Paloh: Iklan Bukan Segala-galanya buat NasDem

Paloh: Iklan Bukan Segala-galanya buat NasDem

Headline

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh – Inilah.com/Ardhy Fernando

inilah.com, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan bahwa kebesaran partainya atas perjuangan dan kepercayaan rakyat.

Ia menegaskan, kebesaran partai dengan nomor urut 1 bukan atas dasar logistik dan iklan di media. Surya Paloh mengatakan, selama rakyat memberikan kepercayaan serta dukungan, maka bendera NasDem akan terus berkibar di tanah air.

“Iklan dan Logistik bukan segala-galanya buat NasDem,” tegasnya, dalam pidatonya dalam kongres Partai NasDem, di JCC, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Dia menegaskan, sekali layar berkembang maka pantang surut sampai tujuan. Hal itu menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.

“Yakinlah doa rakyat bersama saudara, doa rakyat tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun,” tandasnya.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Barca Sangat Khawatir Messi Cedera

    Barca Sangat Khawatir Messi Cedera

  • Andy Murray Rebut Tiket Final Australia Terbuka

    Andy Murray Rebut Tiket Final Australia Terbuka

Enggar Pindah ke NasDem karena tak Mampu Bersaing

Enggar Pindah ke NasDem karena tak Mampu Bersaing

Headline

Enggartiasto Lukita – golkar.or.id

inilah.com, Jakarta – Hengkangnya anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar, Enggartiasto Lukita ke Partai NasDem karena tidak mampu bersaing kader-kader lain di partai berlambang pohon beringin itu.

Menurut Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani, henkangnya Enggar tidak berpengaruh terhadap kader-kader lain untuk loncat ke NasDem. Ia juga menepis kalau pindahnya Enggar karena kecewa dengan Ical.

“Enggak lah, biasa di dalam demokkrasi seseorang pindah partai, atau mungkin yang bersangkutan merasa sulit bersaing di Partai Golkar,” ungkap Prya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/1/2013). [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Nokia Umumkan 'Kematian' Symbian

    Nokia Umumkan ‘Kematian’ Symbian

  • Untuk Bullish, IHSG Harus Tutup di Atas 4.441

    Untuk Bullish, IHSG Harus Tutup di Atas 4.441

Aceng HM Fikri Meminta Maaf Kepada Masyarakat Garut dan Indonesia

Aceng HM Fikri Meminta Maaf Kepada Masyarakat Garut dan Indonesia


[Selasa, 4 Desember 2012 19:01 WIB] Metrotvnews.com, Bandung: Bupati Aceng HM Fikri secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Garut dan masyarakat Indonesia atas kasus perceraiannya. Aceng juga berencana menuntut balik keluarga FO atas kasus tersebut. Dalam jumpa pers yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/12) sore, Bupati Garut itu menyampaikan permintaan maaf. Namun, Aceng tak mau meladeni pertanyaan wartawan mengenai karirnya di Partai Golkar. Ia juga bungkam soal tuntutan warga yang memintanya mundur. Selain itu, Aceng juga telah menunjuk kuasa hukum atas pelaporan keluarga FO ke Mabes Polri. Kuasa hukum Aceng, Ujang Sujai mengatakan, akan balik melaporkan keluarga FO ke Mabes Polri, Rabu (5/12) besok. Keluarga FO dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan unsur penipuan, serta unsur pemerasan.(TII) www.metrotvnews.com Uploaded by CAPek-Ma : blog.umy.ac.id Catatan Akhir Pekan Group www.mf-abdullah.com Sponsor : www.kaosgila.com www.batikrg.com bmt.umy.ac.id

