Sampaikan Surat Saran, Akbar Tanjung Menanti Sanksi

Sampaikan Surat Saran, Akbar Tanjung Menanti Sanksi


PUSAT BERITA –Jakarta: Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku mendengar rencana pemberian sanksi terhadap dirinya. Rumor menyeruak setelah Akbar memberikan surat saran pada DPP untuk mempertimbangkan ulang pencalonan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Lewat suratnya kepada DPP Golkar, Akbar mengatakan hanya menyampaikan saran dan pertimbangan agar partai terus mencermati elektabilitas meski telah mencalonkan Ical. “Saya mendengar ada sanksi, tapi tidak tahu alasannya apa,” tutur Akbar, Jakarta, Selasa (1/1). Akbar membantah ada faksi di Golkar, namun tidak menampik sering terjadinya perbedaan pandangan antar politisi. Sementara itu pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai, bila dilihat dari peta politik sejak 2004, Golkar sudah dua kali mencalonkan kadernya pada pemilihan presiden dan kalah. Padahal, elektabilitas Partai Golkar ketika itu terbilang besar. “Karakter Golkar itu ibarat perusahaan terbuka yang tidak ada pemegang saham mayoritas tunggal sehingga banyak faksi, suatu dosa warisan yang dialami Partai Golkar,” ucapnya. Burhanuddin berpendapat, surat Akbar pada DPP dianggap sebagai sinyal pemberitahuan bahwa figur Ical tak layak jual di bursa capres, sekaligus mempersiapkan mental parpol untuk siap kalah pada Pemilu 2014.(wtr6)

Golkar Ogah Tanggapi Kritik untuk Ical

Golkar Ogah Tanggapi Kritik untuk Ical

Akbar Tanjung dan Abu Rizal Bakrie

, JAKARTA — Jajaran DPP Partai Golkar tidak akan lagi menanggapi kritik pencalonan presiden (Pencapresan) Aburizal Bakrie di Pemilu 2014. Bagi Partai Golkar kritik terhadap Ical merupakan suatu perbedaan pendapat yang biasa terjadi.

“Soal kritik, partai akan mengambil sikap biasa saja,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Icak) kepada wartawan, Rabu (16/1), di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Ical menyatakan sebagai partai besar Golkar terbiasa dengan perbedaan pendapat. Kendati begitu, dia memastikan kritik terhadap dirinya tidak akan mengubah keputusan partai yang secara resmi mengusung dia sebagai Capres di Pemilu 2014. “Meskipun ada perbedaan pendapat, apa yang sudah diputuskan partai merupakan keputusan bersama,” ujarnya.

Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan partainya tidak akan memberi sanksi pada kader yang memberikan kritik keras terhadap pencapresan Ical. “Partai memahami perbedaan pendapat,” katanya.

Senada dengan Ical, Idrus menyatakan Partai Golkar tetap teguh memegang keputusan Rapimnas III yang menetapkan Aburizal sebagai capres di Pemilu 2014. Kalaupun sampai sekarang masih ada suara-suara yang bersifat menetang Golkar tidak mau ambil pusing. “Dianggap angin lalu saja,” ujarnya.

Sementara itu Forum Komunikasi DPD I Partai Golkar tetap meminta DPP Partai Golkar bersikap tegas pada setiap kader yang selalu melakukan penggembosan politik kepada Ical di media. “DPP harus memberhentikan Zainal Bintang karena telah melanggar putusan Rapimnas mengenai keharusan kader mendukung pencapresan Ical,” kata Juru Bicara Forum Komunikasi DPD I Partai Golkar, Ridwan Bae.

Ridwan mengatakan tindakan tegas DPP Partai Golkar pada kader yang gemar mengeluarkan pernyataan berseberangan dengan keputusan partai (Rapimnas) tak bisa lagi ditawar. Hal ini demi menjaga soliditas pemenangan Ical dalam pemilu Presiden 2014. “Ada kegelisahan kami melihat pernyataan Zainal Bintang yang menyebut pencapresan Bang Ical sebagai mimpi di siang bolong,” ujarnya.

Ridwan membantah semua kritik Zainal kepada Ical. Misalnya soal mekanisme pencapresan Ical yang tidak melibatkan DPD II, kasus lumpur Lapindo, dan janji dana abadi Golkar Rp 1 triliun. Menurut Ridwan, tidak ada satu pun dari semua permasalahan itu yang patut dilimpahkan kepada Ical.

