Wiranto Sambut Baik Kesiapan Kalla Jadi Capres

Wiranto Sambut Baik Kesiapan Kalla Jadi Capres


Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menyambut baik pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla maju menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Menurut Wiranto, pencalonan Jusuf Kalla akan meramaikan kompetisi dalam pemilu presiden 2009. Wiranto menyatakan hal ini setelah menghadiri acara pelantikan pengurus perempuan Hanura se-DKI di Jakarta, Senin (23/2) kemarin. Menurut Wiranto, sikap Partai Golkar tentang calon presiden memang ditunggu masyarakat banyak. Partai Hanura, kata Wiranto, baru akan memutuskan pasangan koalisi setelah pemilu legislatif ketika peta perolehan suara telah diketahui. Secara ideologis dan hubungan pengurus serta kader, Partai Hanura dan Partai Golkar cukup dekat dan bisa bekerja sama. Hal senada disampaikan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Pencalonan Jusuf Kalla, menurut Zulkifli Hasan, memberi warna baru dalam perpolitikan di Indonesia. Dengan pencalonan Kalla rakyat tidak hanya dihadapkan dua pilihan, antara kubu Susilo Bambang Yudhoyono dan kubu Megawati Soekarnoputri.(DOR)

Putusan MK Soal Lembaga Zakat Diapresiasi Baik

Sejumlah seniman Betawi bersama lembaga amil zakat Dompet Dhuafa berkampanye mengenai zakat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai merupakan sesuatu yang positif. Dengan disahkannya undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan zakat di tanah air bisa lebih maksimal dan dikelola lebih profesional.

Pengamat Ekonomi Syariah Adi Warman mengatakan, sebenarnya putusan MK tersebut menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh di Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sempat mewacanakan itu di DPR. Menurut Adi, sebelumnya perhimpunan Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (Komaz) telah mengajukan draft usulan dalam Rancangan Undang-Undang di Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI. Namun daftar isian mereka tidak dipakai, malah yang disahkan adalah draft yang dikonsep pemerintah.

Ketika konsep pemerintah tersebut sudah di undang-undangkan, Adi melihat ada beberapa titik kelemahan. “Misalkan Masjid tidak boleh menghimpun zakat, ini kan lucu,” jelasnya kepada Republika via telepon, Sabtu (2/11).

“Jadi hal-hal yang dulu diperjuangkan itulah yang disahkan. Aspirasi yang dulu sempat tertunda kini bisa terlaksana. Ini suatu hal yang baik,” tambahnya.

Namun, undang-undang yang kini telah direvisi MK tersebut juga perlu dikawal oleh peraturan-peraturan lainnya. Seorang yang membayar zakat dan bisa menjadi pengurang kewajiban mereka di kantor pajak, juga harus menjalankan beberapa persyaratan. “Kita lihat undang-undang tidak berdiri sendiri tapi ada pp nya putusan lainnya yang merinci uu tersebut,” jelasnya.

Demikian juga halnya bagi tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh BAZNAS atau lembaga amil zakat resmi. Secara umum yang berlaku di tempat tersebut, pola penyaluran zakat tidak membutuhkan lembaga resmi. Masyarakat lebih melihat profil individu pengelola dan penghimpun zakat, bukan berdasarkan apakah lembaga tersebut resmi atau tidak.

google.co.id

Ketegasan Saudi dorong penyelenggaraan haji lebih baik

(ANTARA News) – Ketegasan Kerajaan Arab Saudi dalam mengatur seluruh Jemaah dari seluruh dunia mendorong pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1434 H atau 2013 jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Indikator bahwa penyelenggaraan itu lebih baik dapat dilihat dari makin berkurangnya haji non-kuota, ketersediaan pendukung wukuf di Arafah dan Mina, termasuk lokasi thawaf yang sebelumnya dikhawatirkan bermasalah.

Menteri Agama Suryadharma Ali pun, setibanya di Tanah Air pada Kamis malam, di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, mengakui bahwa hal itu tidak saja dirasakan oleh Jemaah haji Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Bisa jadi, tempat thawaf yang semula kecil ternyata untuk lantai satu dan dua di Masjidil Haram bisa digunakan sehingga Jemaah pun terasa nyaman.

Menteri Agama memberi apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menata penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini lebih baik. Dan, Indonesia sebagai pengirim Jemaah terbesar setiap tahun, merasa terbantu.

Terlebih Jemaah haji Indonesia kebanyakan berusia lanjut (Lansia) sehingga tidak merasa sulit ketika thawaf di Masjidil Haram lantaran diberi tempat khusus bersama Jemaah Lansia dari sejumlah negara lainnya. Fasilitas toilet pun di Arafah dan tenda di Mina kini semakin baik. Jumlah toilet ditambah.