paripurna dpr ri 30-3-12.AVI

paripurna dpr ri 30-3-12.AVI


Jauh sebelum sidang paripurna DPR RI (30 maret 2012) atas rencana kenaikan harga BBM, di daerah2 telah terjadi demo penolakan kenaikan harga BBM. dan Jumat, 30 Maret 2012, Sidang Paripurna DPR RI sedang berlangsung dalam rangka pengambilan keputusan, apakah kenaikan harga BBM diterima naik 1 April 2012, atau sebaliknya, ditolak. Terdapat beberapa fraksi di DPR RI yang jauh-jauh hari sudah memutuskan menolak kenaikan harga BBM (yaitu FPDI Perjuangan, Hanura, Gerinda), adapun partai yang berkoalisi di dalam pemerintahan yang menolak kenaikan harga BBM adalah PKS. Memang, kenaikan harga BBM di 1 April 2012 tidak terjadi, namun ada opsi dengan menyetujui Pasal 7 ayat (6a) yang disetujui oleh partai kolaisi (Partai Demokrat, P. Golkar, PAN, PPP, dan PKB) minisu PKS. ayat tersebut, secara substantif memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM di 6 (enam) bulan kemudian.

Tidak Terpilih Menjadi Pimpinan DPRD Tolikara, UU PTUN Diuji ke MK

Tidak Terpilih Menjadi Pimpinan DPRD Tolikara, UU PTUN Diuji ke MK


Benny Kogoya, salah satu anggota legislatif DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua yang tidak terpilih sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara periode 2009-2014 mengajukan pengujian terhadap UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 116/PUU-X/2012 ini digelar pada Senin (10/12) di Gedung MK. Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut kuasa hukum Pemohon, Hambel Rumbiak, mengungkapkan kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah gugatan Pemohon atas Keputusan Gubernur Papua ke PTUN Jayapura, PTUN Makasar dan MA RI tidak diterima karena objek yang digugat termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak termasuk dalam kewenangan PTUN sebagaimana dimaksud pasal tersebut. “Perolehan kursi pada pemilihan legislatif tahun 2009 di Kabupaten Tolikara adalah Partai Golongan Karya sebanyak 21 kursi, Partai Demokrat 2 kursi

Nasional | Pledoi Pengacara Hartati: Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti



Jakarta – Tim penasihat hukum Siti Hartati Murdaya menyanggah dakwaan jaksa penuntut umum atas perkara suap Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu terkait pengurusan surat rekomendasi izin usaha perkebunan. Anggota tim penasihat hukum Hartati, Patra M Zen menjelaskan, tiga surat rekomendasi yang dikeluarkan Amran tidak terkait dengan PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Ketiga surat itu adalah surat rekomendasi Amran perihal izin usaha perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya, surat Amran kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional perihal permohonan kebijakan hak guna usaha atas nama PT CCM, dan surat Amran kepada Direktur PT Sebuku Inti Plantation, tidak dibutuhkan PT HIP.

Menurut Patra, proses perizinan PT CCM/PT HIP sudah dilakukan sejak 1998 sebelum penerbitan Peraturan Kepala BPN 2/1999 yang membatasi lahan perkebunan maksimum 20.000 ha untuk satu perusahaan.

“Tiga surat yang ditandatangani oleh Amran itu merupakan permintaan arahan dan kebijakan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Agraria/Kepala BPN terkait dengan perubahan regulasi mengenai pembatasan penguasaan,” kata Patra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Selain itu, keterangan saksi yang dihadirkan saling bersesuaian dengan keterangan Hartati mengenai ketidaktahuan Hartati atas pemberian uang dan urusan pengurusan surat rekomendasi. Kubu Hartati juga menyebut pemutaran rekaman percakapan Hartati dengan Amran hanya ingin mengesankan Hartati bersalah.

“Dalam hukum acara pidana, bukti rekaman merupakan alat bukti petunjuk yang hanya dapat dipergunakan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Rekaman percakapan tanpa didukung persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan terdakwa bukanlah alat bukti,” terangnya.

“Jika perbuatan dan unsur-unsur pasal tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan demi hukum,” sebut Patra.

Hartati dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Hartati terbukti menyuap Bupati Buol, Sulteng, Amran sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini sebut jaksa terkait dengan penerbitan surat izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit dan surat rekomendasi dari Bupati Buol terkait permohonan kebijakan mengenai hak guna usaha kepada Kepala BPN. Surat rekomendasi ini dimaksudkan agar BPN tidak mengeluarkan HGU untuk PT Sonokeling.

(fdn/lh)