Presiden PKS Batal Jadi Saksi Luthfi Hasan

Presiden PKS Batal Jadi Saksi Luthfi Hasan

Headline

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta batal hadir memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Anis dipanggil sebagai saksi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terkait kasus impor daging di Kementerian Pertanian.

Kepastian ini setelah pada siang ini seorang dari DPP PKS mengantarkan surat Anis. Jaksa Guntur Ferry yang menerima surat itu. Dalam surat itu, Anis memastikan tidak bisa memenuhi panggilan Tipikor kamis ini.

“Sedang berada di luar kota,” kata Guntur. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Polri Sudah Kantongi Identitas Bunda Putri

    Polri Sudah Kantongi Identitas Bunda Putri

  • PDIP Pertanyakan Motif Survei LSI

    PDIP Pertanyakan Motif Survei LSI

Inilah.com

Gara-Gara Tak Kuorum, RUU Pilpres Batal Dicabut

Suasana sidang paripurna DPR. (Foto file)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang paripurna DPR gagal mencabut rancangan RUU Pilpres dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini terjadi karena jumlah peserta sidang tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan (tidak kuorum). 

“Kami Baleg selaku pengusul meminta dicabut, tapi tidak disetujui karena tidak kuorum,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Anna Mu’awanah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10).

Saat membacakan keputusan Baleg soal RUU Pilpres di sidang paripurna, Anna menjelaskan rapat pleno terakhir pada 3 Oktober lalu telah memuntuskan penghentian penyusunan RUU Pilpres. Artinya, Baleg menginginkan agar RUU Pilpres yang masuk dalam prolegnas prioritas 2013 dicabut lewat sidang paripurna. 

“Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilanjutkan atau dihentikan dan draft RUU ditarik dari daftar prolegnas RUU prioritas 2013,” ujar Anna.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat pleno baleg 3 Oktober lalu. Dia mengatakan hanya ada dua fraksi yang menginginkan agar RUU Pilpres terus dibahas, yakni Fraksi PPP dan Hanura. 

Dua fraksi tersebut, kata Anna, memilih meninggalkan rapat pleno (walkout) baleg. “Fraksi PPP dan Hanura tetap minta untuk dilanjutkan,” kata Anna.

Fraksi PKS dan Gerindra sebenarnya juga menolak pembahasan RUU Pilpres dihentikan. Namun bedanya dua fraksi tersebut menyertakan pertimbangan atas sikap mereka. Fraksi PKS dan Gerindra beralasan penghentian pembahasan RUU Pilpres tidak harus dihentikan karena proses pembahasan sudah berlangsung panjang dan menelan biaya besar.

Selain itu, Fraksi PKS dan Gerindra juga berpandangan, pembahasan RUU Pilpres sudah menyepakati perubahan terhadap 262 pasal yang ada di UU Pilpres. Jangan hanya karena belum ada titik temu dalam pasal yang menyangkut presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) seluruh pembahasan yang disepakati ditiadakan.

Fraksi PKS dan Gerindra mengusulkan agar pasal presidential threshold yang menjadi satu-satunya hambatan diputuskan lewat sidang paripurna DPR. “Satu pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di baleg hendaknya diputuskan dalam rapat paripurna DPR,” kata Anna membacakan pandangan Fraksi PKS dan Gerindra.

Sementara itu lima fraksi lainnya yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan PKB sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilpres dan mencabutnya dari prolegnas 2013.

Kelima fraksi tersebut, kata Anna, berpandangan kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu presiden 2009 cukup diselesaikan lewat peraturan KPU tanpa mesti merevisi UU Pilpres. “Ketentuan dalam UU nomor 42 tahun 2008 masih relevan untuk pelaksanaan pemilu presiden 2014,” katanya.

Republika.co.id

KPK Batal Periksa Dirut Bio Farma

KPK Batal Periksa Dirut Bio Farma

Headline

inilah.com

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara KPK‎ Johan Budi Sapto Prabowo, Senin (21/10/2013).

“Pemeriksaan Dirut Bio Farma dijadwalkan kembali,” kata Johan.

Dirut perusahaan farmasi yang berkedudukan di Bandung ini sedianya diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi mega proyek Hambalang.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum.

Seperti diketahui, pemeriksaan Direktur Utama PT Bio Farma, Iskandar oleh KPK dilakukan sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah di Hambalang.