“Semua itu menunjukkan adanya perbaikan dari sisi infrastruktur. Belum lagi hal lain, seperti transportasi menggunakan bus layak dan nyaman,” ujarnya.

Kendati dari sisi penyelenggaraan baik, ia pun tetap menaruh perhatian kepada pentingnya upaya perbaikan ke depan. Baik bukan berarti tanpa kekurangan. Kekurangan yang perlu diwaspadai ke depan adalah pemberian makanan dari perusahaan katering. Penyampaian harus lebih tepat kepada Jemaah, tetapi dari sisi lain pemerintah setempat harus mewaspadai bahan baku yang akan dioleh para perusahaan catering bersangkutan.

Jumlah Jemaah yang dilayani demikian banyak. Distribusi bahan mentah untuk dioleh butuh waktu dan prosesnya pun membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Hal ini penting, karena makanan dalam kotak membutuhkan ketepatan penyampaian. Belum lagi dari sisi transportasi sayuran dan beras. Harus ada koordinasi secara komprehensif dan integral.

Perlu perbaikan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk penyelenggaraan haji tahun depan, menurut pandangan Menteri Agama adalah soal ketepatan waktu (on time performance atau OTP) pengangkutan udara Jemaah haji. Pada musim haji 1434 H pengangkutan udara sampai dengan pemberangkatan ke Saudi selesai adalah 93,7 persen (Garuda) dan OTP Saudi 90,7 persen. Ini menurun jika dibanding tahun lalu. Garuda 94 persen dan Saudi 95 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan.

Jumlah Jemaah haji Indonesia yang bertolak ke Saudi pada tahun ini 170.032 orang; terdiri dari 13.566 orang haji khusus, dan 154.546 orang haji regular ditambah petugas sebanyak 1.920 orang.

Pemulangan berlangsung hingga 20 Nopember 2013. Jumlah Jemaah yang wafat sampai Kamis, 24 Oktober 2013, tercatat 149 orang. Menurun dibanding pada periode yang sama pada 2012 lalu, yaitu 282 orang. Sedang Jemaah yang dirawat di RS Saudi sebanyak 132 orang.

Menteri Agama sekembali ke Tanah Air menjelaskan prihal pertemuannya dengan beberapa pejabat OKI, pejabat misi haji Pakistan dan Turki. Ada keinginan beberapa negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar kuota haji yang diatur kembali mengingat pertambahan penduduk di sejumlah negara Islam kini telah mengalami perubahan.

Hal yang menggembirakan adalah pertemuan dengan Sekjen Islamic Develompment Bank (IDB). Pada pertemuan tersebut IDB tetap berkomitmen mendukung perguruan tinggi Islam, seperti IAIN di berbagai daerah. Selama ini bank Islam tersebut telah menyalurkan bantuan sebesar Rp1,4 triliun.

Dibahas pula tentang rencana pengaturan dam bagi Jemaah haji. IDB ke depan akan dijadikan sebagai pengelola/pengumpul hasil dam dari Jemaah haji Indonesia. IDB juga dipercaya mengelola uang dan tersebut guna dibelikan hewan kurban , yang kemudian diharapkan ke depan dagingnya dapat didistribusikan kepada warga miskin di berbagai belahan dunia.

Turki dan Pakistan berkeinginan kuat menjalin kerja sama untuk penyelenggaraan haji dengan Indonesia. Karena itu pula, pemerintah Saudi mendukung agar dari tahun ke tahun penyelenggaraan ibadah haji mengalami kemajuan dalam melayani tamu Allah.
(E001/Z003)

google.co.id

Budayawan: perilaku Senator DPD lebih baik

(ANTARA News) – Budayawan Radhar Panca Dahana menilai perilaku senator di DPD RI masih lebih baik daripada perilaku para politisi anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Saat ini cukup ada sejumlah anggota DPR RI yang tersangkut kasus hukum termasuk korupsi, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI,” kata Radhar Panca Dahana pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Politik dan Budaya Demokrasi” di Geding MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota DPD RI Alirman Sori dan Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya.

Menurut Radhar kasus-lasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR RI sehingga menguatkan persepsi masyarakat bahwa perilaku senator DPD RI masih lebih baik dari perilaku anggota DPR RI.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini bukan penegakan demokrasi yang sesungguhnya tapi lebih kepada keinginan para pemimpin.

“Sesungguhnya, ada prinsip demokrasi yang bisa dikembangkan di Indonesia, yakni demokrasi demokrasi kepulauan, seperti yang dikembangkan di Yunani,” katanya.

Radhar menegaskn, demokrasi Pancasila sesungguhnya adalah pilihan yang cerdas untuk Indonesia, tapi implementasinya yang belum optimal.

