DPRD Hambat Jokowi Lewat APBD 2013

DPRD Hambat Jokowi Lewat APBD 2013


Dituding Hambat Jokowi, Ini Jawaban DPRD DKI Jumat, 7 Desember 2012 JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menampik tudingan bahwa dirinya sengaja menghambat waktu pengesahan anggaran DKI untuk tahun 2013. Baginya, proses pembahasan anggaran tak bisa diprediksi akan berjalan cepat atau sebaliknya. “Sama sekali DPRD tidak menghambat. Kegiatan pembahasan itu proses, bisa cepat, bisa lambat, dan saya yang bertanggung jawab supaya pembahasan ini dapat berkualitas,” kata Ferrial di gedung DPRD Jakarta, Jumat (7/12/2012). Dia mengatakan, kunci skema anggaran untuk menjalankan seluruh program DKI pada tahun depan ada dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Nantinya, kelahiran Rancangan APBD atau ketika disahkan menjadi APBD sangat dipengaruhi oleh kualitas dalam KUA-PPAS tersebut. Suatu kegiatan dalam pembangunan, kata dia, harus bisa dilaksanakan saat semua masalah administrasi dan keuangannya telah memenuhi persyaratan. Bila tak teliti, dia khawatir nantinya akan muncul masalah dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. “Sekarang, kan, banyak program baru. Sesuatu yang luar biasa ini harus diperhatikan, dan memenuhi persyaratan,” ujarnya. Untuk diketahui, kesalapahaman belum dicapai di level legislatif atas empat program Joko Widodo. Yakni mengenai mekanisme hibah bus, sumber dana Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembangunan jalan layang non-tol dari Ciledug sampai Blok M, dan penataan kampung

Pemilukada di 2013, DPR: Parpol Pasti tak Mau Haknya Dipotong

Pemilukada di 2013, DPR: Parpol Pasti tak Mau Haknya Dipotong

Agun Gunanjar Sudarsa

, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan, rujukan hukum yang dikhawatirkan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilukada di 2013, akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perppu itu, kata dia, diajukan kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walaupun menurut Agun, Komisi II DPR masih menandai beberapa hal.

“Yang jadi masalah, bagaimana dengan masa jabatan yang baru berakhir pada bulan Juli hingga Desember 2014. Parpol pasti tidak akan mau haknya dipotong,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut, Selasa (22/1).

Konsekuensi lainnya dari penyelenggaraan pemilukada pada 2013, menurut Agun, adalah permasalahan anggaran. Sehingga, kata dia, pada pagu anggaran 2013, harus segera dialokasikan dana bagi pelaksanaan seluruh pemilukada tersebut.

Pengamat pemilu dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkhawatirkan pemadatan pemilukada pada 2013 akan berlangsung tumpang tindih dengan kelembagaan KPU pusat dan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Karena, kata dia, banyak terjadi transisi pada kepengurusan di KPU provinsi dan kabupaten/kota akibat banyak masa jabatan pengurus yang berakhir pada 2013. “Harus dipikirkan kembali pemadatan itu dengan kesiapan kelembagaan,” kata Ray.

Membahas Pelantikan Walikota Di Kampung Kumuh – Mengkritisi APBD DKI 2013

Membahas Pelantikan Walikota Di Kampung Kumuh - Mengkritisi APBD DKI 2013


Demokrat Kritik Program Kerja Jokowi Jumat, 21 Desember 2012 JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam Paripurna di DPRD DKI yang mengagendakan pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD 2013, Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang “semangat” mengkritik Raperda APBD Pemprov DKI. Fraksi yang memiliki 32 kursi tersebut memberi 23 catatan pada program kerja Jokowi. Pandangan umum Partai Demokrat disampaikan oleh Ketua FPD Johny Wenas Polii. Pertama, FPD menyorot mengenai masih terlambatnya pelayanan masyarakat di DKI Jakarta, seperti kepengurusan izin dan surat keterangan di tingkat kelurahan yang dapat memakan waktu lebih dari satu minggu. FPD juga melihat masih adanya tumpang tindih program Musrenbang dengan Rembuk Warga. Selain itu, FPD masih melihat masih kurang harmonisnya hubungan antara pimpinan dan jajarannya. “Kurang adanya keharmonisan yang diakibatkan perilaku kepemimpinan,” kata Johny di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/12/2012). FPD juga mempertanyakan konsep peremajaan bus sedang Metromini dan Kopaja melalui sistem hibah. Menurutnya, program peremajaan belum mempunyai alas hukum yang kuat dan kajian yang dalam. FPD juga menganggap perlunya kajian untuk penambahan 1.000 bus sedang dan 450 transjakarta. “Sampai saat ini belum tersedianya infrastruktur penunjang untuk bahan bakar gas,” kata Johny. Johny juga menilai masih perlunya pengkajian lokasi untuk menyejahterakan pedagang kaki lima (PKL). FPD juga mempertanyakan konsep Pemprov DKI untuk dapat membuat kekhususan usaha BUMD agar

