merebut kewenangan Pemerintah dan atau KY. Pekan ini pun KY segera mengirimkan surat agar KY dan MK dapat membahas bersama terkait pembentukan Dewan Etik itu.

“Tempatnya (pertemuannya) di MK. KY akan dengarkan apa maunya MK. Bahkan KY siap menerima draf MK jika sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan Perpu,” jelas Taufiq.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva membantah jika pembentukan Dewan Etik bertentangan dengan Perpu yang baru saja diterbitkan presiden. Dewan Etik dibentuk untuk mengisi kekosongan sebelum Majelis Kehormatan buatan Perpu resmi terbentuk.Next

Halaman
1 2 3
Next

Pembobol mobil beraksi tanpa merusak mobil dan membunyikan alarm selengkapnya "Reportase Investigasi " pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/jor)

google.co.id

Mantan Ketum PAN Dorong Parpol Islam Bentuk Poros Tengah

Mantan Ketum PAN Dorong Parpol Islam Bentuk Poros Tengah
Sutrisno Bachir (Antara/Ujang Zaelani)

Liputan6.com, Jakarta : Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Sutrisno Bachir, menyayangkan ketidakpercayaan partai politik berbasis Islam untuk mengusung poros Islam. Padahal, parpol Islam memiliki kader-kader yang layak menjadi pemimpin nasional.

“Partai-partai ini targetnya dapat satu menteri, 2 atau 3 menteri. Bukan targetnya itu memimpin bangsa. Jadi sudah kalah sebelum bertanding,” kata Sutrisno saat berbicara dalam diskusi di Sekretariat KB-PII, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (24/10/2013) malam.

Padahal, menurut Sutrisno parpol Islam memiliki sejarah kaderisasi yang layak diungulkan, seperti Mahfud MD dan Dahlan Iskan yang potensial sebagai pemimpin nasional dari poros Islam.

“Mereka itu (Mahfud dan Dahlan) merupakan alumni PPI,” kata Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Ia menambahkan, di era keterbukaan informasi seperti sekarang memberikan tempat bagi siapa pun untuk tampil di depan publik. Persoalannya, apakah kader-kader dari parpol Islam tersebut mau menggunakan panggung atau tidak.

“Mereka tidak percaya diri. Mereka lebih memilih ikut Golkar saja. Ikut SBY saja. Ikut Gerindra saja. Atau nanti ikut Jokowi saja,” ucap dia.

Sutrisno menilai selama pemerintahan SBY-Boediono, parpol Islam yang tergabung dalam koalisi pemerintah hanya menjadi kekuatan politik kecil yang terpecah-pecah. Dia juga melihat kondisi parpol Islam selama ini tidak mampu memainkan peran penting dalam politik nasional.

Karena itu, KB-PII berupaya mendorong agar parpol Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang, untuk bersatu membentuk poros Islam.

“KB-PII sudah mengundang beberapa partai Islam, seperti PKS dan PKB untuk mendiskusikan wacana tersebut. Pengguliran wacana poros Islam, dilakukan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri parpol Islam,” pungkas dia. (Ado)

liputan6.com

Sutarman Optimistis Bentuk Densus Antikorupsi

Sutarman Optimistis Bentuk Densus Antikorupsi

Headline

Calon Kapolri Komjen Sutarman – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Calon Kapolri Komjen Sutarman optimis Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi bisa dilaksanakan. Dia sepakat Densus ini dibentuk, karena infrastrukturnya sudah ada.

“Apa pun namanya, wadahnya sekarang sudah ada (Direktorat Tipikor Polri),” ujar Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Dijelaskan oleh mantan Kapolda Metro Jaya ini, wacana pembentukan Densus Antikorupsi bukan usulan dari Polri. Namun wacana itu muncul dari Komisi III DPR saat dirinya melakukan fit and proper test.

Sutarman mengatakan, meski Polri mendukung adanya Densus Antikorupsi, namun dirinya akan membenahi struktur internal terlebih dahulu. Sehingga jika struktur intenal sudah kuat, maka Densus itu akan segera dibentuk.

