KPU Sumbar coret belasan anggota TNI/Polri masuk DPT

(ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mencoret 16 nama anggota TNI/Polri masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

“Dari hasil penelusuran dan pembersihan dilakukan KPU Sumbar ada 16 anggota TNI/Polri masuk DPT, hal ini telah kami coret dari data tersebut,” kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen usai rapat pleno di Pangeran Beach Padang, Sabtu.

Menurut dia, belasan anggota TNI/Polri dicoret itu ada di dua kabupaten/kota di Sumbar yakni 15 orang di Kabupaten Pesisir Selatan, serta satu orang di Kabupaten Dharmasraya.

“Berdasarkan ketentuan, anggota TNI/Polri tidak boleh ikut Pemilu atau netral, KPU Sumbar selain mencoret anggota TNI/Polri juga mencoret data pemilih ganda berjumlah 1.928 orang,” ujar dia.

Pencoretan tersebut berdasarkan hasil keputusan KPU Sumbar. “Pihaknya telah melakukan perbaikan kembali DPT dari hasil dikeluarkan KPU RI,” jelas Amnasmen

Dia mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno DPT dihadiri pengurus partai politik (parpol), Panwaslu, dan sejumlah instansi pemerintah untuk Pemilu tahun 2014 di Sumbar sebanyak 3.643.900 pemilih, terdiri perempuan sebanyak 1.834.195 pemilih, laki-laki sebanyak 1.809.705 pemilih.

“Sedangkan DPT yang ditetapkan pada 2 Oktober 2013 sebanyak 3.646.012 pemilih. Ada pengurangan data sekitar 2.112 pemilih untuk Pemilu 2014,” katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat Sumbar tidak masuk dalam DPT tersebut akan tetap difasilitasi agar masuk dalam daftar pemilih tambahan guna menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2014.

“KPU Kota Pariaman tidak akan pernah memberangus hak konstitusi setiap warga untuk memilih pada Pemilu 2014,” ujarnya.

Selain daftar pemilih tambahan, lanjut Amnasmen, KPU Sumbar juga akan menyusun daftar pemilih khusus untuk masyarakat yang belum didaftar pemilih tetap atau tambahan.

“Syaratnya adalah warga yang akan masuk dalam daftar pemilih khusus harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Warga bisa memilih sesuai tempat tinggal yang tertera dalam KTP,” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu Anggota Bawaslu Sumbar Surya Eftrimen memberikan apresiasi kepada KPU Sumbar telah menyelesaikan pembersihan DPT Pemilu 2014.

“Kendati masih banyak kekurangan, tetapi berdasarkan pemantauan Bawaslu, kinerja KPU sudah sangat luar biasa untuk mengantisipasi berbagai persoalan,” katanya.

Dia menambahkan, Bawaslu Sumbar terus melakukan pemantauan data pemilih hingga batas waktu pencoblosan berakhir.

“Pihaknya terus memantau data pemilih, sehingga seluruh masyarakat bisa memanfaatkan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi berlangsung,” ujarnya.
(KR-ZON/R010)

google.co.id

Belasan Caleg Laporkan Rekruitmen KPUD Tabanan ke Bawaslu Bali

Metrotvnews.com, Denpasar: Belasan Caleg asal Dapil Tabanan mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna Renon Denpasar, Jumat (18/10).

Belasan Caleg tersebut melaporkan ke Bawaslu Bali terkait dengan proses rekruitmen KPUD Tabanan. Belasan caleg tersebut diwakili oleh Nyoman Sukarca, caleg NasDem Tabanan yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Tabanan, Nyoman Suarsadana, caleg Golkar untuk DPRD Kabupaten Tabanan dan Gede Budiatmika, caleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Bali dari Dapil Tabanan.

Juru bicara Gede Budiatmika menjelaskan, kedatangan dirinya bersama teman-temannya yang juga adalah caleg dari Dapil Tabanan, baik yang akan maju ke DPRD Provinsi Bali maupun DPRD Kabupaten Tabanan mendesak Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang ketat karena kredibilitas beberapa anggota komisioner di KPUD Tabanan sangat diragukan.

