Sadar Partai Baru, NasDem Enggan Bicara Capres

Sadar Partai Baru, NasDem Enggan Bicara Capres

Headline

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh – Inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Sadar sebagai partai politik (parpol) baru peserta Pemilihan Umum (Pemilu), Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak mau terburu-buru menetapkan calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nanti.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, partainya belum membahas soal Capres.

“Mengenai pencapresan, partai ini ingin berikan etika partai, dimana akan memberikan pendidikan politik yang lebih bermanfaat,” kata Paloh, dalam keterangan persnya di JCC, Senayan Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai NasDem baru akan fokus bicara Capres setelah hasil perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) keluar. Sebab, kata Paloh, sepak terjang partai tersebut belum teruji.

“Terkait pencapresan bagaimanapun sistem Pemilu kita ada dua tahap, Pileg dan Pilpres. Nasdem sadar partai baru, dia harus melihat sejauh mana pilihan partai ini, perolehan kursinya dari Pileg itu sendiri,” jelas Paloh.

Selain itu, dalam penetapan capres nanti, parpol nomor 1 peserta Pemilu itu akan melibatkan pers guna menilai tokoh yang dianggap layak untuk maju. “Kemudian kita akan runding dengan pers, bagaimana ini yang baik tokoh-tokohnya,” ucapnya. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Paus Sebut Media Sosial Sebagai Portal Kebenaran

    Paus Sebut Media Sosial Sebagai Portal Kebenaran

  • Casillas Ditimpa Cedera, Xavi Merasa Prihatin

    Casillas Ditimpa Cedera, Xavi Merasa Prihatin

Musni Umar: Prabowo Subianto Siap Melakukan Perubahan Besar untuk Kemajuan Indonesia

Musni Umar: Prabowo Subianto Siap Melakukan Perubahan Besar untuk Kemajuan Indonesia


Sebagai Sosiolog, siang ini 17 Januari 2013 untuk pertama kali saya mendengar pidato Prabowo Subianto, calon Presiden RI. Beliau menyampaikan pidato dihadapan kader partai Gerindra dalam rangka syukuran Partai Gerindra menjadi peserta pemilu 2014. Pidato Prabowo itu sangat nasionalistik, sehingga mengingatkan saya tentang Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo, ketika menjadi Menteri Perdagangan RI tahun 1950-an, dia merealisasikan program benteng dengan memberi berbagai fasilitas, kemudahan dan lisensi kepada pengusaha pribumi dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi yang disebutkan Prabowo dalam pidatonya. Program yang begitu baik tidak diteruskan setelah berganti pemerintah dan rezim. Malaysia yang dilanda kerusuhan rasial 1967 mengamalkan semacam program benteng yang disebut “New Economic Policy (NEP). Mereka berhasil dan terwujud keadilan ekonomi dan pemerataan bagi rakyat Malaysia. Sebaliknya ekonomi Indonesia dikuasai sekelompok kecil yang sangat kaya, sementara mayoritas rakyat Indonesia masih dalam kemiskinan, kurang pendidikan dan terkebelakang. Ikuti sebagian pidato Prabowo Subianto, calon Presiden RI dari partai Gerindra yang saya rekam.

Marzuki Alie: pemerataan guru masalah besar pendidikan

(ANTARA News) – Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, pemerataan guru yang belum terlaksana secara keseluruhan menjadi salah satu masalah besar dalam pendidikan.

Ketika mengunjungi Yayasan Perguruan Khairul Imam di Medan, Kamis, Marzuki mengatakan, kurangya pemerataan guru itu menyebabkan kualitas pendidikan di Tanah Air juga ikut kurang merata.

Padahal peranan guru tersebut sangat penting untuk menjelaskan materi pengajaran, termasuk dalam merealisasikan tujuan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keberadaan guru yang kurang merata itu umumnya terjadi di daerah sehingga mengurangi kualitas pendidikan di luar wilayah perkotaan tersebut.

Kondisi itu disebabkan banyaknya kalangan guru yang tidak memiliki kesiapan mental untuk memberikan pengabdian di daerah.

Padahal, ketika akan diangkat menjadi PNS, calon guru tersebut menandatangani surat komitmen yang berisi kesiapan untuk ditempatkan di daerah mana pun dalam wilayah nusantara.

“Namun, ketika sudah lulus, mereka banyak mengurus persyaratan supaya bisa pindah. Mereka tidak siap di daerah,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan guru untuk membina murid tersebut sangat penting, terutama bagi kalangan pelajar di daerah.

