Pemecatan Akil Tidak Pengaruhi Penyidikan KPK

Pemecatan Akil Tidak Pengaruhi Penyidikan KPK

Headline

Akil mochtar – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemecatan Akil mochtar oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah, tidak mempengaruhi penyidikan.

“Domain KPK kan pidana. Itukan keputusan di MK. Saya kira tidak akan pengaruhi kasus Akil di KPK,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

MKH sendiri memutus Akil diberhentikan secara tidak hormat. Putusan itu didukung dengan sejumlah hasil pemeriksaan kode etik yang dilakukan MKH terhadap sejumlah saksi yang dipanggil.

Ditanya apakah KPK bakal meminta salinan putusan MK yang dibacakan siang tadi, Johan menampik.

“Kalau tidak diserahkan, kita nggak minta. Itu kan kode etik. Tapi kalau diserahkan pasti diterima,” imbuhnya.

Adapun soal apakah data yang dimiliki MKH juga bakal dikembangkan, Johan mengaku, hal itu bergantung apakah ada informasi yang detil dalam salinan putusan itu atau tidak.

“Jadi, nggak bisa kalau hanya bilang Akil menangani banyak perkara sengketa. Kecuali kesimpulan dalam putusan itu ternyata satu kaitannya misalnya karena apa, faktor apa,” tegasnya.‎[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Allegri Sebut Kaka Layak Jadi Starter

    Allegri Sebut Kaka Layak Jadi Starter

  • Mourinho: Saya Memang Tak Adil Pilih Pemain

    Mourinho: Saya Memang Tak Adil Pilih Pemain

Inilah.com

DPR Apresiasi Pemecatan Akil Mochtar

DPR Apresiasi Pemecatan Akil Mochtar

Headline

Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Akil Mochtar – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Hukum Mahkamah Konstitusi yang memecat Akil Mochtar secara tidak hormat.

Menurutnya, kasus Akil tidak perlu terlalu berlarut-larut karena apa yang menjadi persepsi publik dan juga fakta-fakta hukum sudah sangat kuat

“Dengan Akil yang tidak mau dipanggil oleh majelis kehormatan maka sudah menjadi indikasi dan bisa diputuskan,” kata Pramono, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

“Saya termasuk yang memberikan endorsmen untuk segera diputuskan dan cukup pantas untuk diberikan putusan tidak hormat karena sudah mencoreng lebaga tinggi negara yang harapan publiknya luar biasa ternyata ada permainan,” tambahnya.

Kata Pramono, proses hukum akil adalah proses hukum yang terpisah dan itu tidak boleh terpengaruh oleh lembaga apapun, oleh kekuatan apapun.

“Proses keputusan majelis kehormatan MK itu yang menjadi bagian yang mengikat secara organisasi pada MK dan itu yang menjadi pegangan,” tegas politikus PDIP itu.

Diketahui, MKH MK memutuskan Akil Mochtar diberhentikan dengan tidak hormat. Akil terbukti melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi.[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Galaxy Nexus Tak Akan Dapat Update Android KitKat

    Galaxy Nexus Tak Akan Dapat Update Android KitKat

  • Vettel Jadi Tercepat Sesi Latihan Bebas Kedua

    Vettel Jadi Tercepat Sesi Latihan Bebas Kedua

Inilah.com

Langgar Kode Etik, Akil Mochtar Dipecat

Langgar Kode Etik, Akil Mochtar Dipecat

Karier Akil Mochtar di MK tamat. Foto: SGP

Karier Ketua MK nonaktif, M. Akil Mochtar, berakhir di ujung palu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKK). Majelis yang diketuai Harjono menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Akil dinilai melanggar beberapa Prinsip Etika yang tertuang dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Menyatakan Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepadanya,” ucap Ketua MKK Harjono saat membacakan putusan, Jum’at (1/11).