Terkait dengan kasus ini, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Nilai kerugian negara karena proyek tersebut adalah Rp243,6 miliar dari total nilai anggaran proyek yang mencapai Rp2,5 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir 2012.

KPK belum menerima hasil audit investigatif proyek Hambalang tahap II dari BPK untuk membawa kasus dugaan korupsi itu ke proses penuntutan.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Wenger Tolak Coret MU dari Persaingan Juara

    Wenger Tolak Coret MU dari Persaingan Juara


  • “Januzaj Calon Bintang Besar Baru MU”

Inilah.com

Batal ke Bali, Obama Berbeda dengan SBY

Batal ke Bali, Obama Berbeda dengan SBY

Headline

Menlu RI Marty Natalegawa – apec2013.or.id

inilah.com, Jakarta – Presiden AS Barack Obama dipastikan batal datang ke Bali menghadiri KTT APEC yang digelar 1-8 Oktober 2013. Kepastian itu diumumkan Menlu RI Marty Natalegawa di Bali dan Staf Khusus Hubungan Internasional Presiden SBY, Teuku Fauzasyah di Jakarta.

Adanya dua pengumuman yang sama dan dilakukan secara terpisah oleh dua pejabat tinggi Indonesia, mengindikasikan, pembatalan kehadiran Obama di KTT APEC merupakan sebuah peristiwa penting, untuk tidak menyebutnya sebagai sebuah “pukulan” bagi tuan rumah Indonesia.

Pembatalan itu terjadi hanya selang dua hari setelah Washington memastikan Obama tetap hadir di KTT APEC. Sehingga secara etika dan profesional, pembatalan di menit-menit terakhir menunjukkan ketidak-profesionalan Gedung Putih termasuk tidak beretikanya negara adidaya itu.

Pembatalan kehadiran Obama, setidaknya mengharuskan tuan rumah melakukan perubahan dan penyesuaian. Sekalipun hanya dari segi protokoler, sebab Obama akan digantikan Menlu John Kerry, tetapi penyesuaian ini cukup merepotkan, menyita waktu dan tentu saja melelahkan.

Merepotkan, sebab bukan hal yang aneh kalau setiap kali seorang Presiden AS berkunjung ke sebuah negara baik untuk kunjungan berstatus bilateral ataupun berskala multilateral, pihak tuan rumah selalu direpotkan tuntutan persyaratan tim keamanan dari Gedung Putih. Tuntutan itu terkadang dirasakan berlebihan, bahkan bisa disebut melecehkan kedaulatan bangsa.

Pembatalan seperti ini oleh Obama ke Indonesia, bukan baru kali ini terjadi. Di 2009, kurang dari setahun setelah terpilih sebagai presiden, Gedung Putih juga merancang perjalanan ke Indonesia. Tapi jadwal itu akhirnya mengalami perubahan sampai dua kali. Perubahan juga dilakukan di menit-menit terakhir. Alasannya juga sama: Presiden Obama sedang menghadapi persoalan yang serius di dalam negeri.

Walaupun pembatalan itu cukup mengganggu persiapan Indonesia, tetapi sebagai tuan rumah KTT APEC, Indonesia tidak membuat pernyataan yang mencerminkan adanya rasa penyesalan. Respons Indonesia, terkesan sangat memahami alasan Obama.

Padahal semestinya tidak begitu. Bayangkan “demi seorang tamu dari Washington”, jutaan rakyat Indonesia harus berkorban atau dikorbankan. Indonesia harus mengikuti semua permintaan dan persyaratan tim keamanan Presiden AS. Secara resiprokal, Indonesia tidak pernah memberlakukan hal serupa kepada AS.

Semenjak SBY menjadi Presiden, tidak sekali dua kali Presiden RI berkunjung ke AS. Tapi tak sekalipun Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menuntut berbagai persyaratan yang harus dipenuhi bagian keamanan AS, menjelang kedatangan Presiden RI.

Jumlah penerbangan ke dan dari Bali dikurangi dan pasti merugikan ataupun menganggu aktifitas bisnis maupun roda pemerintahan. Hal serupa belum pernah terdengar dilakukan oleh otoritas AS sekalipun setiap tahun di Markas Besar PB, New York lebih dari 100 Kepala Negara hadir di kota megapolitan tersebut.

Jalan tol Bali, yang baru saja diresmikan dan keunikannya hendak dipertontonkan kepada semua delegasi ke KTT APEC, perlu ditutup untuk umum selama Obama berada di Bali.