Berbagai bangunan sekolah yang ada selama ini terkesan menjadi sia-sia disebabkan kurangnya pemerataan guru tertsebut.

“Membangun fisik gedung gampang. Namun kalau tidak ada guru yang membina, itu masalah,” katanya.

Disebabkan pentingnya peranan guru tersebut, pemerintah berupaya memperbaiki taraf kesejahteraan mereka dengan meningkatkan penghasilan melalui sejumlah tunjangan.

Marzuki Alie mencontohkan pemberian tunjangan sertifikasi. “Kini, penghasilan guru lebih besar dari PNS lainnya,” kata tokoh Partai Demokrat itu.

(I023/T007)

google.co.id

Peran Media dalam Pendidikan Politik Dipertanyakan

Peran Media dalam Pendidikan Politik Dipertanyakan
(Liputan6.com/ Addy Hasan)

Liputan6.com, Jakarta : Jelang Pemilu 2014, atmosfer politik sangat terasa terutama di media massa yang memberitakan kondisi terbaru sosial, politik dan ekonomi. Namun pemberitaan yang kerap menonjolkan sisi negatif membuat kondisi negara sepertinya carut marut sehingga menimbulkan dampak pesimisme di masyarakat.

“Dengan banyaknya pemberitaan dan opini negatif yang dibentuknya membuat hidup dalam berbangsa dan bernegara saat ini seperti kehilangan muara. Hingga kita tak tahu siapa harus melakukan apa. Seharusnya media juga berperan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat tidak hanya memberitakan,” kata Bambang saat membuka seminar nasional “Peran Media Masa dalam Pendidikan Politik,” di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/10/2013).

Bambang menuturkan pengaruh media pun kini sangat diperhitungkan bahkan bisa memprovokasi masyarakat karena itu ia menyebut media bisa menjadi angkatan kelima selain tentara dan polisi.

“Pengaruh media bisa menjadi angkatan kelima di Indonesia,” jelasnya.

Ia menembahkan menurutnya media saat ini tidak hanya menginformasikan dan juga menghibur namun juga mempengaruhi alam sadar dan pikiran karena masing-masing media memiliki perspektif kebenarannya masing-masing. Alhasil, pikiran masyarakat tergiring apa pun yang diungkapkan media sebagai kebenaran sebelum kebenaran yang dibuktikan dalam proses hukum ditetapkan.

“Kalau ini (kebenaran) diambil alih media sangat berbahaya. Apa yang ada di media dianggap sebagai kebenaran dan pembenaran,” imbuhnya.

Bambang yang juga mantan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahunan Budaya (FIB) UI itu juga mengingatkan independensi media saat ini juga perlu dipertanyakan karena berbagai media dimiliki berbagai kalangan tertentu yang terlibat langsung dalam proses Pemilu 2014. Sehingga berpengaruh terhadap proses pembentukan opini masyarakat seperti yang ditayangkan media tersebut. Terlebih, pemberitaan media kerap dianggap sebagai kebenaran.

“Tentu akan berpengaruh terhadap pemberitaan dan porsi pemberitaan. Terutama dalam pembentukan opini public pada media massa,” imbuhnya.

Karena itu, Bambang minta agar media menjaga netralitas, berimbang dalam pemberitaan karena merupakan sumber utama yang diperoleh oleh masyarakat. Terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang wakil rakyat.

“Pemilu 2014 bukan hanya sekedar pergantian pucuk pimpinan tapi juga untuk menyejahterakan rakyat,” tukas Bambang.(Adi)

liputan6.com

Pendidikan Pengaruhi Kesejahteraan Bangsa

Agung Laksono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan kesejahteraan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan.

“Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar tingkat kesejahteraan suatu bangsa,” kata Agung Laksono di Jakarta, Selasa (15/10).

Untuk itu, kata Agung, Indonesia mencanangkan wajib belajar sembilan tahun dan pada tahun ini mencanangkan kembali pendidikan menengah universal (PMU).

“PMU adalah pendidikan menengah yang meliputi SMA, SMK, MA dan Paket C,” katanya.

Dia menambahkan, berbeda dengan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pembiayaan PMU ditanggung bersama  pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Oleh karena itu, kontribusi pembiayaan PMU dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan PMU,” katanya.