Dalam pertimbangannya, MKK menguraikan sejumlah fakta perbuatan Akil yang mengarah pada pelanggaran sejumlah prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. MKK menyebut hakim terlapor sering bepergian ke luar negeri bersama keluarganya. Termasuk pergi ke Singapura pada 21 September tanpa memberitahukan Setjen MK. Tindakan Akil tersebut dinilai perilaku yang melanggar etika.

Akil juga tak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya, mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Hal ini melanggar prinsip integritas, penerapan angka 1, Hakim Konstitusi tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak dan Pasal 23 huruf b UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Perilaku Akil menyamarkan kepemilikan Mercedez Benz S-350 yang diatasnamakan supirnya untuk menghindari pajak progresif adalah perilaku tak pantas dan merendahkan martabat.

“Hakim Terlapor terbukti melanggar prinsip Kepantasan dan Kepatutan, penerapan angka 2 dan angka 6 yang menyebut sebagai abdi hukum yang menjadi pusat perhatian harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi dan melaporkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya,” kata anggota MKK, Moh. Mahfud MD saat membacakan pertimbangan keputusan.

Saat menjabat Ketua MK, Akil pernah memerintahkan Panitera MK untuk mengeluarkan surat No. 1760/AP.00.03/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan putusan MK atas proses pelantikan Bupati Banyuasin terpilih tanpa musyawarah bersama hakim MK lain. Perbuatan ini dinilai melampaui kewenangan dan melanggar angka 1 Prinsip Integritas, dan angka 1 Prinsip Ketidakberpihakan, angka 1.

Perilaku Akil bertemu anggota DPR, CHN (Chairun Nisa) di ruang kerjanya pada 9 Juli 2013 yang dihubungkan dengan penangkapan Akil pada 2 Oktober di rumah dinasnya menimbulkan keyakinan Majelis bahwa pertemuan itu berhubungan dengan perkara yang ditangani Akil. “Perilaku itu melanggar angka 1 Prinsip Independensi, dan angka 2 Prinsip Integritas yang diwajibkan menjaga citra wibawa MK,” tutur anggota MKH lain, Abbas Said.

Abbas Said melanjutkan Akil terbukti mengendalikan perkara ke arah putusan. Saat pendistribusian perkara Pemilukada, Akil mendapatkan jumlah perkara lebih banyak dibanding hakim lain (tidak proporsional). Praktiknya, ketua MK dalam menangani perkara jauh lebih sedikit karena dibebani tugas-tugas struktural dan administratif. Hal ini melanggar angka 1 Prinsip Integritas, dan angka 3 Prinsip Ketidakberpihakan.

“Hakim Terlapor terbukti memerintahkan Sekretaris YS dan supirnya DYN melakukan transaksi keuangan ke rekening Akil baik setoran tunai maupun transfer bank dengan jumlah yang tidak wajar. Ini melanggar angka 4 Prinsip Integritas,” lanjut Abbas. “Atas informasi otoritas terkait Akil tercatat memiliki transaksi keuangan dengan STA, kuasa hukum para pihak yang berperkara”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) atas temuan barang bukti berupa 3 linting ganja dan 1 ganja bekas pakai serta 2 pil inex di ruang kerja Akil Mochtar, terbukti sesuai antara sampel darah DNA Akil Mochtar dengan DNA yang terdapat dalam 1 linting ganja bekas pakai. Sesuai penjelasan BNN keberadaan barang terlarang itu terkait penguasaan Akil yang dinilai melanggar angka 1 Prinsip Integritas.

“Hakim Terlapor menolak memberikan keterangan untuk membela diri di KPK, sehingga Majelis tetap melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan. Majelis juga menolak surat permintaan kuasa hukum Akil soal penundaan pembacaan putusan Majelis Kehormatan”.

