Pemkab Bekasi Berupaya Tarik Belasan Mobil Dinas Pensiunan

Mobil dinas (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah berupaya melakukan penarikan aset berupa 11 unit mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang telah pensiun.

“Saya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah dan Bagian Rumah Tangga Perlengkapan untuk segera menarik mobil dinas yang masih ditangan pensiunan PNS,” ujar Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja di Cikarang, Ahad (22/9).

Menurut dia, mobil dinas itu sudah seharusya dikembalikan kepada pemerintah karena peminjamnya sudah tidak lagi bertugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Kendaraan itu sudah bukan hak mereka untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, sudah berlangsung lama dan hingga kini belum tertangani dengan baik oleh pihak terkait.

Ia mengatakan bahwa 11 mobil dinas yang masih di tangan pensiunan PNS kondisinya sudah rusak termakan usia dan memerlukan derek untuk menariknya ke kantor pemerintah. “Dalam minggu ini akan kita tarik apa pun risikonya,” katanya.

Hasil pantauan sementara pihaknya, kata dia, diketahui mobil dinas tersebut sudah berada di luar Kabupaten Bekasi. “Hingga saat ini, baru 15 mobil dinas yang sudah berhasil dikembalikan ke Pemkab Bekasi,” katanya.

Kesulitan penarikan kendaraan selama ini, menurut dia, disebabkan adanya biaya penarikan untuk kendaraan dari luar kota. “Sebelumnya, kita belum mengalokasikan dana untuk penarikan kendaraan tersebut,” katanya.

google.co.id

Pemkab Bojonegoro berhentikan sembilan kades

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memberhentikan sembilan kepala desa yang terbukti terlibat tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selama sembilan bulan terakhir.

“Kepala desa yang diberhentikan itu sebagian besar terlibat tindak pidana korupsi,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Bojonegoro Ali Machmudi, Sabtu.

Ia menjelaskan pemberhentian sembilan kades mengacu Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2010 tentang Desa. Di dalam perda itu kades yang terlibat tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun bisa diberhentikan tanpa memperhitungkan masa hukumannya.

“Kades lainnya yang bisa diberhentikan yaitu terlibat tindak pidana terorisme dan makar atau perbuatannya mengancam keamanan negara,” katanya, menegaskan.

Ia menyebutkan kades yang diberhentikan yaitu Kades Sambong, Kecamatan Ngasem Munjiatun yang terlibat kasus korupsi dana jasmas dan Kades trenggulunan, Kecamatan Ngasem Rochman yang terlibat kasus korupsi prona.

Selain itu, Kades Cendono, Kecamatan Padangan Purno Sulastyo dalam kasus korupsi prona dan Kades Ngujung, Kecamatan Temayang Wakitur dalam kasus korupsi prona.

Lainnya, Kades Nglumber, Kecamatan Kepohbaru Wakijan dalam kasus korupsi pembangunan pasar desa, Kades Pancur, Kecamatan Temayang Priyo Santoso dalam kasus prona,.

“Kades yang diberhentikan itu rata-rata menerima hukuman masing-masing 1 tahun penjara,” jelasnya.

Sedangkan Kades Bandungrejo Kecamatan Ngasem Ngatmo,  Kades Payaman Kecamatan Ngraho Nhs serta Kades Sarirejo Kecamatan Balen Niti Suparlan, seluruhnya diberhentikan sementara.

google.co.id

Pemkab Jombang ajukan tambahan dana Rp 3,1 miliar

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan mengajukan dana tambahan untuk alokasi pembiayaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp. 3,1 miliar. Penambahan biaya tersebut disebabkan meningkatnya jumlah peserta Jamkesda.

Pengajuan tambahan anggaran untuk Jamkesda tersebut sebagaimana diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013. Proses Perubahan APBD Jombang, Senin (16/9/2013), memasuki sidang paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Jombang.

