3,6 Juta Anak Usia Sekolah Belum Dapat Pendidikan Formal

Dua orang siswa sekolah dasar negeri didampingi orang tua murid mengambil Rapor di SDN 01 Pagi Besuki Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/1).

PURBALINGGA — Jumlah anak usia sekolah yang belum tercover yang belum tercover pendidikan formal masih cukup besar. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyebutkan jumlahnya mencapai 3,6 juta anak. Namun dia menyatakan data tersebut belum tervalidasi.

‘Saat ini kita dari Kemensos masih melakukan validasi data tersebut,” jelasnya saat melakukan kinjungan kerja di Purbalingga, Ahad (22/3).

Meski demikian dia menyatakan, bila data tersebut benar, maka sebanyak 3,6 juta anak usia 6-21 tahun yang belum tercover pendidikan formal tersebut berasal dari kalangan anak terlantar dan anak jalanan. Untuk itu, dia berharap mereka yang belum tercover pendidikan formal tersebut, bisa tercover dalam program KIP sehingga bisa ikut mengenyam penddikan.

”Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP ada di Kemdikbud dan Kemenag. Sedangkan yang ada di Kemensos adalah mereka yang tak terafiliasi dengan unit pendidikan. Karena itu, yang belum bisa mengenyam pendidikan bisa didaftaran ke dinas sosial dan kementerian sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan saat ini dunia pendidikan di pesantren saat ini juga memiliki potensi untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Untuk itu, dia meminta pondok pesantren non madrasah formal, untuk mendaftarkan para santrinya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Khofifah menjelaskan, nilai bantuan KIP bervariasi dari tingkat SD hingga SMA. Untuk yang siswa di jenjang pendidikan SD atau yang setara mendapat Rp 450 ribu per tahun, SMP Rp 750 ribu, untuk yang setara SMA mendapat Rp 1 juta.

republika.co.id

Dua PTS Sumut Belum Daftarkan Diri

ilustrasi

MEDAN — Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumatera Utara meminta dua perguruan tinggi swasta (PTS) yang masih belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri agar mematuhi peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

“Kedua PTS tersebut yakni berinisial UGM dan US harus segera mengurus administrasi karena telah membuka, serta menyelenggarakan pendidikan di masyarakat,” kata Ketua Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto M.Pd, MA,MSc,Ph.D di Medan, Ahad (22/3).

Persyaratan bagi PTS yang telah membuka pendidikan adalah harus memiliki izin yang dikeluarkan Dirjen Dikti dan diketahui oleh Kopertis Wilayah I Sumut.

“PTS yang belum mengantongi izin dari Dirjen Dikti, jelas melanggar peraturan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Prof Dian menyebutkan, PTS yang tidak memiliki izin mengelola pendidikan tentunya akan merugikan lembaga pendidikan dan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi tersebut.

Sebab ijazah Strata 1 (S-1) yang dikeluarkan di PTS tersebut tidak diakui pemerintah dan tidak bisa digunakan untuk melamar jadi PNS atau instansi swasta serta keperluan lainnya misalnya kenaikan pangkat PNS.

Oleh karena itu, kedua PTS yang dianggap ilegal itu diharap segera mematuhi aturan yang berlaku.

“Kedua PTS tersebut diharapkan dapat mematuhi peraturan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan harus memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah,” kata Guru Besar Universitas Negeri Medan itu.

Dia menjelaskan, masyarakat juga diminta harus ekstra hati-hati dalam memilih PTS yang akan dimasuki dan harus terlebih dahulu melakukan pengecekan, serta menanyakan ke Kopertis Wilayah I Sumut.

“PTS yang dianggap resmi dan legal menerima mahasiswa baru tentunya harus terdaftar di Dikti, serta melaporkan segala kegiatan perguruan tinggi itu ke Kopertis,” kata Prof Dian.