Kegiatan hobi masyarakat dan wisatawan berupa permainan layang-layang di seputar Nusa Dua, lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan KTT APEC, juga dilarang. Sekalipun secara logika, larangan itu tidak masuk akal, tetapi permintaan itu tetap dituruti otoritas keamanan Indonesia.

Pendek kata, rencana kehadiran Obama di Bali, membuat sejumlah hal normal, menjadi “ribet” ataupun “abnormal”. Pegelaran KTT APEC yang seharusnya menjadi ajang promosi bagi Indonesia, justru terbalik. Semua keunikan, kelebihan yang perlu dilihat delegasi asing, ditutup dan ditutupi dengan berbagai alasan.

Namun yang lebih penting lagi dari pembatalan ini adalah perlunya Indonesia lebih khusus Presiden SBY adalah dalam soal sikap. Pembatalan seperti ini harus disikapi. Pembatalan mendadak Obama perlu dijadikan sebuah pembelajaran dan introspeksi. Jangan hanya jarena Obama pernah menghabiskan 4 tahun masa kecilnya di Indonesia, lalu Presiden AS sudah kita tempatkan sebagai “negarawan Indonesia”.

Pembatalan ini memperlihatkan, bagi Obama, dia tidak peduli dengan kerepotan yang ditimbulkannya. Yang teramat penting dan diutamakannya, penyelesaian yang dihadapi bangsanya, Amerika Serikat. Bahasa pasarnya “elu elu, gue-gue”.

Bangsa Amerika Serikat khususnya ribuan pegawai negeri federal, tidak bisa menerima gaji akibat anggaran yang diajukan pemerintah pusat (federal) di stop. Hal ini terjadi akibat pertarungan politik antara Demokrat sebagai partai pemerintah dan Republik sebagai oposisi. Republik tidak menyetujui usulan Demokrat.

Dengan tidak menerima gaji, otomatis para pegawai negeri harus tinggal di rumah. Mereka tidak wajib bekerja. Karena tidak ada yang bekerja, maka terjadilah apa yang disebut “shutdown”.

Terlihat sangat jelas, sekalipun yang terkena dampak penolakan persetujuan anggaran itu, hanya menimpa puluhan ribu pegawai pemerintah pusat, tetapi jumlah itu bagi Presiden Obama sudah cukup signifikan. Yang dirasakan Obama, dampak itu menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Sehingga yang menjadi taruhan adalah kepentingan nasional.

Mengapa lagi-lagi Presiden SBY yang diingatkan untuk menjadikan pembatalan Obama ini sebagai pembelajaran atau referensi. Sebab istilah ‘pembatalan’ jadwal ke luar negeri, jarang dikenal Presiden ke-6 RI ini.

Selain bagi Presiden SBY, bangsa Indonesia juga demikian. Perlu mengubah paradigma tentang Amerika Serikat. Bangsa Indonesia sudah harus sadar bahwa terlalu “mendewakan” Amerika Serikat sebagai sebuah negara adidaya, sehingga harus diistimewakan, merupakan sebuah kekeliruan.

Memberi respektasi yang berlebihan kepada bangsa Amerika Serikat termasuk Presidennya, perlu diakhiri. Menempatkan Amerika Serikat sebagai sahabat sejati, patut dihentikan.

Setiap intelektual Indonesia yang pernah menikmati fasilitas beasiswa yang diberikan lembaga pendidikan AS, tidak harus mengubah karakter menjadi individualis dan “Americanized”. Siapa saja boleh menjadi pintar setelah belajar di AS. Tapi tidak harus menjadi “agen” AS di Indonesia.

Sementara bagi Presiden SBY yang senang melakukan perjalanan ke berbagai negara tirulah cara Obama. Obama adalah salah satu contoh Presiden yang pro kepada rakyat. Dia menang sebagai orang Demokrat. Tapi dia peduli dengan semua rakyat tak peduli mereka dari partai lain atau bahkan tidak memilihnya.

Bagi Obama, kepentingan nasional, kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat adalah di atas segala-galanya. Obama tidak pernah mengeluh gajinya kurang tetapi ia lebih mendengar keluhan rakyatnya. Rakyat miskin AS tidak semiskin rakyat miskin di Indonesia.