Baca juga: Anggota Fraksi Demokrat meninggal, dua kursi DPRD Jombang lowong dan Duh! Orang sakit kok tetap harus ambil BLSM sendiri

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heri Wibowo mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover kebutuhan Jamkesda hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3,1 Miliar lebih. “Kita mengajukan Rp 1,3 miliar pada PAK ini,” katanya.

Estimasi itu, menurut Heri Wibowo, cukup wajar mengingat meningkatnya peserta Jamkesda 2013 yang mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Karena itu, pada PAK tahun 2013 ini, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Jamkesda sebagai antisipasi untuk menutupi kebutuhan anggaran para peserta Jamkesda hingga akhir tahun nanti.

Heri menambahkan, pa 2012 lalu jumlah peserta hanya sebanyak 254 ribu orang. Namun, pada tahun 2013 ini jumlahnya melonjak hingga 517 ribu orang. “Dari segi pesertanya naik dua kali lipat. Sehingga, kita perlu antisipasi anggaran jamkesmas. Dan telah kita ajukan,” ujar dia.

Sementara itu, penyerapan Jamkesda Kabupaten Jombang hingga bulan Juli telah mencapai Rp 396.287.100,-. Sedangkan, jamkesda provinsi yang digunakan pasein SPM yang dirujuk ke rumah sakit provinsi di RSUD dr Soetomo hingga kurun januari-september ini telah terserap Rp 9 Miliar lebih.

Berdasarkan kalkulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, hingga akhir tahun 2013 ini, kebutuhan anggaran Jamkesda provinsi diperkirakan bakal melonjak hingga 18 Miliar lebih.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Pemkab Jombang ajukan tambahan dana Rp 3,1 miliar

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan mengajukan dana tambahan untuk alokasi pembiayaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp. 3,1 miliar. Penambahan biaya tersebut disebabkan meningkatnya jumlah peserta Jamkesda.

Pengajuan tambahan anggaran untuk Jamkesda tersebut sebagaimana diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013. Proses Perubahan APBD Jombang, Senin (16/9/2013), memasuki sidang paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Jombang.

Baca juga: Anggota Fraksi Demokrat meninggal, dua kursi DPRD Jombang lowong dan Duh! Orang sakit kok tetap harus ambil BLSM sendiri

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heri Wibowo mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover kebutuhan Jamkesda hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3,1 Miliar lebih. “Kita mengajukan Rp 1,3 miliar pada PAK ini,” katanya.

Estimasi itu, menurut Heri Wibowo, cukup wajar mengingat meningkatnya peserta Jamkesda 2013 yang mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Karena itu, pada PAK tahun 2013 ini, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Jamkesda sebagai antisipasi untuk menutupi kebutuhan anggaran para peserta Jamkesda hingga akhir tahun nanti.

Heri menambahkan, pa 2012 lalu jumlah peserta hanya sebanyak 254 ribu orang. Namun, pada tahun 2013 ini jumlahnya melonjak hingga 517 ribu orang. “Dari segi pesertanya naik dua kali lipat. Sehingga, kita perlu antisipasi anggaran jamkesmas. Dan telah kita ajukan,” ujar dia.

Sementara itu, penyerapan Jamkesda Kabupaten Jombang hingga bulan Juli telah mencapai Rp 396.287.100,-. Sedangkan, jamkesda provinsi yang digunakan pasein SPM yang dirujuk ke rumah sakit provinsi di RSUD dr Soetomo hingga kurun januari-september ini telah terserap Rp 9 Miliar lebih.

Berdasarkan kalkulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, hingga akhir tahun 2013 ini, kebutuhan anggaran Jamkesda provinsi diperkirakan bakal melonjak hingga 18 Miliar lebih.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Pemkab Bekasi lepas kloter perdana calon haji

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melepas kelompok terbang pertama yang terdiri atas 450 calon haji asal wilayah setempat menuju lokasi embarkasi, Rabu.

