Gara-gara Denny Indrayana, Timwas Berdebat

Gara-gara Denny Indrayana, Timwas Berdebat

Headline

inilah.com, Jakarta – Nama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menjadi topik perdebatan panjang dan sengit di dalam rapat tim pengawas kasus bailout Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013) siang.

Sosok Denny mulanya dipertanyakan oleh anggota timwas dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Fahri mengaku bingung dengan banyaknya tim yang dibentuk. Apalagi, di dalam surat tersebut, nama Wamenkumham justru menjadi ketua tim pengembalian aset.

“Harus ada pola. Ini karena presiden juga terlalu banyak membuat Perpres jadi bingung,” kata Fahri.

Hal sama dipertanyakan oleh anggota dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap. Chairuman sependapat dengan Fahri, apalagi, jelas-jelas di surat Kejaksaan Agung, disebutkan kalau nama Wamenkumham Denny Indrayana selaku ketua tim.

“Ini sebenarnya perlu kejelasan. Karena di media Wamenkumham menjadi ketua. Dan tindakan seolah-olah menjadi tim pencari aset. Jaksa Agung pun menyebutkan dalam laporannya. Tim terpadu untuk itu disebutkan Wamenkumham,” jelas Chairuman.

“Perlu diklarifikasi apakah Wamenkum mengada-ada atau menjalankan tugasnya. Menjadi persoalan serius karena Dubes (Swiss) bilang dana setiap saat bisa hilang, atau tidak dalam kondisi yang bisa ditahan pemerintah Indonesia. Yang menangani ini siapa? Terlambat soal ini,” jelas Chairuman lagi.

Menkumham Amir Syamsuddin pun menjawab seputar kritikan itu. Dia membantah Denny adalah ketuanya. Melainkan, Denny hanya mengantongi SK dari Menkumham untuk perjalanan ke beberapa negara seperti Swiss dan Hongkong.

“Wamenkumham melaksanakan tugasnya adalah di bawah koordiansi Kemenkumham, bukan di dalam status sebagai ketua tim pengembalian aset. Dia bagian daripada tim. Mungkin kurang koordinasi dengan Dubes, tapi bukan melangkahi. Dia (Wamenkumham) ke sana guna mematangkan komunikasi,” jelas Amir.

Namun, Chairuman nampaknya belum puas dengan penjelasan itu. Chairuman pun memotong pembicaraan Amir. Namun, anggota timwas dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana turut memprotes. Tak terhindarkan, keduanya pun akhirnya saling kritik tanpa ada yang mau mengalah.

“Ini sudah tidak penting. Sudah dijelaskan semua tadi. Kan ada jatah-jatah tiap fraksi,” kata Sutan.

Namun Chairuman tetap bersikukuh bahwa persoalan itu perlu diperjelas lagi. Karena posisi Denny di surat-surat seperti surat Jaksa Agung, menyebut Denny sebagai ketua tim. Hingga akhirnya, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, memotong perdebatan kedua politisi asal Sumatera Utara tersebut agar selesai. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Gara-gara Denny, Pengembalian Aset Century Macet

    Gara-gara Denny, Pengembalian Aset Century Macet

  • Dubes RI di Swiss Kesal pada Ulah Denny Indrayana

    Dubes RI di Swiss Kesal pada Ulah Denny Indrayana

Gara-gara Harrier Anas, Direktur Duta Motor Digarap KPK

JAKARTA – Pemeriksaan saksi untuk tersangka dugaan gratifikasi proyek Hambalang Anas Urbaningrum terus digencarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (5/3), pemeriksaan saksi mengarah kepada proses transaksi jual beli Toyota Harrier yang diduga jadi gratifikasi untuk bekas Anggota DPR dan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Kali ini komisi antirasuah itu memanggil Direktur PT Duta Motor Hadi Wijaya dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Anas.

Pantauan JPNN, sekitar pukul 10.30 Hadi Wijaya tiba di markas Abraham Samad Cs. Ia mengenakan kemeja abu-abu lengan panjang. Hadi langsung memasuki loby KPK. Dia membenarkan diperiksa sebagai saksi untuk Anas terkait mobil Harrier.

"Iya soal Anas," kata Hadi kepada wartawan, Selasa (5/3), di kantor KPK, di Jakarta. Dia membantah pernah bertemu dengan bekas Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam itu. "Tidak, tidak pernah," kata bos dealer mobil di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, itu.

Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha membenarkan lembaga antikorupsi itu memeriksa Hadi Wijaya. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU," katanya, Selasa (5/3).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Anas sebagai tersangka  dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (boy/jpnn)