Pemprov Bali beri polis asuransi untuk wisman

(ANTARA News) – Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan semacam polis asuransi kepada setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata sehingga mereka langsung tertanggung ketika sakit, kecelakaan dan meninggal dunia.

“Saat ini peraturan gubernurnya masih sedang digodok dan memasuki tahap akhir. Kami targetkan dapat selesai tahun ini,” kata Gubernur Bali Made I Mangku Pastika, di Denpasar, Jumat.

Ia mengemukakan, untuk mendapatkan polis itu ada sejumlah nominal tertentu yang harus dibayarkan oleh setiap wisman yang masuk lewat pelabuhan maupun bandara ke Bali. Dari nominal tersebut sudah mencakup kontribusi wisatwan asing untuk perlindungan warisan budaya dan lingkungan Bali.

“Artinya, tidak sepenuhnya masuk ke pemerintah, melainkan sebagian masuk ke mereka jika kecelakaan, sakit, meninggal dunia. Ketika meninggal, terkadang kita bingung untuk mengembalikan jenazahnya,” ujarnya.

Menurut dia, memang biasanya wisatawan asing sudah mempunyai asuransi. “Namun, itu `kan di negaranya, lalu siapa yang akan mengurusnya. Terus terang saja kita mengalami kesulitan untuk hal-hal seperti itu. Dengan ada asuransi, bisa digunakan untuk biaya perawatan mereka ketika mengalami musibah,” ucapnya.

Terkait dengan kontribusi wisatawan asing terhadap perlindungan warisan budaya, mantan Kapolda Bali itu mengatakan sesungguhnya hal semacam itu sudah berlaku juga di negara lain.

“Jika kita meminta kontribusi lewat visa kedatangan (VoA) tidak mudah juga karena harus mengubah undang-undang sehingga kami berencana mengambil langkah itu dan dari aspek hukum memang memungkinkan,” katanya.

Pihaknya tidak akan membuat lembaga baru setelah adanya kontribusi dalam perlindungan warisan budaya, namun akan memberdayakan desa pakraman dan Parisada Hindu Dharma Indonesia. (*)

google.co.id

Ada Asuransi, Petani Dapat Kompensasi Rp1,7 Jt/Ha

Ada Asuransi, Petani Dapat Kompensasi Rp1,7 Jt/Ha

Headline

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Kementerian Pertanian menjelaskan, sawah petani yang terkena gagal panen akan mendapatkan asuransi di masa mendatang. Tingkat kerusakan sawah petani yang akan diganti maksimal 75% dari luas lahan yang rusak.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan mengatakan, penggantian kerusakan lahan pertanian nantinya berasal dari pihak asuransi. Ini sesuai dengan amanat Undang -Undang perlindungan petani.”Di ujungnya kita memberikan kompensasi bagi kerusakan 75%, dapat penggantian uang,” ujar Rusman, Selasa (17/9/2013).

Menurut Rusman, penggantian tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk beli benih kembali. Uang yang diterima setidaknya dapat menggarap sawahnya yang gagal panen. Dana kompensasi sekitar Rp1,7 juta per hektar. “Kita mengganti maksimal untuk dua hektar sawah yang terkena gagal panen,” kata Rusman.

Sebelum ada UU perlindungan petani, Rusman mengatakan, ketika petani mengalami gagal panen pemerintah yang memberikan kompensasi. Namun dengan adanya asuransi, semua penggantian ditanggung asuransi. Pembayaran asuransi lanjut Rusman, pemerintah akan menanggung premi 80% dari total yang disetor sisanya petani. “Dengan sistem baru pengantian tidak lagi kita lanjutkan, tapi dengan asuransi UU baru itu,” ucap Rusman.

Untuk itu besaran harapan Menteri Pertanian Suswono, asuransi pertanian bisa berlaku efektif pada 2014. Sehingga petani dapat tertolong ketika mengalami masalah pertanian. DPR sudah menetapkan UU perlindungan petani. [mel]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Datsun GO Resmi Diperkenalkan di Indonesia

    Datsun GO Resmi Diperkenalkan di Indonesia

  • Moyes Yakin Wonderkid Ini akan Bertahan di MU

    Moyes Yakin Wonderkid Ini akan Bertahan di MU

Google.co.id

Ada Asuransi, Petani Dapat Kompensasi Rp1,7 Jt/Ha

Ada Asuransi, Petani Dapat Kompensasi Rp1,7 Jt/Ha

Headline

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Kementerian Pertanian menjelaskan, sawah petani yang terkena gagal panen akan mendapatkan asuransi di masa mendatang. Tingkat kerusakan sawah petani yang akan diganti maksimal 75% dari luas lahan yang rusak.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan mengatakan, penggantian kerusakan lahan pertanian nantinya berasal dari pihak asuransi. Ini sesuai dengan amanat Undang -Undang perlindungan petani.”Di ujungnya kita memberikan kompensasi bagi kerusakan 75%, dapat penggantian uang,” ujar Rusman, Selasa (17/9/2013).