Para perumus Pancasila menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, menurut tidak memiliki data lengkap seperti saat ini, tapi perilaku politik dan demokrasinya sangat baik dan mandiri.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori mengatakan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik yang berada di eksekutif dan legislatif menunjukkan bahwa partai politik gagal memberikan contoh teladan dan melakukan kaderisasi.

“Elite politik yang terpilih sebagai pejabat publik di eksekutif dan legislatif justru cenderung melakukan korupsi sehingga memberikan contoh yang buruk kepada kadernya,” katanya.

Alirman mengusulkan, agar sistem politik nasional dievaluasi dan ditata ulang untuk perbaikan sistem ketatanegaraan serta dalam dalam kehidupan bangbangsa dan bernegara.

Pada kesempatan tersebut, Alirman menyatakan, sistem yang diterapkan pada era orde baru tidak semuanya buruk, sehingga sistem yang sudah baik bisa diadopsi lagi.

“Namun praktik korupsi yang terjadi sejak era orde baru hingga saat ini, diperlukan pemimpin otoriter untuk memberantasnya,” katanya.

Ketua DPP Partai NasDem, Siti Nurbaya mengatakan, optimistis politik dan demokrasi Indonesia ke depan aka lebih baik jika penyelenggara Negara melakukan budaya politik partisipatif yang mempunyai orientasi, keyakinan, dan komitmen untuk memathuin turan yang diterapkan.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintah harus menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam penyelenggaraan negara.

“Pemerintah harus berani dan tegas mengambil posisinya sebagai penyelenggara negara, bertindak tegas terhadap hal-hal yang merusak, menjalankan regulasi yang telah dibuat, serta menjalankan kewenangan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi rakyat dalam mengurus negara,” katanya.
(R024/Z003)

google.co.id

Dipo Alam: Semoga Kader PKS yang Baik Maju Terus

Dipo Alam: Semoga Kader PKS yang Baik Maju Terus
Sabtu, 19 Oktober 2013 , 09:54:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

DIPO ALAM/NET
  

RMOL. Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, kembali menjawab komentar-komentar dari elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Elit PKS, seperti Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid dan anggota Komisi III dari PKS Indra, mengatakan bahwa Dipo Alam keluar dari tupoksi karena menyarankan PKS Mempercepat Munas dan mengganti Anis Matta. Bahkan, kata Indra, Dipo Alam norak karena mengurus dapur orang lain.

Dipo Alam, pagi ini, menegaskan bahwa salah satu tupoksi Seskab adalah me-menej kabinet, termasuk menyiapkan sidang kabinet. Berdasarkan arahan Presiden, Seskab, bersama dengan kementerian lain, menyiapkan Perpres, Keppres dan Inpres, dan termasuk monitor apakah kementerian sudah bekerja dengan baik atau tidak.

Lanjut Dipo, di Kementerian Pertanian, yang dipimpin kader PKS, Suswono, menyusul Surat Edaran 542  tentang Inpres No 17/2011 yang diterbitkan untuk mencegah korupsi APBN, ada laporan dari pejabat eselon satu terkait dengan impor sapi.

Sebagai bagian dari tupoksi, Dipo mengundang Suswono untuk menanyakan aduan tersebut. Kata Dipo, saat itu, Suswono mengatakan bahwa ia senang bila Seskab melaporkan saja ke KPK. Dan karena memang Seskab bukan penegak hukum, maka hal ini lalu dilaporkan ke KPK.

“Pertemuan Mentan-Seskab sekitar Nov 2012 baik2 saling mengingatkan utk perbaikan bersama. Akhir Jan 2013 Presiden PKS LHI ditangkap KPK. Saya terkejut dan sedih, Nov 2012 kami saling ingatkan, tapi Jan 2013 tokh dilakukan sampai kini akhirnya melibatkan banyak orang/nama2,” ungkap Dipo, dalam akun twitter-nya, @dipoalam49, pagi ini (Sabtu, 19/10).

Karena itu, Dipo kembali menegaskan bahwa Seskab memang tidak mengurus partai, dan bukan anggota partai. Hanya saja, dalam kasus Luthfi Hasan di Pengadilan Tipikor, bebepa elite PKS dan lain-lain disebut. Maka ia pun berjumpa dengan kader PKS yang prihatin atas “musibah” Luthfi Hasan. Nah, usulan Munas PKS dipercapat hanyalah bagian dari keprihatinan dan pendapat kader PKS sendiri. Dipo hanya men-share-nya.

“Semoga kader PKS yang baik maju terus,” demikian Dipo Alam. [ysa]


Baca juga:

Bunda Putri Anak Ajengan di Jabar
Bunda Putri Kaburkan Akar Suap Impor Sapi
Anas: Yang Saya Kenal Bunda Sri
Akhiri Spekulasi, KPK Harus Panggil Bunda Putri
Demokrat: Kenapa Luthfi Lebih Percaya Bunda Putri soal Reshuffle?


