Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century

Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century


Dont Forget to give Rate for This Video ! Sebanyak 140 anggota dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak angket kasus dana talangan (bail-out) Bank Century, Jumat (13/11). Angka ini sudah lebih dari cukup sebagai persyaratan pengajuan hak angket seperti diatur undang-undang: 25 orang. Pendukung Hak Angket masing-masing 80 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 24 orang dari Fraksi Partai Golkar, 14 dari Fraksi Gerindra, delapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, empat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan satu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hak Angket juga didukung dua Wakil Ketua DPR, Anis Mata (F-PKS) dan Pramono Anunga (Fraksi- PDI Perjuangan). Sementera Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Partai Demokrat tak mau mendukung Hak Angket. Dijadwalkan usulan Hak Angket dibawa ke rapat paripurna DPR. Inisiatif Hak Angket Century mengemuka setelah pemerintah mengucurkan dana talangan lebih dari Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Padahal yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun. Dana dikucurkan empat tahap mulai 23 November 2008 hingga 21 Juli 2009.(***)

Marzuki Alie Sindir Pengkritik DPR

Marzuki Alie Sindir Pengkritik DPR

Marzuki Alie

, JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyindir para elit dan pimpinan lembaga negara yang seperti memposisikan DPR sebagai musuh dan siap melawan hanya untuk pencitraan.

Sehingga, jika melawan DPR, mereka merasa menjadi orang paling hebat. “Yah saya sangat menyesalkan dengan pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara yang seolah menempatkan DPR sebagai musuh, sehingga melontarkan yang tidak patut dilontarkan,” tutur Marzuki di Jakarta.

Marzuki mencontohkan sikap Ketua MK, Mahfud MD yang mengatakan akan melawan DPR dengan keputusannya dan akan mengetokkan palu keras-keras untuk melawan DPR.

“Kok seperti ini? DPR ini lembaga demokrasi, tapi diposisikan sebagai lembaga yang harus dihancurkan. DPR seharusnya dibangun bukan dihancurkan,” ujar Marzuki.

Marzuki mengimbau masyarakat dan para pengkritik DPR harus sadar, jika DPR sebagai lembaga diposisikan sebagai musuh dan DPR dihancurkan, maka tidak akan ada lagi demokrasi. Padahal, demokrasi adalah pilihan kita dalam bernegara.

“Saya heran, DPR terus-terusan digempur seolah apa yang kita lakukan disini salah semuanya. Kalau ada angota yang tidak benar, maka laporkan. Kalau ada yang korupsi kita dorong agar hal itu dilaporkan ke KPK, jika ada yang melanggar etika maka bisa dilaporkan ke BK. Kita pun sudah berkoordinasi dengan BK untuk berani menindak anggota yang melanggar etika. Jadi untuk apa cuap-cuap memojokkan lembaga DPR,” papar Marzuki.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan seluruh pimpinan DPR sudah sepakat dan sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi lembaga DPR.

“Yang bisa mengatur anggota DPR itu fraksi, dan kita selalu mengadakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mengatur anggota-anggotanya seperti jika ada yang malas datang ke rapat. Kita juga melakukan koordinasi dengan alat-alat kelengkapan di DPR,” tegasnya.

Marzuki Ungkap Prestasi DPR yang tak Diketahui Publik

Marzuki Ungkap Prestasi DPR yang tak Diketahui Publik

Marzuki Alie

, JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Ali mengaku bangga, lantaran sejak 2009 sampai 2011, DPR RI/Setjen DPR RI selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan oleh BPK RI.

Ya, menurut Marzuki, prestasi dari lembaga pimpinannya itu tertutup kasus-kasus korupsi oleh segelintir oknum anggota DRP. Sehingga publik terbutakan.

Marzuki mengatakan Kesekjenan yang menjadi kewenangan pimpinan, sudah banyak kemajuan yang dicapai, meski belum sepenuhnya bisa dijalankan.

