Nasional | Dana Umat Akan Disulap Jadi 120 Masjid

Dana Umat Akan Disulap Jadi 120 Masjid

Masjid Nurul Barkah, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

, JAKARTA–Kementerian Agama (Kemenag) akan mulai memanfaatkan Dana Abadi Umat (DAU) tahun ini. Namun, realisasi pemanfaatan DAU masih menunggu aturan sebagai dasar pemanfaatannya.

Selama ini DAU memang menjadi dana yang tidak bisa disentuh dan dibiarkan mengendap. Pada tahun 2009, DAU yang terdapat di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag baru berkisar Rp 1,7 triliun. Saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 2,2 triliun.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya akan mulai memanfaatkan DAU yang terus meningkat jumlahnya ini. Dengan DAU, kata dia, pihaknya tengah merancang akan membangun masjid di Indonesia dengan DAU. Pembangunan masjid hanya akan menggunakan nilai manfaat dari DAU yang disimpan di lembaga keuangan.

“Kalau dana sebesar Rp 2,2 triliun, manfaatnya 5-7 persen berarti Rp 120 miliar per tahun. Kalau bangun masjid butuh Rp 1 miliar, maka dalam setahun kita bisa bangun 120 masjid,” kata Suryadharma Ali saat membuka Tasyakur Haji dan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Bina Haji dan Umroh (Asbihu) Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gedhe, Rabu (23/1) malam.

Suryadharma menambahkan, rencana ini bahkan akan melebihi capaian di masa pemerintahan mantan presiden Soeharto yang membutuhkan 32 tahun untuk membangun masjid. Dengan memanfaatkan nilai manfaat DAU, Kementerian Agama akan merealisasikan 1000 masjid di Indonesia hanya dalam 8 tahun.

Namun, pemanfaatan DAU belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena Kementerian Agama masih terbentur dengan Undang-Undang. Menurut Suryadharma, untuk dapat mengakses nilai manfaat DAU harus dibentuk Badan Khusus Pengelola DAU. Hal inilah yang saat ini tengah dikejar oleh Ditjen PHU. Agar nilai manfaat DAU dapat diakses tahun ini untuk merealisasikan pembangunan masjid di seluruh Indonesia.

“Saya inginnya dana itu untuk program yang bukan abstrak. Kalau digunakan ada bukti fisiknya, yaitu masjid senilai Rp 1 miliar,” tambah dia. Program abstrak yang dimaksud Suryadharma adalah program seperti pembinaan, pelatihan atau program rapat-rapat. Sebab, program itu tidak akan kelihatan bukti fisiknya.

Nasional | Marzukie Alie ‘Blusukan’ ke Lokasi Banjir Tangerang

Marzukie Alie 'Blusukan' ke Lokasi Banjir Tangerang

Marzuki Alie

JAKARTA —  Ketua DPR Marzuki Alie melakukan “blusukan” ke beberapa titik banjir di Kecamatan Binuang, Tanggerang, Banten pada Senin (21/1). Kedatangannya tersebut untuk menyerahkan sejumlah bantuan yang merupakan hasil penggalangan dana dari anggota DPR dan sejumlah perusahaan kepada korban banjir. 

“Ini bantuan sifatnya relawan dari DPR. Urunan dari anggota dan beberapa perusahaan yang peduli,” ungkap Marzuki saat menyerahkan bantuan di salah satu posko penampungan warga, Pondok Pesantren Daar El Qurro, Jalan Raya Cikande Kresek, Desa Renged, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (21/1). 

Menurut Marzuki, DPR tidak menganggarkan khusus untuk bantuan bencana alam. Karena penanganan korban bencana alam merupakan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, secara kemanusiaan, DPR berinisiatif untuk menggalang dana guna membantu korban bencana. 

Bantuan yang disalurkan DPR terdiri dari bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan bagi warga. Selain itu, diberikan juga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir kepada penduduk Binuang. 

“Setelah banjir, dampaknya muncul penyakit. Kami bawa tim dokter, sejak pagi sudah 1200 orang dilayani sampai siang ini,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu. 

Didampingi istrinya, Asmawati Alie, Marzuki juga berjanji akan melaporkan kepada Kementerian Pertanian mengenai 300 hektare sawah yang terendam.

“Tolong dilaporkan berapa banyak petani yang kena banjir. Saya akan langsung urus ke kementerian pertanian. Paling ga, dapat bantuan bibit gratis dan pupuk,” ujarnya.

Mahasiswa Banten: Tidak Bisa Buktikan Wawan Bersalah, Bubarkan KPK!



Serang – Mahasiswa Banten geram dengan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang mulai ramai bermunculan sejak ditangkapnya Chaeri Wardhana alias Wawan, adik Gubernur Atut dalam dugaan kasus suap mantan hakim MK, Akil Mukhtar beberapa waktu lalu.

Salah satu yang paling keras adalah yang diungkapkan Nedi, Kordinator Komunitas Mahasiswa Soedirman (KMS) – 30 saat acara Gerakan Banten Bangkit yang diprakarsai budayawan Heri Hendrayana Harris atau lebih tenar disapa Gol A Gong, Sabtu (2/11/2013).

