BI: Jangan Bandingkan Krisis Sekarang dengan 1998

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah) didampingi Deputi Gubernur BI Hendar (kanan) dan Ronald Waas (kiri) memaparkan kebijakan moneter BI terkait stabilitas ekonomi Indonesia, Jakarta.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) membantah anggapan yang banyak muncul bahwa kondisi perekonomian Indonesia tengah mengarah pada krisis yang terjadi pada 1998. Pasalnya, banyak hal yang telah berubah ke arah yang lebih baik di berbagai bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, upaya pemerintah dan BI selama ini cukup kongkrit dalam menstabilisasi ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah telah mengimplementasikan kemudahan pajak, mengendalikan inflasi dengan mencabut aturan-aturan yang membatasi kuota, dan lain-lain.

“Jangan membandingkan Indonesia seperti krisis 1998,” tukas Agus ketika ditemui di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Jumat (6/9).

Pada era itu, kata Agus, kondisi perbankan juga lemah dan tidak menjunjung tinggi asas tata kelola yang baik. Pemegang sahamnya banyak bersekongkol dengan nasabah dan manajemennya tidak tertib. Namun, situasi saat ini menurutnya jauh berbeda dan lebih sehat.

“Malah, perbankan kita dihormati di dunia karena tingkat kesehatan dan kecukupan modalnya. Tingkat non performing loan (kredit bermasalah) juga rendah, likuiditasnya terjaga,” kata Agus.

Pelajaran dari krisis 1998 tersebut, lanjutnya, membuat BI terus melakukan perbaikan dan rutin melakukan uji ketahanan (stress testing) terhadap segala aspek perbankan. Perbankan Indonesia dinilainya berbeda dengan perbankan negara lain yang sudah masuk era transaksi derivatif dengan underlying yang tidak terlalu jelas.

“Ini saya ungkapkan karena informasi harus imbang di saat ada pihak-pihak di luar negeri atau di dalam negeri yang berbicara kurang
bagus tentang Indonesia,” kata Agus.

Investor Daily

Google.co.id

BI: Jangan Bandingkan Krisis Sekarang dengan 1998

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah) didampingi Deputi Gubernur BI Hendar (kanan) dan Ronald Waas (kiri) memaparkan kebijakan moneter BI terkait stabilitas ekonomi Indonesia, Jakarta.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) membantah anggapan yang banyak muncul bahwa kondisi perekonomian Indonesia tengah mengarah pada krisis yang terjadi pada 1998. Pasalnya, banyak hal yang telah berubah ke arah yang lebih baik di berbagai bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, upaya pemerintah dan BI selama ini cukup kongkrit dalam menstabilisasi ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah telah mengimplementasikan kemudahan pajak, mengendalikan inflasi dengan mencabut aturan-aturan yang membatasi kuota, dan lain-lain.

“Jangan membandingkan Indonesia seperti krisis 1998,” tukas Agus ketika ditemui di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Jumat (6/9).

Pada era itu, kata Agus, kondisi perbankan juga lemah dan tidak menjunjung tinggi asas tata kelola yang baik. Pemegang sahamnya banyak bersekongkol dengan nasabah dan manajemennya tidak tertib. Namun, situasi saat ini menurutnya jauh berbeda dan lebih sehat.

“Malah, perbankan kita dihormati di dunia karena tingkat kesehatan dan kecukupan modalnya. Tingkat non performing loan (kredit bermasalah) juga rendah, likuiditasnya terjaga,” kata Agus.

Pelajaran dari krisis 1998 tersebut, lanjutnya, membuat BI terus melakukan perbaikan dan rutin melakukan uji ketahanan (stress testing) terhadap segala aspek perbankan. Perbankan Indonesia dinilainya berbeda dengan perbankan negara lain yang sudah masuk era transaksi derivatif dengan underlying yang tidak terlalu jelas.

“Ini saya ungkapkan karena informasi harus imbang di saat ada pihak-pihak di luar negeri atau di dalam negeri yang berbicara kurang
bagus tentang Indonesia,” kata Agus.

Investor Daily

Google.co.id

PLN Tanpa Subsidi Listrik Sebelum Krisis 1998

PLN Tanpa Subsidi Listrik Sebelum Krisis 1998

Headline

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji – (Foto:inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) di tahun depan merupakan salah satu cara mengurangi subsidi di sektor kelistrikan.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menjelaskan pada tahun 1993-1997, pemerintah tidak pernah melakukan subsidi pada sektor kelistrikan, melainkan disesuaikan dengan investasi, APBN, dan realisasi pengeluaran.

“Jaman 1993 sampai krisis moneter, pemerintah lakukan adjustment automatic di sektor kelistrikan bagi seluruh pelanggan PLN. Ini cukup baik bagi beban APBN kita saat itu,” kata Nur di kantor pusat PLN, Jumat (6/9/2013).

Nur menambahkan, kondisi PLN saat itu sebagai BUMN sehingga memiliki keuntungan besar. “Bahkan PLN merupakan satu-satunya BUMN yang memiliki keuntungan paling besar,” katanya.

Namun seiring berjalannya waktu pemerintah mulai menerapkan subsidi di sektor kelistrikan sehingga beban anggaran juga tiap tahunnya terus meningkat.