Dengan sisa waktu sekitar 12 bulan lagi, Presiden SBY masih bisa melakukan penyesuaian, memulihkan kepercayaan rakyat dan bangsa Indonesia. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Daihatsu Xenia Tabrak Truk, Tiga Orang Tewas

    Daihatsu Xenia Tabrak Truk, Tiga Orang Tewas

  • Roma Datang ke Kandang Inter Milan untuk Menang

    Roma Datang ke Kandang Inter Milan untuk Menang

Inilah.com

Batal ke Bali, Obama Berbeda dengan SBY

Batal ke Bali, Obama Berbeda dengan SBY

Headline

Menlu RI Marty Natalegawa – apec2013.or.id

inilah.com, Jakarta – Presiden AS Barack Obama dipastikan batal datang ke Bali menghadiri KTT APEC yang digelar 1-8 Oktober 2013. Kepastian itu diumumkan Menlu RI Marty Natalegawa di Bali dan Staf Khusus Hubungan Internasional Presiden SBY, Teuku Fauzasyah di Jakarta.

Adanya dua pengumuman yang sama dan dilakukan secara terpisah oleh dua pejabat tinggi Indonesia, mengindikasikan, pembatalan kehadiran Obama di KTT APEC merupakan sebuah peristiwa penting, untuk tidak menyebutnya sebagai sebuah “pukulan” bagi tuan rumah Indonesia.

Pembatalan itu terjadi hanya selang dua hari setelah Washington memastikan Obama tetap hadir di KTT APEC. Sehingga secara etika dan profesional, pembatalan di menit-menit terakhir menunjukkan ketidak-profesionalan Gedung Putih termasuk tidak beretikanya negara adidaya itu.

Pembatalan kehadiran Obama, setidaknya mengharuskan tuan rumah melakukan perubahan dan penyesuaian. Sekalipun hanya dari segi protokoler, sebab Obama akan digantikan Menlu John Kerry, tetapi penyesuaian ini cukup merepotkan, menyita waktu dan tentu saja melelahkan.

Merepotkan, sebab bukan hal yang aneh kalau setiap kali seorang Presiden AS berkunjung ke sebuah negara baik untuk kunjungan berstatus bilateral ataupun berskala multilateral, pihak tuan rumah selalu direpotkan tuntutan persyaratan tim keamanan dari Gedung Putih. Tuntutan itu terkadang dirasakan berlebihan, bahkan bisa disebut melecehkan kedaulatan bangsa.

Pembatalan seperti ini oleh Obama ke Indonesia, bukan baru kali ini terjadi. Di 2009, kurang dari setahun setelah terpilih sebagai presiden, Gedung Putih juga merancang perjalanan ke Indonesia. Tapi jadwal itu akhirnya mengalami perubahan sampai dua kali. Perubahan juga dilakukan di menit-menit terakhir. Alasannya juga sama: Presiden Obama sedang menghadapi persoalan yang serius di dalam negeri.

Walaupun pembatalan itu cukup mengganggu persiapan Indonesia, tetapi sebagai tuan rumah KTT APEC, Indonesia tidak membuat pernyataan yang mencerminkan adanya rasa penyesalan. Respons Indonesia, terkesan sangat memahami alasan Obama.

Padahal semestinya tidak begitu. Bayangkan “demi seorang tamu dari Washington”, jutaan rakyat Indonesia harus berkorban atau dikorbankan. Indonesia harus mengikuti semua permintaan dan persyaratan tim keamanan Presiden AS. Secara resiprokal, Indonesia tidak pernah memberlakukan hal serupa kepada AS.

Semenjak SBY menjadi Presiden, tidak sekali dua kali Presiden RI berkunjung ke AS. Tapi tak sekalipun Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menuntut berbagai persyaratan yang harus dipenuhi bagian keamanan AS, menjelang kedatangan Presiden RI.

Jumlah penerbangan ke dan dari Bali dikurangi dan pasti merugikan ataupun menganggu aktifitas bisnis maupun roda pemerintahan. Hal serupa belum pernah terdengar dilakukan oleh otoritas AS sekalipun setiap tahun di Markas Besar PB, New York lebih dari 100 Kepala Negara hadir di kota megapolitan tersebut.

Jalan tol Bali, yang baru saja diresmikan dan keunikannya hendak dipertontonkan kepada semua delegasi ke KTT APEC, perlu ditutup untuk umum selama Obama berada di Bali.