“Segi kapabilitas, kredibilitas, akademis, dan pengalaman menunjukkan para komisioner KPUD Tabanan sangat diragukan. Mereka tidak memiliki pengalaman di bidang penyelenggaran pemilu. Bagaimana  mungkin KPUD Bali membiarkan anggota komisioner di KPUD Tabanan dilantik dan sebagainya. Bahkan seluruh proses rekruitmen saat masuk 10 besar sangat tidak transparan dan tidak fair,” ujarnya.

Ia menegaskan, laporan ke Bawaslu Bali itu dimaksudkan agar Bawaslu segera meneliti perihal proses rekruitmen terutama sejak masuk 10 besar.

“Kami juga tidak akan mempersoalkan jika Bawaslu mengatakan bahwa proses tersebut dinyatakan legal dan sah maka kami tidak akan mempersoalkannya,” ujarnya.

Bahkan dua nama yang dipersoalkan antara lain Gede Putu Weda Subawa dan I Wayan Sutama.

Budiatmika juga mengatakan, hampir seluruh caleg dari Kabupaten Tabanan mendukung laporan ke Bawaslu Bali. Bahkan ada 6 parpol yakni Hanura, NasDem, Golkar, PKS, PKPI dan PPP ikut mendukung laporan tersebut.

“Semua partai yang sudah kami koordinasi menyatakan dukungan agar kasus tersebut mendapat perhatian dari Bawaslu. Kami tidak ingin jika di kemudian hari proses pemilu di Tabanan menjadi bermasalah hanya karena kapasitas dan kredibilitas para komisioner yang tidak profesional,” ujarnya.

Seluruh caleg dan parpol yang dikoordinasi sudah menyatakan dukungan dan menegaskan jika laporan tersebut merupakan hak konstitusional caleg yang sangat kuatir dengan kapasitas dan profesionalitas komisioner KPUD Tabanan.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan dalam waktu dekat ini. Ia mengaku, laporan terkait profesional komisioner itu sah-sah saja.

“Kami ini lembaga pengawas yang tidak boleh menolak jika ada laporan masuk. Apa pun laporannya kami akan mempelajarinya. Dan bilamana dalam proses penyelidikan ternyata benar maka kami akan memprosesnya sesuai prosedur,” ujarnya.

Saat ditanya apa ada indikasi suap dan dan pesanan partai tertentu, Rudia enggan berkomentar lebih jauh. Ia berjanji akan memproses semua laporan yang masuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. (Arnoldus Dhae)

Editor: Asnawi Khaddaf

metrotvnews.com

Pemkab Bekasi Berupaya Tarik Belasan Mobil Dinas Pensiunan

Mobil dinas (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah berupaya melakukan penarikan aset berupa 11 unit mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang telah pensiun.

“Saya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah dan Bagian Rumah Tangga Perlengkapan untuk segera menarik mobil dinas yang masih ditangan pensiunan PNS,” ujar Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja di Cikarang, Ahad (22/9).

Menurut dia, mobil dinas itu sudah seharusya dikembalikan kepada pemerintah karena peminjamnya sudah tidak lagi bertugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Kendaraan itu sudah bukan hak mereka untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, sudah berlangsung lama dan hingga kini belum tertangani dengan baik oleh pihak terkait.

Ia mengatakan bahwa 11 mobil dinas yang masih di tangan pensiunan PNS kondisinya sudah rusak termakan usia dan memerlukan derek untuk menariknya ke kantor pemerintah. “Dalam minggu ini akan kita tarik apa pun risikonya,” katanya.

Hasil pantauan sementara pihaknya, kata dia, diketahui mobil dinas tersebut sudah berada di luar Kabupaten Bekasi. “Hingga saat ini, baru 15 mobil dinas yang sudah berhasil dikembalikan ke Pemkab Bekasi,” katanya.

Kesulitan penarikan kendaraan selama ini, menurut dia, disebabkan adanya biaya penarikan untuk kendaraan dari luar kota. “Sebelumnya, kita belum mengalokasikan dana untuk penarikan kendaraan tersebut,” katanya.

google.co.id