”Sekjen sendiri selama ini sudah berusaha untuk melakukan perubahan sesuai dengan arahan pimpinan DPR. Tapi memang organisasi kesektjenan DPR itu besar sehingga belum semua bisa dilaksanakan,” tegasnya Marzuki di Jakarta.

Marzuki mengaku sejak awal penugasannya sebagai Ketua DPR pada 2009, ia sudah memanggil sekjen dan seluruh deputinya.

”Saya tegaskan bahwa tidak ada satupun proyek saya di DPR. Itu saya pesankan sehingga jangan sampai ada diterima jika ada orang yang mengaku-aku membawa proyek Ketua DPR. Saya tekankan juga bahwa selama kepempinan saya, saya tidak mau ada pejabat kesetjenan yang harus ‘sekolah’ karena kasus korupsi,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, ”Setjen DPR RI juga meraih penghargaan dari menteri keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah,” imbuhnya.

Prestasi lain DPR/Setjen, masih kata Marzuki, yakni menerima penghargaan yang tinggi dari Komisi Informasi Pusat RI, sebagai badan publik yang proaktif dalam persiapan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”DPR/Setjen juga menerima penghargaan dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas preestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2012 dengan predikat nilai ‘CC’,” selorohnya.

Tak hanya itu, kita, kata Marzuki, juga menerima award dari Menteri Keuangan atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara pada 2011, sebagai juara kedua kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara untuk kelompok kementrian dan lembaga.

“Kami juga telah secara menyeluruh menerapkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE). Kita juga menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis online, menyelenggarakan pelayanan informasi publik berbasis online,” tegasnya.

Karena itu, Marzuki berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya pembenahan yang kini dilakukan. ”Ya makanya kita berharap upaya pembenanah mendapat dukungan dan bukan hanya tudingan saja. Kami masih ada kekuarangan makanya kami membangunnya dan bukan menghancurkannya,” kata Marzuki menandaskan.

Masuk Partai, Sekjen DPR ke Demokrat?

Masuk Partai, Sekjen DPR ke Demokrat?

Headline

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh – Inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie merestui keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh, masuk partai politik. Nining akan ke Partai Demokrat?

Nining mengaku, punya pengalaman panjang sebagai sorang birokrat. Dijelaskannya, selama 9 tahun menjadi Eselon I dan 5 tahun dipercaya menjadi Sekjen DPR.

“Apalagi calon perempuan masih kurang,” kata Nining.

Nining mengaku, mendapatkan dukungan dari semua pimpinan DPR. Bahkan, Ketua DPR Marzuki Alie menganggap positif keputusan itu.

“Saya diberikan izin oleh pak Marzuki, katanya bagus berkiprah di politik,” akui Nining.

Dengan sinyal positif dari Marzuki, lantas apakah Nining akan ke Demokrat? Dengan diplomatis, Nining mengaku belum memutuskan.

“Masalah partai yang penting visi misinya, pilihan-pilihannya nanti saya lihat,” kata dia.

Nining beralasan, dia masih PNS saat sekarang. Jika nanti status PNS sudah lepas, maka dia akan memilih partai mana yang tepat. Tidak menutup kemungkinan akan masuk Demokrat.

“Saya masih PNS jadi belum bisa ngomong itu. Saya hanya PNS yang punya pengalaman,” pungkas Nining. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Juventus: Llorente <i>Yes</i>, Cavani <i>No</i>!

    Juventus: Llorente Yes, Cavani No!


  • “Guardiola Tidak Percaya kepada Chelsea”

Nasional | Marzukie Alie ‘Blusukan’ ke Lokasi Banjir Tangerang

Marzukie Alie 'Blusukan' ke Lokasi Banjir Tangerang

Marzuki Alie

JAKARTA —  Ketua DPR Marzuki Alie melakukan “blusukan” ke beberapa titik banjir di Kecamatan Binuang, Tanggerang, Banten pada Senin (21/1). Kedatangannya tersebut untuk menyerahkan sejumlah bantuan yang merupakan hasil penggalangan dana dari anggota DPR dan sejumlah perusahaan kepada korban banjir. 