Komentar Pembaca

KY sambut baik diterbitkannya Perppu tentang MK

(ANTARA News) – Komisi Yudisial menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dan akan menjalankan politik hukum yang diambil negara.

“Untuk menindaklanjutinya, dalam waktu secepatnya KY akan melakukan konsolidasi internal guna mengkaji berbagai tugas dan wewenang baru tersebut,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Jumat.

Asep juga mengatakan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung dan MK.

“Sebab untuk beberapa materi Perppu, KY pun saat ini masih meraba-raba apa maksudnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” katanya.

Asep mencontohkan kewenangan pengawasan yang dilakukan secara permanen oleh Majelis Kehormatan, dimana KY menjadi pembentuk dan sekretariatnya.

Terkait materinya sendiri, kata Asep, sejak awal KY memang memandang perlu dilakukan pembenahan proses rekrutmen hakim MK agar berjalan lebih independen, mempunyai parameter yang lebih terukur, prosesnya lebih transparan dan publik lebih diberi ruang untuk berpartisipasi.

“Adapun mengenai pengawasan hakim MK, memang perlu dibentuk lembaga pengawas eksternal yang permanen dan mengawasi etika perilaku hakim MK secara terus menerus baik di dalam maupun di luar sidang,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (17/10) malam, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto membacakan Perppu MK yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perppu itu berisi tentang tiga hal utama yakni penambahan persyaratan calon hakim konstitusi, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan pengawasan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa butir Perppu MK mengatur antara lain terkait calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Pembentukan Majelis Kehormatan MK yang tadinya “ad hoc” menjadi permanen, serta pembentukan panel ahli oleh Komisi Yudisial untuk menguji calon hakim konstitusi ke depannya. (*)

google.co.id

PPP: Lebih Baik Merevisi UU MK daripada Membuat Perppu

Mahkamah Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK banyak masyarakat yang kecewa. Ini menjadi momentum  untuk melakukan evaluasi terhadap MK.

Untuk mengembalikan marwah MK, ujar Arwani, maka sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-undang MK. Ia yakin kalau semua fraksi dan pemerintah sepakat membahas ini maka bisa diselesaikan dalam satu atau dua kali sidang.

“Revisi UU MK tidak akan lama jika semua serius membahas,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (16/10).

Jangan sampai, kata Arwani, bersikap emosional, apalagi sampai membubarkan MK akibat kecewa terhadap persoalan di MK sebab ini malah akan menimbulkan persoalan baru. Prinsip-prinsip ketatanegaraan merupakan prinsip utama dalam memperbaiki MK agar bisa berperan sesuai fungsinya.

Menurut Arwani, pengeluaran Perppu sudah kehilangan momentum sebab saat ini sudah dua minggu dari kejadian tertangkanya Ketua MK. Maka harus diutamakan untuk merevisi UU MK.

Empat isu penting yang diusulkan Fraksi PPP dalam merevisi UU MK, terang Arwani antara lain, rekruitmen hakim MK yang diajukan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung harus dilakukan melalui mekanisme internal yang berfungsi menyeleksi calon hakim. Proses seleksi sendiri harus transparan dan akuntabel.

Syarat hakim MK, ujar Arwani, antara lain hakim MK harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Selain itu tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara. UU MK harus mampu menjabarkan segenap persyaratan konstitusional yang dimaksud.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Arwani menerangkan, harus dibuat secara permanen. Majelis ini terdiri dari seorang hakim MK dan empat ahli yang terjaga independensinya dan imparsialitasnya dan dipilih secara transparan dan akuntabel.

“MKH ini juga harus memberikan laporan terhadap proses dan hasil pemeriksaannya terhadap hakim konstitusi secara periodik. Mereka juga menjadi wadah untuk menerima laporan masyarakat jika ada hakim konstitusi yang terindikasi melakukan kecurangan sehingga hal-hal buruk yang akan terjadi di MK bisa dicegah,” kata Arwani.

Guna menjaga kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, terang Arwani, komposisi panel hakim untuk menangani perkara sengketa pemilukada harus selalu berubah.

Tidak boleh ada komposisi panel hakim yang permanen yang hanya ditentukan oleh Ketua MK dengan komposisi hakim yang tidak berubah.

“Komposisi panel hakim harus ditentukan oleh rapat permusyawaratan hakim yang diikuti oleh seluruh hakim. Setiap hakim tidak boleh menangani kasus yang berpotensi menilmbulkan konflik kepentingan pribadi, misalnya hakim dari Jawa Tengah tidak boleh menangani kasus sengketa pemilukada Jateng,” kata Arwani.

republika.co.id