BUPATI PASAMAN MEMBUKA OPEN TURNAMENT VOLLY BALL SYOFYAN CUP II TAHUN 2013

BUPATI PASAMAN MEMBUKA OPEN TURNAMENT VOLLY BALL SYOFYAN CUP II TAHUN 2013


Bupati Pasaman Benny Utama yang didampingi Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Anwir Salam,S.Sos, MM. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pasaman Drs. Hendri, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pasaman Mhd. Zein,SPd, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman Yufrizal, Camat Bonjol, Wali Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol dan Undangan lainnya membuka Open Turnament Volly Ball Syofyan Cup II 2013 bertempat dilapangan pemuda Kampul jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol, Senin 14 Januari 2013. Open Turnamen Volly Ball tsb. di sponsori oleh Syofyan dari Partai Golkar Kec. Bonjol, pada kesempatan itu Bupati menyerahkan bantuan berupa satu buah Bola Volly Ball beserta satu set Netnya, Club yang bertanding pertama kali adalah Club PERBABASO (Baso Kab. Agam) vs Club SETIA KAWAN (Rao Kab. Pasaman), untuk Smes pertama dilakukan Bupati Pasaman pertanda dimulaimya pertandingan. Rekam Video : 14 Januari 2013 Unggah Video : 14 Januari 2013 Pemilik Video : Humas Pemkabpasaman

Ini Dia Titik Potensi Kecurangan Seleksi CPNS 2013


(Foto: dok detikcom)

Jakarta – Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Konsorsium LSM Pemantau CPNS lain akan melakukan pengawasan dalam tes seleksi CPNS 2013 yang berlangsung Minggu (3/11/2013) besok. Disinyalir, masih ada beberapa titik potensi kecurangan dalam seleksi ini.

“Perlunya dilakukan pengawasan pada saat pra tes, tes, dan pasca tes. Pengawasan pra tes yaitu pembagian soal termasuk proses pedaftaran, kemudian pengawasan proses tes sampai hasil seleksi,” ujar peneliti ICW, Ade Irawan dalam konfrensi pers di kantornya, Jalan Kalibata Timur IVD, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2013).

Pada tanggal 3 November 2013, Pemerintah akan melakukan proses seleksi CPNS secara serentak di seluruh Indonesia. ICW melihat ada 5 potensi kecurangan pada saat test.

“Besok ada dugaan kecurangan 5 titik: muncul soal tidak tersegel, kebocoran soal, joki CPNS, jeda waktu mengoreksi jawaban mestinya langsung disegel, panitia CPNS membiarkan proses kecurangan. Ini harus diwaspadai,” imbuh Ade.

Sementara Oman Abdurahman dari Konsorsium LSM Pemantau CPNS di Banten mengatakan ada perubahan modus dalam perjokian seleksi CPNS kali ini. Dahulu orang yang mengantikan perserta tes CPNS dikatakan joki.

“Sekarang ada laporan metode konvensional seperti itu sudah tidak dilakukan lagi, adanya jeda waktu memungkinkan seseorang atau joki untuk mengantikan jawaban perserta tes,” imbuh Oman.

Ia menduga sistem perjokian tersebut bisa saja dilakukan oleh oknum panitia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan saat proses test seleksi CPNS.

“Itu bisa dilakukan oleh oknum panitia, karena itu harus diminimalisir jeda waktu selesai proses ujian,” tuturnya.

Majelis kehormatan konstitusi memecat dengan tidak hormat Akil Mochtar dan memilih Hamdan Zulva sebagai ketua MK yang baru. Simak Selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/nwk)

google.co.id

Pemprov DKI Siap Hadapi Musim Penghujan 2013


Foto: Ilustrasi (Ari Saputra/Detikcom)

Jakarta – Musim penghujan mulai terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemprov DKI Jakarta mengaku sudah siap menghadapi musim ini dengan berbagai persiapan.

Humas Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Puka Januar mengatakan, kesiapan ini juga harus didukung dengan perilaku masyarakat yang juga peduli terhadap lingkungan.

“Kita siap menghadapi musim penghujan tahun ini, sangat siap. Tapi harus realistis juga, kita juga mengimbau ke masyarakat untuk wasapada banjir. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga. Jadi perilaku masyarakat juga harus dijaga,” ujar Puka saat berbincang dengan detikcom, Kamis (31/10/2013).

Puka menjelaskan, beberapa langkah utama yang dilakukan dalam menghadapi musim penghujan kali ini yaitu melakukan normalisasi waduk, kali dan saluran-saluran air yang ada di ibukota, mulai dari yang besar hingga gorong-gorong. Juga membuat sekitar 2.000 sumur resapan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

“Kita yang penting yaitu bagaimana saat ini mengaktifkan sistem drainase yang ada di Jakarta. Bahkan mulut-mulut saluran dan tali-tali air di Jakarta sudah kita bersihkan dari sampah agar salurannya lancar,” kata Puka.

Dinas PU DKI juga gencar melakukan perbaikan rumah-rumah pompa yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Total ada sekitar 135 rumah pompa dengan jumlah pompa sebanyak 501 unit.

“Dari 501 pompa itu ada sekitar 7 yang rusak dan saat ini sedang dalam perbaikan,” katanya.

Selain itu, di setiap pintu air dan beberapa titik rawan genangan dan banjir di Jakarta akan dipasangi kamera CCTV. Hal ini guna memantau seberapa jauh ketinggian air dan dengan cepat disampaikan kepada pimpinan.

“Pemasangan CCTV agar informasi mengenai tinggi pintu air terinformasi sampai ke pimpinan secara real time,” katanya.

Pembobol mobil beraksi tanpa merusak mobil dan membunyikan alarm selengkapnya "Reportase Investigasi " pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/rna)

google.co.id