“Ini bantuan sifatnya relawan dari DPR. Urunan dari anggota dan beberapa perusahaan yang peduli,” ungkap Marzuki saat menyerahkan bantuan di salah satu posko penampungan warga, Pondok Pesantren Daar El Qurro, Jalan Raya Cikande Kresek, Desa Renged, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (21/1). 

Menurut Marzuki, DPR tidak menganggarkan khusus untuk bantuan bencana alam. Karena penanganan korban bencana alam merupakan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, secara kemanusiaan, DPR berinisiatif untuk menggalang dana guna membantu korban bencana. 

Bantuan yang disalurkan DPR terdiri dari bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan bagi warga. Selain itu, diberikan juga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir kepada penduduk Binuang. 

“Setelah banjir, dampaknya muncul penyakit. Kami bawa tim dokter, sejak pagi sudah 1200 orang dilayani sampai siang ini,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu. 

Didampingi istrinya, Asmawati Alie, Marzuki juga berjanji akan melaporkan kepada Kementerian Pertanian mengenai 300 hektare sawah yang terendam.

“Tolong dilaporkan berapa banyak petani yang kena banjir. Saya akan langsung urus ke kementerian pertanian. Paling ga, dapat bantuan bibit gratis dan pupuk,” ujarnya.

Marzuki Alie: Indonesia harus protes terkait penyadapan

(ANTARA News) – Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus menyampaikan protes keras terhadap fasilitas penyadapan yang ada di Kedutaan Besar Amerika Serikat.

“Sebagai negara sahabat, tentu penyadapan itu sudah tidak etis, melanggar saling percaya maupun kerja sama,” katanya kepada wartawan usai menjadi pembicara seminar di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, Komisi I DPR RI akan meminta Kementerian Luar Negeri melakukan klarifikasi terkait penyadapan itu.

Menurut dia, klarifikasi tersebut ditujukan untuk memastikan apakah penyadapan itu dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan atau hanya lembaga-lembaga tertentu saja termasuk kepentingannya.

“Tentu kita harus protes keras kalau itu (penyadapan, red.) dilakukan,” kata dia.

google.co.id

Marzuki Alie: SBY dan Ibas tidak Bisa Dipanggil atas Permintaan Saksi

Metrotvnews.com, Purwokerto: Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan soal pemanggilan Presiden SBY dan Ibas menjadi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bukan permintaan seorang saksi.

“Tidak bisa seorang yang memberikan kesaksian meminta seseorang untuk diperiksa dalam sebuah,” kata Marzuki menanggapi pernyataan mantan Ketua Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto bahwa SBY dan Ibas perlu dipanggil untuk bersaksi terkait kasus Hambalang. Menurut Tri, waktu itu Ibas sebagai panitia pengarah dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Tidak bisa dong  (memanggil seseorang). Memang dia (Tri) Ketua KPK? Dia itu siapa? Pemanggilan seseorang harus berdasarkan data dan fakta. Dan itu menjadi kewenangan KPK,” ujar Marzuki saat berada di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (1/11).

Menurutnya, pemanggilan seseorang tidak dapat dilakukan hanya karena pernyataan seseorang saksi. Sebab, yang memiliki kewenangan memanggil nadalah KPK dan pemanggilan tersebut harus didasarkan data dan fakta. “Seperti saya yang memberikan kesaksian soal gedung,” ujarnya.

Marzuki juga mengatakan, sewaktu dirinya dipanggil, memang mengetahui soal pembangunan gedung. “œWaktu itu saya bersaksi bahwa pembangunan gedung saya setop, karena ada permainan,” katanya. (Liliek Dharmawan)

Editor: Patna Budi Utami

metrotvnews.com