Menurut Rusman, penggantian tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk beli benih kembali. Uang yang diterima setidaknya dapat menggarap sawahnya yang gagal panen. Dana kompensasi sekitar Rp1,7 juta per hektar. “Kita mengganti maksimal untuk dua hektar sawah yang terkena gagal panen,” kata Rusman.

Sebelum ada UU perlindungan petani, Rusman mengatakan, ketika petani mengalami gagal panen pemerintah yang memberikan kompensasi. Namun dengan adanya asuransi, semua penggantian ditanggung asuransi. Pembayaran asuransi lanjut Rusman, pemerintah akan menanggung premi 80% dari total yang disetor sisanya petani. “Dengan sistem baru pengantian tidak lagi kita lanjutkan, tapi dengan asuransi UU baru itu,” ucap Rusman.

Untuk itu besaran harapan Menteri Pertanian Suswono, asuransi pertanian bisa berlaku efektif pada 2014. Sehingga petani dapat tertolong ketika mengalami masalah pertanian. DPR sudah menetapkan UU perlindungan petani. [mel]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Datsun GO Resmi Diperkenalkan di Indonesia

    Datsun GO Resmi Diperkenalkan di Indonesia

  • Moyes Yakin Wonderkid Ini akan Bertahan di MU

    Moyes Yakin Wonderkid Ini akan Bertahan di MU

Google.co.id

Pemerintah Berencana Naikkan Premi Asuransi Pensiunan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan, pemerintah berencana menaikkan subdisi premi bagi para pensiunan pegawai negeri.

“Jika selama ini premi asuransi pensiunan yang dibayarkan oleh pemerintah hanya dua persen dari total gaji, maka 2014 mendatang direncanakan menjadi 3 persen,” kata Menko Kesra Agung Laksono di sela HUT ke-51 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Kamis (5/9) malam.

Lebih lanjut Agung menambahkan, untuk premi tanggungan pemerintah naik menjadi tiga persen sedang premi yang dibayar pensiunan tetap dua persen. Karena dalam aturan BPJS nanti, premi asuransi harus lima persen dari total gaji.

Dengan naiknya besaran premi asuransi kesehatan tersebut, Agung berharap nilai manfaat yang diperoleh para pensiunan PNS akan meningkat.

Sebab jumlah tanggungan dan dana asuransi yang dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan (eks Askes) akan bertambah besar.

Dengan cara seperti itu maka pemerintah akan lebih mudah melakukan subsidi silang terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, Ketua Umum PWRI Haryono Suyono mengatakan PWRI berkomitmen untuk mensukseskan program JKN pada 2014.

“Kita akan terus sosialisasikan cara hidup sehat kepada anggota PWRI agar klaim asuransi yang diajukan PWRI tidak membebani keuangan negara,” katanya.

Haryono mengatakan seiring makin bertambahnya usia harapan hidup manusia Indonesia, juga akan dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Google.co.id

Partai Hanura akan bagi 10 juta polis asuransi pada kadernya

LENSAINDONESIA.COM: Sebagai bentuk kepedulian kepada kadernya, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)  akan memberikan kartu asuransi kepada 10 juta kader penggerak diseluruh Indonesia.

Pemberian Asurans ini menjadi salah satu strategi untuk memenangkan pemilihan umun (pemilu) 2014.

Baca juga: Hary Tanoe optimis partainya menang Pemilu 2014

“Pemberian kartu asuransi untuk kader penggerak itu juga untuk menarik simpati masyarakat dan menunjukkan Partai Hanura itu partai yang peduli,” beber Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo.

Hal ini, disampaikan Hary usai kegiatan pembekalan 1.237 calon legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Hanura se-Jateng di Merapi Ballroom, kompleks PRPP Semarang, Senin 26/08/2013

Dengan tidak meniru partai politik lain dalam pemilihan umum 2014, Partai Hati Nurani Rakyat mengedepankan kepedulian kepada masyarakat utamanya kader partai.