“Penguatan anggota kita untuk penguatan profesionalisme itu yang harus segera kita lakukan. Yang terkait kelembagaan, tidak hanya institusi Polri sendiri, itu juga berkaitan dengan men-PAN,” tandasnya. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Inilah Skuat Milan Kontra Barcelona

    Inilah Skuat Milan Kontra Barcelona

  • Inilah Curhat Demokrat soal Ormas Anas Urbaningrum

    Inilah Curhat Demokrat soal Ormas Anas Urbaningrum

Inilah.com

Ini Syarat Polri Bentuk Densus Antikorupsi

Ini Syarat Polri Bentuk Densus Antikorupsi

Headline

(Foto: ilustrasi)

inilah.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli menyambut baik adanya wacana pembentukan Densus Antikorupsi oleh Polri. Sebab, hal itu untuk semakin mempertajam lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Ide tentang itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah kesungguhan dan niat baik dari seluruh jajaran pimpinan Polri untuk melakukan reformasi kultural dan memiliki komitmen untuk mengedepankan kebenaran, dan keadilan,” ujar Pieter kepada inilah.com, Minggu (20/10/2013).

Meski mendukung adanya pembentukan Densus Antikorupsi, Pieter juga meminta Polri untuk berbenah terlebih dahulu di intenal mereka. Karena hingga saat ini masyarakat belum melihat komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi khususnya di internal.

“Benahi dulu internal wujudkan profesionalisme. Buktikan kinerja Polri yang baik buat masyarakat pencari keadilan. Baru bisa yang lainnya,” kata dia.

Selain itu, Komisi III DPR juga meminta Kapolri baru Komjen Sutarman untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh sebelum membuat sebuah gebrakan.

“Jangan basi basi lagi buktikan dulu bahwa Polri tidak pandang bulu dalam mengemban amanah. Sepanjang masalah-masalah masa lalu masih terus terjadi. Profesionalisme dan kejujuran hanya sebatas slogan, maka percuma saja membentuk detasemen baru walaupun berangkatnya dengan niat memberantas korupsi,” tandasnya.[yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Inilah Jadwal Bigmatch Seri A Malam Ini

    Inilah Jadwal Bigmatch Seri A Malam Ini

  • Wisatawan Wilayah Pelindo III Menanjak

    Wisatawan Wilayah Pelindo III Menanjak

Inilah.com

MK Perlu Segera Bentuk Panel Ahli

Gedung Mahkamah Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA–Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Sri Hastuti Puspitasari mengatakan Mahkamah Konstitusi Perlu segera membentuk panel ahli untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Mahkamah Konstitusi oleh presiden.

“Pascadikeluarkannya Perpu sebagai hak prerogatif presiden, perlu ditindaklajuti dengan segera memprioritaskan pembentukan panel ahli,”kata Sri Hastuti di Yogyakarta, Jumat. Panel Ahli, kata dia, akan menjadi forum inti dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi.

“Panel Ahli ini penting terkait pengisian jabatan hakim konstitusi pascamundurnya Akil Mochtar,”katanya. Selanjutnya, menurut Sri Hastuti, sesuai dengan isi peraturan pengganti undang-undang (perpu) Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai ketentuan Pasal 18A ayat (3) harus segera mengajukan tiga calon hakim MK untuk diseleksi kepada panel ahli.

“Karena dulu Akil direkrut oleh DPR, maka DPR sebaiknya segera mengajukan tiga calon hakim konstitusi pengganti Akil Mochtar,”katanya.

Sementara itu, dalam proses pengajuannya DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) harus segera membuat mekanisme internal. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjaring calon hakim konstitusi yang memiliki kompetensi.

Untuk menghindari potensi konflik kepentingan, menurut dia, syarat calon hakim tetap harus mengikuti perpu yang tidak memperbolehkan calon hakim menjadi anggota partai politik selama tujuh tahun.”Semoga kasus Pak Akil dapat menjadi pelajaran bagi DPR untuk tidak asal merekrut seorang hakim,”katanya.

Selanjutnya, kata dia, menyangkut Pasal 27A ayat (1) maka MK dan KY perlu segera menyusun dan menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. “Adapun pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) menunggu MKH yang sekarang ini, setelah selesai menjalankan tugasnya,”katanya.

republika.co.id