Informasi dari Kopertis Wilayah I Sumut, PTS yang dianggap bermutu akan ditentukan dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Bahkan, SNPT tersebut diterapkan untuk menjamin agar pendidikan tinggi yang diselenggarakan perguruan tinggi sesuai dengan kriteria minimal dan sesuai diamanatkan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012,

Selain itu, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) adalah dasar dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan masyarakat dalam memilih perguruan tinggi.

Dari jumlah 261 PTS di Sumut, terdapat sebanyak 962 program studi (Prodi) dan masyarakat serta calon mahasiswa baru dapat memperoleh informasi tersebut di Kopertis Wilayah I Sumut.

republika.co.id

Down Syndrome Belum Miliki Akses Kuliah

Bersama anak-anak pengungsi down syndrome di RS MER-C Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Sebagian besar anak-anak dengan down syndrome memilih di rumah saja selepas menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Hal ini lantaran aksesibilitas pendidikan di jenjang selanjutnya bagi anak ini masih cukup minim.

Ketua Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) Kota Yogyakarta Sri Rejeki Ekasasi mengatakan, selama ini sebagian besar anak down syndrome disekolahkan di Sekolah Luar Biasa dan sebagian di sekolah inklusi. Namun yang menjadi masalah adalah setelah anak down syndrome lulus dari jenjang SMA. Pasalnya jenjang berikutnya tidak aksesibilitas. Di sisi lain jika harus bekerja, tidak semua perusahaan atau lapangan kerja bisa menerima down syndrome karena keterbatasan kemampuannya.

“Pemerintah perlu ada regulasi yang mengakui keberadaan dan menjamin hak anak down syndrome. Kami senang sekarang sudah ada sekolah inklusi. Yang jadi masalah adalah setelah SMA, sehingga down syndrome  memilih di rumah saja,” katanya dalam peringatan hari down syndrome di Titik Nol Yogyakarta, Ahad (22/3).

Menurutnya dengan down syndrome atau memiliki keterbelakangan mental belum semuanya dipahami masyarakat. Keberadaan anak dengan down syndrome sebenarnya sama dengan anak lainnya yang berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap kegiatan peringatan hari down syndrome dunia itu memberikan kepedulian masyarakat terhadap down syndrome. “Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi akan kita mantabkan. Berikan ruang yang lebih baik bagi down syndrom,” ujar Haryadi.

republika.co.id

Masih Teliti Berkas BG, Kejagung Belum Berencana Lakukan Pemeriksaan Tambahan

 Masih Teliti Berkas BG, Kejagung Belum Berencana Lakukan Pemeriksaan Tambahan

Jakarta – Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) masih meneliti dokumen terkait perkara Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan. Belum ada kesimpulan hasil penelitian untuk menindaklanjuti perkara.

“Kita sedang pelajari kita masih tunggu lagi, nanti masih ada tambahan,” kata Jaksa Agung M Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (20/3/2015).

Prasetyo memastikan pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPK terkait pelimpahan perkara Budi Gunawan. “Kita masih menunggu dulu, jadi dokumen-dokumen hasil penyelidikan- penyidikan KPK akan kita pelajari,” sambungnya.

Dia mengatakan timnya belum berencana melakukan pemeriksaan tambahan (P22) karena data terkait perkara Budi Gunawan masih minim. “Saya tidak mengatakan dulu apakah P22 atau tidak, kita lihat nanti. Kami menunggu laporan dari tim jaksa yang kita tunjuk untuk meneliti dokumen-dokumen yang ada,” sambungnya.

Kejagung menerima berkas Komjen BG pada Senin 9 Maret dari Deputi Penindakan KPK. Pelimpahan dilakukan lantaran gugatan praperadilan BG diterima dengan putusan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/aan)

google.co.id

Jika Belum Cair, Diknas Bakal Talangi Dana UN

Para siswa sedang menghadapi Ujian Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO — Dinas pendidikan akan memberikan uang talangan jika pemerintah pusat belum mencairkan dana untuk ujian nasional. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo Weni Liputo mengatakan dana tersebut mestinya sudah cair.