“Kalau sampai KPK tidak bisa membuktikan Wawan bersalah dan Atut sebagai koruptor, kami akan demo dengan isu bubarkan KPK,” ungkap Nedi di acara yang digelar di komunitas literasi Rumah Dunia, Kota Serang Banten.

Mahasiswa IAIN yang memang terkenal lantang menyuarakan berbagai dugaan kasus korupsi jauh sebelum Wawan tertangkap tangan KPK ini mengaku bersyukur dengan mulai bermunculannya berbagai dugaan praktik korupsi di Banten.

“Ketika Wawan tertangkap KPK, kami langsung sujud syukur. Kini berbagai dugaan praktik kongkalingkong korupsi di Banten mulai bermunculan juga kita semua patut syukuri. Dulu seperti ditutupi, tapi kami yakin Allah tidak mati,” paparnya.

Sementara itu, Gandung Ismanto, Dosen FISIP Univ. Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang turut hadir, mengingatkan bahwa reformasi mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN harus terwujud.

“Pasca reformasi, kita harus terus ingat bahwa yang kita tumbangkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini amanat reformasi bahwa pemerintah yang bersih dari KKN harus terwujud,” tegas Gandung.

Guru Honorer Mencabuli Beberapa Siswinya, Dengan Modus Mengajak Ke Tempat Wisata. Simak selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rvk)

google.co.id

Duit Miliaran Rupiah di Banten Tak Terlacak, Bagaimana Modusnya?



Jakarta – BPK menemukan sejumlah kejanggalan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Banten. Kalangan LSM kemudian memperkuatnya dengan investigasi di lapangan. Kini, KPK pun turun tangan. Apa saja temuan mereka?

Dalam dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012, terungkap ada realisasi belanja hibah dan bansos yang tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban (LPJPD) dan surat pertanggungjawaban (SPTJ) dari para pengguna dengan nilai total Rp 82,4 miliar dan Rp 9,99 miliar.

Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah penyaluran dana Rp 600 juta di Yayasan Sholatiyah, Banten. Dalam proposal pengajuan, ada enam kegiatan yang disampaikan. Namun setelah dikroscek oleh BPK pada para guru, kegiatan itu tak pernah ada.

“Kondisi tersebut mengakibatkan belanja hibah yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Banten tidak dapat mendukung program peningkatan kondisi rakyat,” tulis BPK dalam laporan yang dikutip detikcom, Jumat (1/11/2013).

Aliansi Banten Menggugat (ABM) pernah melaporkan 62 lembaga penerima hibah tahun 2011 ke KPK yang diduga fiktif. Dari beberapa organsasi, bahkan diketahui milik keluarga Ratu Atut.

“Badan hukum dan palangnya saja tidak jelas. Seharusnya lembaga itu kan minimal berbadan hukum dan ada keterangan domisili dan akta notaris. Itu fiktif, padahal menerima Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar,” terang Uday Syuhada, koordinator Aliansi Independen Peduli Publik (Alip) yang menjadi bagian dari ABM.

Modus lainnya, ada lembaga yang terdaftar secara hukum, namun jumlah dananya disunat oleh sekelompok pihak tertentu. Misalnya, ada lembaga bernama Forum Pencatat Akta Nikah Provinsi Banten mendapat Rp 1,5 miliar. Setelah tim LSM Banten melakukan verifikasi, pimpinan kelompok Forum itu mengaku hanya diberi Rp 300 ribu.Next

Halaman
1 2
Next

Ikuti berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase Sore" Trans TV pukul 16.30 WIB

(mad/nrl)

google.co.id

Lagi, Golkar minta PDIP tahan diri soal Gubernur Banten

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta PDIP menahan diri terkait posisi Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah yang sedang menghadapi masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus Atut sebagai Gubernur Banten, saya harap berbagai pihak untuk melihatnya secara jernih. Karena status Atut masih saksi, belum tersangka,” kata Bambang kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Baca juga: Partai Golkar akhirnya pecat Chairun Nisa dari DPR dan Saleh Daulay: Survei LSI hasil desain Partai Golkar

Menurut Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini, meskipun Atut nantinya menjadi tersangka, hal itu harus terputus sebagai terdakwa dan vonis dengan kekuatan hukum tetap.

“Jadi saya imbau sahabat saya Rano karno dan kawan-kawan di PDIP agar tahan diri agar koalisi yang sudah lama terjalin dengan baik antara Golkar dan PDIP di Banten tidak menjadi rusak,” tandasnya.

Dia juga mengingatkan kemungkinan adanya koalisi besar antara Golkar dan PDIP pada 2014 mendatang. Sehingga, Golkar meminta PDIP agar tidak menciderai hubungan baik. “Janganlah nafsu kekuasaan ini merusak. Karena Atut belum ditetapkan jadi tersangka, apalagi terdakwa,” ungkapnya.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan pencekalan pada Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah untuk bepergian ke luar negeri karena diduga mengetahui dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Kasus ini juga melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha serta seorang pengacara, Susi Tur Andayani.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Rano Karno sudah mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk menggantikan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten. Meski, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan partainya tidak pernah mendorong agar Ratu Atut meninggalkan posisinya sebagai Gubernur Banten sehingga Rano Karno menggantikan posisinya. PDIP, menurut Puan, mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pencegahan Atut ke luar negeri oleh KPK.@endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com