Kegiatan hobi masyarakat dan wisatawan berupa permainan layang-layang di seputar Nusa Dua, lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan KTT APEC, juga dilarang. Sekalipun secara logika, larangan itu tidak masuk akal, tetapi permintaan itu tetap dituruti otoritas keamanan Indonesia.

Pendek kata, rencana kehadiran Obama di Bali, membuat sejumlah hal normal, menjadi “ribet” ataupun “abnormal”. Pegelaran KTT APEC yang seharusnya menjadi ajang promosi bagi Indonesia, justru terbalik. Semua keunikan, kelebihan yang perlu dilihat delegasi asing, ditutup dan ditutupi dengan berbagai alasan.

Namun yang lebih penting lagi dari pembatalan ini adalah perlunya Indonesia lebih khusus Presiden SBY adalah dalam soal sikap. Pembatalan seperti ini harus disikapi. Pembatalan mendadak Obama perlu dijadikan sebuah pembelajaran dan introspeksi. Jangan hanya jarena Obama pernah menghabiskan 4 tahun masa kecilnya di Indonesia, lalu Presiden AS sudah kita tempatkan sebagai “negarawan Indonesia”.

Pembatalan ini memperlihatkan, bagi Obama, dia tidak peduli dengan kerepotan yang ditimbulkannya. Yang teramat penting dan diutamakannya, penyelesaian yang dihadapi bangsanya, Amerika Serikat. Bahasa pasarnya “elu elu, gue-gue”.

Bangsa Amerika Serikat khususnya ribuan pegawai negeri federal, tidak bisa menerima gaji akibat anggaran yang diajukan pemerintah pusat (federal) di stop. Hal ini terjadi akibat pertarungan politik antara Demokrat sebagai partai pemerintah dan Republik sebagai oposisi. Republik tidak menyetujui usulan Demokrat.

Dengan tidak menerima gaji, otomatis para pegawai negeri harus tinggal di rumah. Mereka tidak wajib bekerja. Karena tidak ada yang bekerja, maka terjadilah apa yang disebut “shutdown”.

Terlihat sangat jelas, sekalipun yang terkena dampak penolakan persetujuan anggaran itu, hanya menimpa puluhan ribu pegawai pemerintah pusat, tetapi jumlah itu bagi Presiden Obama sudah cukup signifikan. Yang dirasakan Obama, dampak itu menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Sehingga yang menjadi taruhan adalah kepentingan nasional.

Mengapa lagi-lagi Presiden SBY yang diingatkan untuk menjadikan pembatalan Obama ini sebagai pembelajaran atau referensi. Sebab istilah ‘pembatalan’ jadwal ke luar negeri, jarang dikenal Presiden ke-6 RI ini.

Selain bagi Presiden SBY, bangsa Indonesia juga demikian. Perlu mengubah paradigma tentang Amerika Serikat. Bangsa Indonesia sudah harus sadar bahwa terlalu “mendewakan” Amerika Serikat sebagai sebuah negara adidaya, sehingga harus diistimewakan, merupakan sebuah kekeliruan.

Memberi respektasi yang berlebihan kepada bangsa Amerika Serikat termasuk Presidennya, perlu diakhiri. Menempatkan Amerika Serikat sebagai sahabat sejati, patut dihentikan.

Setiap intelektual Indonesia yang pernah menikmati fasilitas beasiswa yang diberikan lembaga pendidikan AS, tidak harus mengubah karakter menjadi individualis dan “Americanized”. Siapa saja boleh menjadi pintar setelah belajar di AS. Tapi tidak harus menjadi “agen” AS di Indonesia.

Sementara bagi Presiden SBY yang senang melakukan perjalanan ke berbagai negara tirulah cara Obama. Obama adalah salah satu contoh Presiden yang pro kepada rakyat. Dia menang sebagai orang Demokrat. Tapi dia peduli dengan semua rakyat tak peduli mereka dari partai lain atau bahkan tidak memilihnya.

Bagi Obama, kepentingan nasional, kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat adalah di atas segala-galanya. Obama tidak pernah mengeluh gajinya kurang tetapi ia lebih mendengar keluhan rakyatnya. Rakyat miskin AS tidak semiskin rakyat miskin di Indonesia.