Ridwan menjelaskan Pencapresan Ical telah disepakati pengurus Golkar pusat dan daerah. Dana abadi Golkar bukannya tak mau direalisasikan Ical, tapi memang pengurus DPD I yang melarang. Sedangkan, Lapindo itu bukan kesalahan Ical tapi ada perusahaan lain yang juga beroperasi selain PT Lapindo Brantas, yakni PT Medco. “Zainal bilang dukungan Golkar kepada Ical semu, itu sangat menyakitkan,” katanya.

Ridwan berharap kader Golkar mampu menahan diri saat memberi pernyataan ke publik. Kritik dan masukan, kata Ridwan, sebaiknya disampaikan dalam forum internal Partai Golkar.

Ridwan meminta DPD I memecat Zainal Bintang karena telah melakukan penggembosan nyata kepada Partai Golkar dan Ical. “Kalau Zainal kader Golkar, dia harus diberhentikan,” ujarnya.

Golkar: Akbar dan Ical Satu Kekuatan

Golkar: Akbar dan Ical Satu Kekuatan

Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung

, JAKARTA  — Juru bicara Forum Komunikasi DPD I Golkar, Ridwan BAE, mengatakan Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung merupakan satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga, kritik yang diberikan Akbar Tanjung seharusnya dibicarakan di internal partai.

“Akbar Tandjung sebagai senior di Partai Golkar seharusnya tidak berbicara di media secara terbuka. Kami bukan keberatan,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Ridwan mengatakan Forum Komunikasi DPD I Golkar akan berkunjung ke kediaman Akbar. Mereka akan menyampaikan agar sikap kritis Akbar disampaikan di internal partai.

Karena itu, Ridwan berharap Akbar berhenti mempermasalahkan pencalonan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden 2014.

“Soal elektabilitas bang Ical, kita terus bekerja. Karena, kita saat ini sedang jalan di lapangan dan kami masih punya waktu di 2013,” ujarnya.

Nasional | Akbar: Kekalahan Beruntun Golkar di Pilkada Hendaknya Dievaluasi

Akbar: Kekalahan Beruntun Golkar di Pilkada Hendaknya Dievaluasi

Ketua Dewan Penasihat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Akbar Tanjung. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Kekalahan kader Partai Golkar di beberapa pertarungan Pilkada seperti di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua menjadi pecutan tersendiri bagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical. Sebab Partai Golkar sudah terlanjut menobatkan Ical menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2014.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung menilai kekalahan beruntun di beberapa pilkada sesungguhnya belum bisa disebut sebagai ancaman serius bagi pencapresan Ical. Tapi kekalahan tersebut harus menjadi evaluasi tersendiri dari proses pencapresan Ical.

“Saya belum sampai sejauh itu. Tapi bahwa dalam kekalahan Golkar 3 kali berturut-turut di kepala daerah, hendaknya dijadikan suatu pelajaran dan suatu bahan untuk evaluasi,” kata Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).

Hasil evaluasi itu, lanjut Akbar, tentu diharapkan jadi bahan masukan terutama dalam menghadapi Pilpres 2014. Di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jakarta dan Papua padahal merupakan basis Golkar. Karena itu apa yang salah dalam proses pilkada harus dipelajari.

“Yang salah itu mungkin calon yang kita tetapkan tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak masyarakat, jadi tidak terpilih. Barangkali mekanisme dalam menetapkan calon perlu kita evaluasi juga,” terang Akbar.

Akbar menambahkan terkait surat rekomendasi Dewan Pertimbangan Golkar yang ditujukan DPP Partai Golkar mengenai elektabilitas Ical yang tak kunjung naik, beberapa waktu lalu, hanya memonitor. Ia menganggap elektabilitas Ical belum kondusif untuk jadi pemenang pada Pilpres 2014.