Menurut Menko Kesra program PMU merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Kemudian, lanjut Menko Kesra dari perpektif MDGs PMU 12 Tahun diharapkan mampu mencegah terjadinya nikah usia dini, mendukung upaya laju pertumbuhan penduduk sekaligus menurunkan angka kematian ibu.

Menko Kesra menambahkan, orientasi pembangunan manusia harus melalui pendidikan dan pelatihan sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

“Manusia yang berpendidikan menjadi dasar pendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi disamping teknologi dan modal,” katanya.

google.co.id

Sekolah di Bekasi Edarkan Kalender Pendidikan Berfoto Caleg PAN

Metrotvnews.com, Bekasi: Sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat, menampilkan kalender pendidikan bergambar calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Amanat nasional (PAN).

“Kalender pendidikan bergambar caleg kami dapati beredar di sejumlah sekolah. Sampai saat ini kami masih mendeteksi keberadaannya untuk kami tarik karena menyalahi aturan,” ujar Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi, di Bekasi, Selasa (8/10).

Menurutnya, sejumlah kalender yang memasang gambar caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu terdeteksi berada di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Rawalumbu.

“Informasi mengenai kalender pendidikan yang terdapat salah satu foto calegnya sudah mencoreng instansi Dinas Pendidikan Kota Bekasi, karena pada prinsispnya dunia pendidikan harus bersih dari politik praktis,” kata Ali.

Menurutnya, kalender tersebut disinyalir juga terpasang di sejumlah sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK di wilayah setempat. “Jumlahnya masih kami hitung,” katanya.

Ali mengaku pihaknya tidak pernah mengizinkan adanya gambar caleg  dicantumkan di dalam kalender pendidikan. “Kami masih selidiki kenapa kalender pendidikan ini bisa memuat foto caleg yang terkesan disosialisasikan kepada siswa,” katanya.

Ali mengatakan, kalender pendidikan pada dasarnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai dunia pendidikan, seperti jadwal ujian, jadwal tahun ajaran baru, dan sebagainya kepada siswa dan orangtua siswa.

“Saya sudah instruksikan seluruh sekolah untuk segera menurunkan kalender tersebut guna menghindari perdebatan di tengah masyarakat,” katanya. (Antara)

Editor: Henri Salomo Siagian

metrotvnews.com

Dadang Kahmad: Pajak Bisa Memaksimalkan Kualitas Pendidikan

Dadang Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi

REPUBLIKA.CO.ID,Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Sekitar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dialokasikan untuk mendanai pendidikan. Salah satu program yang dapat dirasakan langsung dalam bidang pendidikan adalah bebas biaya untuk anak-anak Indonesia usia SD dan SMP. Para orang tua bisa bernafas lega karena Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan yang memberlakukan sekolah gratis, terutama pada sekolah negeri tingkat pendidikan dasar mulai SD sampai SMP

Tahun ini berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), alokasi dana sektor pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp 345,335 triliun dari sebelumnya Rp 336,848 triliun. Kenaikan ini mengikuti meningkatnya besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.726 triliun.

Dana pendidikan ini kemudian mengalir melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana pengembangan pendidikan nasional. Termasuk di dalamnya alokasi untuk anggaran pendidikan yang tersebar di 18 kementerian negara/lembaga (K/L) dan alokasi gaji guru.

Secara kuantitas, jumlah ini menurut Dadang Kahmad Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Pustaka dan Informasi sudah tepat. Hanya saja jatah untuk sektor-sektor pendidikan ini yang masih harus mendapat perhatian. Misalnya, pencampuran antara gaji tenaga pengajar dan biaya pengembangan pendidikan nasional.

Ada baiknya menurut Dadang, alokasi dana tenaga pengajar bisa terpisahkan dari 20 persen dana APBN. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan kualitas sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari peningkatan kualitas pengajar, sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan kurikulum. Pemerintah diminta untuk lebih jeli dalam menilai sektor pendidikan. “Ke depan kita mengharapkan lebih banyak dana untuk peningkatan kualitas pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

“Karena itu, pendidikan dan pelatihan untuk guru itu menjadi hal yang penting. Agar, tercipta standirisasi tenaga pengajar baik di desa maupun di kota,” ujarnya.

“Jadi, bayarlah pajak dengan kesadaran bahwa ini akan berguna untuk meningkatkan pendidikan generasi bangsa ini di masa depan,” katanya. (adv)

google.co.id