Pidana Tetap Jalan
Usai pembacaan putusan, Harjono menegaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Akil tidak terkait dengan proses pidana yang tengah ditangani KPK. Proses pidana tetap berjalan sesuai aturan. Makanya, keputusan sanksi pemecatan ini segera diambil tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

“Hasil penyidikan KPK tidak akan mengubah keputusan Majelis Kehormatan. Sebaliknya, Keputusan Majelis Kehormatan tidak harus mempengaruhi proses pidana di KPK,” kata Harjono.

Menurut MKK pemberhentian atas dasar surat pengunduran diri Akil Mochtar tidak tepat. Sebab, jika pemberhentian atas dasar surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi, maka hakim terlapor akan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan keputusan presiden.

Karena itu, sesuai UU MK pemberhentian tidak dengan hormat dapat dijatuhkan lebih dahulu sebelum Presiden menetapkan pemberhentian dengan hormat atas dasar pengunduran diri. “MK akan mengajukan surat permintaan pemberhentian Akil kepada Presiden untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Presiden akan menerbitkan Keppres pemberhentian Akil dalam jangka waktu 14 hari sejak diajukan”.

Cacat Hukum
Terpisah, kuasa hukum Akil Mochtar, Otto Hasibuan menilai putusan MKK cacat hukum karena Akil sudah menyatakan mengundurkan diri, sehingga Majelis Kehormatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Akil. “Putusan ini non-executable, tidak bisa dilaksanakan dan tidak memberi efek apa-apa terhadap Akil,” kata Otto saat dihubungi hukumonline.

Otto menegaskan Akil sudah menyatakan mengundurkan diri sebelum Majelis Kehormatan terbentuk. “Kenapa Akil sudah mundur tetap diadili? Bagaiman bisa Majelis Kehormatan menghukum orang yang sudah bukan lagi member-nya lagi,” kata Otto mempertanyakan.

Dia juga menilai putusan Majelis Kehormatan itu telah “menghakimi” Akil lantaran tidak mau diperiksa secara tertutup. “Pak Akil tidak mau diperiksa Majelis Kehormatan, tetapi dia mau diperiksa terbuka seperti saksi-saksi lain yang diperiksa secara terbuka. Ini kan diskriminasi,” pungkasnya.

hukumonline.com

Inilah Daftar Kesalahan Akil Mochtar Versi MK

Headline
Inilah Daftar Kesalahan Akil Mochtar Versi MK

Headline
Mantan Ketua MK Akil Mochtar – (Foto : inilah.com)

SEBELUMNYA
BERIKUTNYA

  • AWAL
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inilah.com

Akil Mochtar Sulit Keluar dari ‘Kandang’ KPK

Akil Mochtar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Refly Harun berpendapat, Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar sulit melepaskan diri dari perkara hukum dengan tiga kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

“Belakangan kan ada surat perintah penyidikan yang baru, sehingga ada tiga kasus yang menjerat Pak Akil, yakni (dugaan suap) Gunung Mas, Lebak, dan gratifikasi. Bisa saja nanti kena pasal tindak pidana pencucian uang. Kondisi seperti ini sulit bagi AM untuk lepas, ibarat dia masuk kandang, dia susah lepas ‘kandang’ KPK,” ujar Refly Harun di Jakarta, Jumat (25/10).

Refly mengatakan, jika berbicara teori konspirasi, pilihan Akil Mochtar saat ini adalah menguak kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain atau tetap berdiam diri atas kasus korupsi yang melibatkannya.

“Kalau dia keep silent, kompensasi apa yang dia dapatkan. Kalau dia tidak mendapatkan kompensasi apa-apa tentu dia akan ngomong apa adanya,” kata Refly.

Refly mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, informasi keterlibatan pihak lain sedikit demi sedikit terkuak. Hal itu, kata Refly, lantaran Nazaruddin tidak tahan dijadikan ‘korban’ sendirian.

“Sekarang sejauh mana Pak Akil ini mau menanggung sendiri beban (korupsi) itu? Dia mau sendirian di ‘kandang’ itu atau dia kemudian mau menunjuk orang lain untuk menemani di ‘kandang’. Kalau kita bicara mafia hukum dan peradilan, sangat mungkin yang terlibat dalam kasus suap Pak Akil banyak, ada brokernya,” papar Refly.