“Itu kan saran kami dari Wantim. Kami tidak bisa beri tanggapan dan jawaban saat ini, nanti kita lihat saja. Yang penting semangat pada kami untuk sampaikan itu tidak lain adalah semangat untuk tetap bisa mendukung adanya kenaikan elektabilitas dari capres Golkar yaitu Aburizal Bakrie,” tukasnya.(Ais)

Nasional | Akbar: Jokowi Bisa Saja Capres Asal Didorong PDIP

Akbar: Jokowi Bisa Saja Capres Asal Didorong PDIP

Akbar Tanjung. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta : Jokowi lagi-lagi masuk daftar calon presiden potensial. Kali ini, Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu masuk dalam survei yang digelar 7 purnawirawan jenderal TNI. Temuan mereka diskusikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu 13 Maret lalu.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Jokowi bisa saja menjadi calon presiden (capres) dan bersaing pada Pemilu 2014. Asalkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang kendaraan Jokowi harus membuka diri untuk mendorong kadernya maju sebagai capres.

Sebab, ucap Akbar, selama ini PDIP hanya mengusung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi capres.

“Jokowi kan selama ini dikenal sebagai orang PDIP, kita lihatlah apakah PDIP akan buka diri untuk calonkan, selama ini kan selalu disebut ibu Megawati yang dicalonkan,” kata Akbar saat ditemui di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).

Bila PDIP membuka diri kepada kadernya yang lain untuk menjadi capres, ujar Akbar, Jokowi berpeluang besar menjadi capres yang selama ini diharapkan masyarakat. Tapi, Jokowi harus membuktikan selama 1 tahun ke depan mampu membangun Ibu Kota Jakarta seperti diharapkan masyarakat.

“Kita lihatlah dalam waktu setahun ke depan, kalau nanti Jokowi lakukan gebrakan-gebrakan yang begitu efektif dan produktif, sehingga kemudian namanya makin terangkat atasi masalah, bisa saja,” imbuh Akbar.

Pada Rabu 13 Maret, SBY mengundang 7 purnawirawan jenderal di Istana Negara. Para mantan jenderal itu antara lain, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, Letjen TNI (Purn) Johny Josephus, Letjen TNI (Purn) Sumardi, dan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy.

Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy menyatakan, nama-nama kandidat capres yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden SBY antara lain adalah Jokowi dan Prabowo Subianto.

“Ada 6 nama, yakni Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie,” kata Suaidi.(Yog/Ais)

Nasional | Akbar Tandjung: Pertemuan SBY-7 Jendral Langkah Tepat

Akbar Tandjung: Pertemuan SBY-7 Jendral Langkah Tepat

Akbar Tanjung. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta : Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menilai, pertemuan 7 purnawirawan jendral TNI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, seorang presiden harus melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh untuk mendapatkan masukan mengenai kemajuan kondisi bangsa dalam sebuah negara.

“Kalau kita melihat sebagai presiden, beliau merasa perlu mendapat masukan dari beberapa tokoh. Semangat itulah yang saya lihat, dia mengundang Prabowo dan para Jenderal lainnya,” kata Akbar di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).

Meski hal yang dilakukan oleh SBY dinyatakan sudah tepat, namun, Akbar juga mengharapkan Presiden SBY tidak hanya mengundang prabowo dan 7 jenderal tersebut, tetapi tokoh-tokoh lainnya juga harus diundang sehingga bisa mendapatkan masukan kritis juga dalam pembangunan bangsa ini.

“Misalnya dalam kurun waktu 1,5 tahun ini bagaimana supaya beliau mengambil langkah taktis untuk menyelesaikan problema-problema yang dirasakan masyarakat seperti harga-harga naik, bawang naik dan sebagainya,” tutur mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Akbar juga menjelaskan, pertemuan 7 jenderal dengan SBY itu juga bukan dalam rangka membangun kekuatan dalam mencegah adanya gerakan-gerakan yang mencoba melakukan kudeta. Ia sepakat jika pemerintahan Presiden SBY harus dapat diselesaikan hingga waktunya habis tanpa melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional.

“Saya kira tidak (dalam menangkal kudeta). Kan semua berpegang pada konstitusi. Kita ingin bahwa presiden kita menyelesaikan tugasnya,” imbuh mantan Ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, pada Rabu 13 Maret kemarin, Presiden SBY bertemu dengan 7 purnawirawan jenderal di kantornya presiden setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Ketujuh mantan Jendral tersebut antara lain, Jendral (Purn) Luhut Panjaitan, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Rozi, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, Letjen TNI (purn) Johny Josephus, Letjen TNI (Purn) Sumardi, dan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy. (Mut)