“Nah yang kita lakukan sekarang melakukan hal itu khusus pada empat golongan yang memakai kapasitas daya cukup besar. Dengan demikian potensi beban biaya juga akan berkurang signifikan,” tutur Nur. [hid]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Acara iPhone Ditayangkan Serentak di 3 Kota

    Acara iPhone Ditayangkan Serentak di 3 Kota

  • Tapering The Fed Santer, Inilah Arah Harga Emas

    Tapering The Fed Santer, Inilah Arah Harga Emas

Google.co.id

“Krisis” Rupiah Saat Ini Tidak Seburuk 1998 dan 2008

Seorang petugas menghitung mata uang dolar di tempat penukaran mata uang asing Masayu Agung di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa (20/8). SP/Joanito De Saojoao.

Jakarta – Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan kondisi pelemahan rupiah tahun ini sama sekali tidak sama dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Bahkan pula kata dia tidak sama jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008.

“Sesungguhnya apa yang terjadi akhir-akhir ini masih dalam level yang bisa kita kendalikan,” kata Firmanzah di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis sore (22/8).

Dia menambahkan, yield surat berharga masih dalam rentang tidak sedalam tahun 2008 begitu juga inflasi tidak seperti pada masa rentang 2005 hingga 2008.

“Penurunan ini juga masih dalam rentang yang kita bisa kendalikan,” kata dia lagi.

Untuk merespon pelemahan mata uang rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) maka besok usai shalat Jumat (23/8), pemerintah akan menyampaikan paket kebijakan pengelolaan pasar uang dan stabilisasi ekonomi. Dia mengatakan fenomena tersebut tidak terlepas dari fenomena terpuruknya ekonomi di kawasan dan global.

“Memang kita masih memiliki tantangan terakit neraca perdagangan kita yang masih negatif dan juga tantangan di neraca pembayaran,” kata Firmanzah.

Pemerintah juga sudah melakukan pertemuan dengan dunia usaha di kementerian keuangan termasuk kalangan industri dan badan usaha milik negara (BUMN). Penurunan IHSG bahkan bisa menjadi peluang untuk rencana pembelian kembali saham BUMN.

“Yang jelas setelah shalat Jumat paket kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan pengelolaan di sektor keuangan, terutama dari sisi fiskal maupun dari sisi stimulus untuk investasi,” kata dia lagi.

Google.co.id

Bila Tak Bijak, Krisis 1998 akan Terulang

Bila Tak Bijak, Krisis 1998 akan Terulang

Headline

(foto:inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Indonesia dapat kembali mengalami krisis seperti pada tahun 1998, jika pemerintah tidak berhati-hati dalam mengambil kebijakan untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Saya yakin pemerintah akan berbuat sesuatu, kalau kebijakan tidak hati-hati, bisa (mengalami krisis seperti 1998),” kata Kepala Kantor Asian Development Bank (ADB) untuk Integrasi Ekonomi Regional, Iwan Jaya Azis saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (22/8/2013).

Namun, Iwan tidak bisa berkomentar terkait kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Menurut dia, kebijakan tersebut bermacam-macam bentuknya, yang tujuannya untuk menghindari krisis. Iwan mengatakan, pelemahan mata uang bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara Asia lainnya. “Rupee India lebih parah dibanding rupiah,” ucap dia.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, kondisi perekonomian Asia akan membaik setelah Amerika Serikat membalik kebijakan, karena terpuruknya nilai mata uang rupiah disebabkan ekspektasi masyarakat terkait pemulihan ekonomi AS. [mel]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Arsenal Bidik Dua Penggawa Real Madrid

    Arsenal Bidik Dua Penggawa Real Madrid

  • NU di Ambang Pembangkangan Jamaah

    NU di Ambang Pembangkangan Jamaah

Google.co.id

Wiranto: Krisis Politik Mesir Mirip Reformasi 1998

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto angkat bicara soal krisis politik yang terjadi di Mesir. Wiranto menyatakan krisis politik yang terjadi di Mesir hampir mirip dengan situasi yang terjadi di Indonesia saat reformasi 1998.

“Di sana (Mesir) ada fenomena yang mirip Indonesia,” kata Wiranto kepada wartawan di sela acara buka puasa bersama Hanura dan anak yatim di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Wiranto mengatakan ketika tuntutan reformasi 1998 memuncak dirinya menempati posisi militer tertinggi di Indonesia sebagai Panglima ABRI. Menurut Wiranto yang membedakan situasi di Mesir dan Indonesia adalah sikap militer dalam mengawal proses transisi kekuasaan. “Penyelesaiannya berbeda,” ujar Wiranto.

Saat itu militer di Indonesia memiliki pemahaman untuk tidak campur tangan dalam politik praktis. Wiranto menyatakan ia sudah berkomitmen mengawal proses perubahan kepemimpinan lewat jalan konstitusional. “Ada pemahaman militer bahwa campur tangan militer dalam proses perubahan tidak boleh ada,” kata Wiranto.

Sikap Wiranto untuk melarang ABRI terlibat politik praktis bukan tanpa alasan. Dia menyatakan saat itu bila militer mengambil alih kekuasaan maka kemungkinan besar Indonesia akan dilanda perang saudara. Hal ini karena masyarakat bisa menganggap militer sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. “Kalau militer memanfaatkan kesempatan mengambil alih kekuasaan akan memicu perang saudara,” ujarnya.

Situasi sebaliknya terjadi di Mesir. Militer di sana menurut Wiranto masih memiliki keinginan kuat untuk campur tangan dalam politik praktis. Wiranto mengatakan bersyukur situasi yang terjadi di Mesir hari ini tidak terjadi di Indonesia. “Kalau masih ada tuduhan militer di Indonesia memiliki agenda terselubung di 1998 sangat tidak mendasar,” katanya.

Republika.co.id