KPK menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan dan Lebak, Banten bersama dengan sejumlah tersangka lain. Selain itu, KPK juga menjerat Akil dengan pasal tambahan penerimaan gratifikasi.

republika.co.id

Pengacara: Akil Terpaksa Menolak Pemeriksaan Tertutup MKK

Akil Mochtar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar menolak untuk diperiksa Majelis Kehormatan Konstitusi secara tertutup di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Pihak kuasa hukum Akil menyatakan Akil terpaksa menolak diperiksa karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.

“Karena sudah terlanjur ada pemeriksaan majelis (MKK) secara terbuka maka Akil bersedia diperiksa asal terbuka ternyata majelis tidak mau terbuka karena katanya KPK tidak mau,” kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10).

Otto menambahkan sebenarnya Akil mau diperiksa MKK namun pemeriksaannya dilakukan terbuka seperti pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. Karena MKK tetap menuruti permintaan KPK untuk diperiksa secara tertutup, maka kliennya menolak untuk diperiksa.

Selain itu, Akil juga telah melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua MK. Sehingga MKK tidak lagi memiliki kewenangan dan tidak ada urgensinya dalam memeriksa Akil terkait pelanggaran kode etiknya. “Menurut aturan hukum maka akil sudah tidak boleh lagi diperiksa Majelis Kehormatan karena dia sudah mengundurkan diri,” jelasnya.

Alasan lainnya, kliennya juga tidak mau diperiksa kalau ada penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut. Ia berkelit dalam pemeriksaan apa pun harus bebas dan tidak boleh ada tekanan. Jika ada penyidik dalam pemeriksaan MKK maka akan memberikan situasi yang tidak nyaman bagi Akil.

“Ketua Majelis Kehormatan Harjono tentu tidak bisa independen kalau di situ ada penyidik KPK karena dia kan masih hakim konstitusi yang berpotensi juga menjadi masalah dalam persoalan ini. Kabar-kabarnya oleh KPK mau diperiksa hakim konstitusinya, berarti kan secara psikologis itu akan mempengaruhi independensi dia dalam menangani perkara ini,” dalih Ketua Umum Peradi ini.

republika.co.id

Akil Mochtar Tolak Diperiksa MKH MK

Metrotvnews.com, Jakarta: Akil Mochtar menolak memberi keterangan kepada Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK). Pasalnya, Akil merasa tidak perlu diperiksa lantaran sudah mundur dari jabatan Ketua MK.

“Pak Akil sudah menyampaikan surat pengunduran diri. Maka Pak Akil beranggapan sudah tidak ada kepentingan MK memeriksa dirinya. Pak Akil dengan tegas tidak bersedia diminta keterangan,” kata Ketua MKH MK Harjono saat memberi keterangan pers seusai bertemu Akil di Gedung KPK, Jumat (25/10).

Harjono menuturkan dia bersama Mahfud MD, Bagir Manan, dan Said Abbas awalnya bertemu Akil buat memintai keterangan. Namun saat bertemu, Akil sempat meminta agar pemeriksaan dirinya dilakukan secara terbuka.

“Pemeriksaan terbuka tidak bisa dilakukan karena KPK masih harus mendalami perkara yang dituduhkan kepada Pak Akil,” jelas Harjono.

Batalnya Akil diperiksa, kata Harjono, tidak jadi masalah. Sebab, MKH MK sudah punya data lain yang bakal digunakan buat memutus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan mantan politisi Partai Golkar itu.

“Majelis meneruskan tugasnya berdasarkan data-data yang dimiliki, baik data yang ada di MK, itu yang akan digunakan bagi MKH untuk memutus perkara pelanggaran kode etik. (Jadi) tidak ada persoalan buntu,” tegasnya.

Editor: Basuki Eka Purnama

metrotvnews.com