“Mestinya dananya sudah cair, tapi sampai saat ini belum ada. Kami berusaha agar minggu ini sudah cair, kalau ternyata belum maka kami harus berupaya agar pelaksanaan UN tidak terganggu karena alasan dana,” kata Weni, Rabu (18/3).

Menurutnya, Diknas telah mengkordinasikan hal itu dengan pihak Kemendikbud dan mengkaji kembali penganggaran itu agar insiden pelaksanaan UN seperti tahun sebelumnya tidak terjadi lagi. Misalnya, ketika tahun 2013 dana belum siap, tapi naskah sudah harus dicetak. Akibatnya dana UN harus ditanggulangi pemprov meskipun dalam kebijakan anggaran hal itu jadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sementara itu, terkait persiapan UN pihaknya telah mengecek kembali kelengkapan administrasi seperti nomor peserta dan kesiapan setiap sekolah. Untuk pelaksanaan UN di tingkat SMA dan sederajat pada 13-15 April 2015, Diknas menyatakan siap mendistribusikan naskah soal yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

“Untuk Gorontalo, naskahnya dicetak di Makassar dan kami sudah periksa hasil kualitas cetakannya bagus dan dikirim ke Gorontalo akhir Maret,” tambahnya.

Ia optimistis pendistribusian soal tidak ada masalah,namun pengamanan soal tetap harus diperketat untuk mencegah kebocoran.

 

 

republika.co.id

Tingkat Literasi Siswa SD Belum Disertai Pemahaman

ilustrasi

MAKASSAR — Pakar pendidikan dari USAID-Prioritas Dr Nensilianti, MHum mengatakan, tingkat litersi siswa sekolah dasar (SD) belum disertai dengan pemahaman bacaan, sehingga akan menjadi kendala untuk ke jenjang berikutnya.

“Dari pengamatan kami di lapangan, banyak siswa SD yang sudah bisa membaca, namun dari sisi pemahaman isi bacaan masih rendah, karena itu mendorong guru untuk dapat membantu siswanya,” kata Nensilianti disela-sela workshop Good Practice School, di Makassar, Selasa (17/3).

Menyikapi kondisi tersebut, lanjut trainer USAID ini, lembaga donor Amberika ini menghimpun 16 sekolah dari empat kabupaten/ kota di Sulsel yakni Kabupaten Maros, Wajo, Bantaeng dan Makassar menjadi perwakilan mengikuti workshop untuk sekolah model.

Dia mengatakan, melalui pelatihan itu nanti, perwakilan guru dan kepala sekolah dapat melakukan pendampingan dan membuat metode dan model pembekajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami bacaannya.

“Jadi bukan persoalan literasinya saja, tetapi bagimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran yang dibacanya itu,” katanya.

Dia mengatakan, selain melakukan pendampingan terhadap sekolah mitra USAID di Sulsel, juga perwakilan gurunya sudah diajak untuk meninjau sekolah percontohan atau sekolah model di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Sementara out put yang diharapkan dari pelatihan itu, lanjut dia, akan lahir suatu model yang dapat diterapkan pada siswa di kelas untuk memudahkan siswa memahami isi bacaannya.

“Jadi itu nanti akan menjadi pola rujukan dan menjadi praktik baik untuk diterapkan di kelas,” katanya.

Selanjutnya, penerapan itu akan dievaluasi untuk dilihat perkembangan dan masalah di lapangan. Apabila belum sepenunya dapat dilaksanakan, tentu dicari solusi dari permasalahan yang ada.

Dalam perumusan model pengajaran dan pendampingan ke sekolah-sekolah mitra USAID, Nensilianti mengatakan, dua perguruan tinggi dilibatkan yakni Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar dengan dua instansi terkait yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.

republika.co.id