Dengan sisa waktu sekitar 12 bulan lagi, Presiden SBY masih bisa melakukan penyesuaian, memulihkan kepercayaan rakyat dan bangsa Indonesia. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Ini Dia Kiper Baru Barcelona Jagoan Alves

    Ini Dia Kiper Baru Barcelona Jagoan Alves

  • Jadwal Siaran Langsung Barca Madrid Dinihari Nanti

    Jadwal Siaran Langsung Barca Madrid Dinihari Nanti

Inilah.com

Sutan: Ruhut Ketua Komisi III Bisa Batal

Sutan: Ruhut Ketua Komisi III Bisa Batal

Headline

nama Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR dan

inilah.com, Jakarta – Partai Demokrat kemungkinan akan mengganti nama Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR. Pasalnya Demokrat merasa pesimis lobi-lobi yang dilakukan bisa berhasil.

“Maksud saya, politik ini kan dinamis, hari ini keputusannya a besok b, tunggu tanggal mainnya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Sutan enggan menyebut jika Demokrat akan melunak soal penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun dia memastikan jika Demokrat akan siap mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya.

“Tapi soal apa yang akan terjadi nanti kepentingan lebih besar itu yang kita utamakan, jadi kuncinya kebesaran jiwa dari fraksi, anggota termasuk Ruhut,” paparnya.

Meski begitu, Demokrat masih akan menunggu hasil lobi-lobi yang dilakukan oleh fraksi Partai Demokrat untuk menentukan sikap selanjutnya.

“Belum ada pembicaraan alternatif. Tapi kita harapkan ada yang berjiwa besar,” tandasnya. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • 2014 Menuju Tiga Poros Politik

    2014 Menuju Tiga Poros Politik

  • Pramono Edhie: Setgab di Belakang, Saya di Depan

    Pramono Edhie: Setgab di Belakang, Saya di Depan

Inilah.com

Terlalu Banyak Tekanan, Film Hillary Clinton Batal Dibuat

Terlalu Banyak Tekanan, Film Hillary Clinton Batal Dibuat
Hillary Clinton (thepoliticsforums.com)

Liputan6.com, Washington DC : Film dokumenter yang mengangkat kehidupan Hillary Clinton tak jadi dibuat. Sutradaranya, Charles Ferguson memutuskan untuk membatalkan proyeknya itu. Alasannya, kuatnya intervensi politik telah membuat niatnya tak mungkin diwujudkan.

Dokumenter yang masih dalam tahap awal produksi rencananya dibintangi Diane Lane, yang memerankan mantan ibu negara AS.

Dalam blognya di situs Huffington Post, Charles Ferguson mengatakan, tekanan dari pendukung Hillary di Partai Demokrat membuat sejumlah narasumber lain enggan bicara.

“Saat aku mendekati sejumlah orang untuk diwawancara, tak ada seorang pun, sekali lagi tak seorang pun berminat membantuku membuat film ini,” kata dia seperti dimuat BBC, 30 September 2013.

“Tak satupun dari Demokrat atau Republik –mereka yang bekerja dengan Clinton, ingin punya akses ke dia, atau memimpikan posisi di pemerintahan Hillary Clinton — mau bicara.”

Charles mengatakan, keputusannya tak ada kaitan dengan dugaan tekanan dari CNN.

“Setelah perenungan yang menyakitkan, aku memutuskan tak akan membuat film yang sesungguhnya bisa membuatku bangga. Jadi aku membatalkannya,” kata dia.

Tekanan juga datang dari pihak oposisi. Agustus lalu, Partai Republik mengancam memboikot debat di CNN jika program tersebut terus jalan.

Republik juga akan memboikot NBC yang berencana membuat miniseri tentang Nyonya Clinton.

“Jadi, ini adalah kemenangan buat duo Clinton juga mesin uang untuk dua partai politik. Tapi saya rasa ini bukan kemenangan media atau rakyat Amerika Serikat,” kata Charles.

Sementara, Komite Nasional Partai Republik (RNC) mengklaim film tentang Nyonya Clinton tak lebih dari iklan komersial untuk mempromosikan mantan Menlu AS itu. Dituding sebagai iklan politik berkedok acara hiburan.

Hillary, istri mantan Presiden Bill Clinton adalah figur politik terkemuka. Ia pernah bersaing dengan Barack Obama sebagai calon kandidat presiden dari Partai Demokrat.

Setelah mundur dari jabatan Menlu dalam pemerintahan Obama, ia digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai penguasa Gedung Putih pada 2016 mendatang. (Ein)

liputan6.com