“Ini murni kartu asuransi dan kader penggerak Partai Hanura yang meninggal dunia akibat kecelakaan akan memperoleh santunan sebesar 9 juta rupiah. Sedangkan kalau sakit, mendapat 1 juta rupiah,” pungkasnya. @yuwana_irianto

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Menakertrans: asuransi TKI jangan hanya kejar untung

(ANTARA News) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar 32 perusahaan asuransi TKI yang tergabung dalam tiga konsorsium untuk tidak hanya mengejar keuntungan dalam pelaksanaan bisnisnya, namun juga mengedepankan faktor sosial.

“Pelaksanaan asuransi TKI ini harus mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan demi terwujudnya tujuan perlindungan terhadap calon TKI atau TKI dan keluarganya, tidak mengedepankan prinsip mencari keuntungan,” kata Muhaimin di Jakarta, Jumat.

Konsorsium dan perusahaan asuransi diminta untuk memberikan pelayanan dan perlindungan serta pembelaan bagi CTKI/TKI sejak prapenempatan, masa penempatan dan purna-penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti tertuang dalam kontrak kinerja, konsorsium asuransi TKI harus memastikan semua klaim yang diajukan CTKI/TKI dibayarkan tidak melebihi jangka waktu dari ketentuan perundang-undangan.

“Untuk kedepannya, konsorsium asuransi yang baru ini tidak boleh melakukan praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat seperti perang tarif, pembayaran klaim yang tidak sesuai ketentuan serta tidak melakukan praktek KKN yang merugikan,” tegas Muhaimin.

Untuk mengoptimalkan pelayanan, konsorsium dan anggotanya harus membentuk kantor cabang di daerah embarkasi dan daerah pelayanan CTKI/TKI lainnya tanpa menggunakan fasilitas dari pemerintah.

Kantor cabang itu juga diharuskan mandiri atau memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan klaim TKI.

“Kita juga meminta mereka mengintegrasikan database secara `online` (dalam jaringan/daring) dengan Direktorat Jenderal Binapenta Kemnakertrans yang mencakup data kepesertaan asuransi serta data penanganan dan penyelesaian permasalahan TKI,” ucapnya.

Muhaimin menegaskan apabila konsorsium dan anggotanya melanggar kontrak kinerja tersebut, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai perundang-undangan.

Menakertrans menandatangani kontrak kinerja dengan tiga konsorsium yang terdiri atas 32 perusahaan asuransi pada Kamis (1/8) di kantor Kemnakertrans dengan disaksikan oleh Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani.

Tiga konsorsium yang ditunjuk Kemnakertrans adalah “Mitra TKI”, Astindo dan Jasindo.
(A043/C004)

google.co.id

Tiga Konsorsium Asuransi TKI Diminta Tunjukkan Komitmen

Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh menyambut baik respon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang telah memutuskan 3 konsorsium asuransi.

“Dengan terpilihnya 1 BUMN perusahaan asuransi dan 2 perusahaan swasta asuransi, maka ini menunjukkan hal positif karena BUMN dapat menjadi pedoman bagi perusahaan lain,” katanya dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis (1/8).

Sebelumnya diwartakan, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang menetapkan 3 konsorsium asuransi TKI. Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 30 Juli 2013 lewat Kepmenakertrans No 212, 2013 dan 2013 menetapkan Konsorsium Asuransi TKI Jasindo, Astindo dan Mitra TKI sebagai penyelengaraan asuransi TKI.

Poempida meminta agar perusahaan asuransi sawsta harus mampu menunjukkan kontribusi terhadap mekanisme perlindungan TKI. Lanjut Poempida, ketiga-nya tidak boleh bersaing dalam hal pembayaran premi oleh TKI. Artinya tidak ada yang banting harga namun disesuaikan dengan semangat perlindungan TKI.

“Ketiga perusahaan asuransi harus menunjukkan komitmen perlindungan,” tegasnya.

Namun, di sisi lain, dirinya menganggap Kemenakertrans masih memiliki rapor merah dalam hal perlindungan TKI. “Karena masih menunggu putusan MA, seharusnya Kemenakertrans dapat memutuskan sendiri mana yang pantas menjadi konsorsium asuransi,” ujar politisi Partai Golkar ini.

hukumonline.com