“Pemberangkatannya besok pagi, Kamis (12/9) sekitar pukul 11.00 WIB dari Asrama Haji Jawa Barat Embarkasi Jakarta-Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat,” kata Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja usai pelepasan di Plaza Pemkab Bekasi, Deltamas, Cikarang, Rabu.

Dalam agenda pelepasan tersebut, turut mendampingi Sekretaris Daerah Muhyidin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Jaja Jaelani.

Menurut Rohim, jamaah calon haji perdana asal wilayah setempat kondisinya telah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Cek kesehatan sudah dilakukan sebelumya di Kemenag Kabupaten Bekasi dengan melibatkan petugas Dinas Kesehatan. Alhamdulillah semuanya sehat,” katanya.

Dia berharap, jamaah bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat serta menjadi haji mabrur.

“Semoga ibadah haji ini dapat berjalan lancar dan kami doakan mereka yang menjalankan haji kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur,” katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Haji Kemenag Kabupaten Bekasi, Shobirin, mengatakan para calon haji tersebut tergabung dalam kloter V.

“Mereka akan bermalam dulu di asrama untuk menyiapkan energi sebelum dikirim ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta dan melakukan perjalanan,” katanya.

Dia menambahkan, seluruh bus yang disediakan untuk mengantar para calon haji ke asrama sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah setempat. Begitupun saat pemulangan nanti.

(KR-AFR/N002)

google.co.id

Pilkades serentak, anggota DPRD Jombang merasa ditelikung Pemkab

LENSAINDONESIA.COM: Surat Keputusan Bupati Jombang tentang waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak memantik reaksi kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Pemkab Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Suyanto dinilai ingkar dari kesepakatan dengan DPRD Jombang.

Kalangan anggota Dewan meradang sebab Bupati Suyanto melalui Surat Keputusan No.188.4.45/251/415.10.10/2013 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 memajukan pelaksanaan Pilkades dari rencana yang disepakati pada Rapat Koordinasi (Rakor) antara eksekutif dan legislatif saat bulan puasa lalu. Berdasarkan SK tersebut, tertuang jadwal tahapan Pilkades mulai awal September hingga pelantikan pada minggu keempat bulan Oktober 2013.

Baca juga: 3.344 kepala keluarga di Jombang dihantam kekeringan dan Harga kedelai melejit, pengusaha tahu Jombang terjepit

Wakil Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, pihaknya merasa ditelikung Pemkab Jombang sebab pada Rakor sebelumnya, Pilkades bakal digelar pada 27 November 2013. “Ini kan tidak benar. Pemkab seharusnya taat terhadap koordinasi pada Rakor saat puasa lalu,” kata politisi PKB ini kepada LICOM, Selasa (03/09/2013).

Unsur pimpinan Dewan lainnya, Mastur Baidlowi menilai, SK Bupati Jombang tentang Pilkades serentak telah membohongi Dewan yang sebelumnya telah menetapkan secara bersama agenda Pilkades. “Kami akan memanggil Pemkab untuk klarifikasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Jombang dari Fraksi Partai Golkar ini.

Anggota Fraksi PAN, Dhuha mengganggap Pemkab telah membohongi legislatif karena dalam menyusun jadwal Pilkades serentak di Jombang melenceng dari kesepakatan, yakni 27 November menjadi minggu keempat Oktober. “Pemkab sudah menelikung. Kita minta SK-nya diganti sesuai kesepakatan sebelumnya,” desaknya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Jombang, Gatut Wijaya menampik adanya kesepakatan tentang Pilkades dalam Rakor pada bulan lalu. Rakor dengan DPRD, Muspida, KPU dan Polres Jombang pada bulan puasa lalu tidak merekomendasikan waktu pelaksanaan Pilkades. “Hasil rekomendasi rapat lalu (rakor pilkades pada bulan puasa) tidak ada. Notulensinya juga tidak ada. Mana bisa kita mengada-ada bahwa sudah ada rekom dari dewan,” kata Gatut berkelit.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com