WNI di Malaysia diingatkan soal operasi pendatang asing

(ANTARA News) – Konsulat RI Tawau Sabah Malaysia meminta kepada warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerjanya agar melengkapi diri dengan dokumen keimigrasian.

Kepala Konsulat RI Tawau, Muhammad Soleh di Tawau, Minggu mengatakan imbauan in terkait dengan rencana pemerintah Malaysia yang mulai 1 September 2013 akan melakukan operasi besar-besaran terhadap PATI (pendatang asing tanpa izin) yang berada di negaranya tanpa memiliki izin.

Peryataan tersebut mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang menyebutkan pemerintah Malaysia akan melakukan operasi terhadap keberadaan PATI.

Oleh karena itu, dia mengharapkan kepada TKI yang tidak memiliki dokumen keimgirasian agar melengkapi diri agar tidak terkena operasi yang dimaksudkan.

“Kami sangat harapkan kepada TKI supaya melengkapi diri dengan identitas yang dibutuhkan ketika masuk di Sabah,” ungkap dia melalui telepon.

Ia juga menyatakan, sebenarnya pemberlakuan operasi terhadap PATI bukan hanya bagi warga negara Indonesia (WNI) tetapi seluruh PATI di negaranya seperti Filipina, China, Banglades, Vietnam, Pakistan dan lain-lainnya.

“Jadi operasi ini bukan hanya diperuntukkan bagi WNI saja tetapi bagi seluruh warga negara asing,” kata Muhammad Soleh.

Namun dia menegaskan ada indikasi pemerintah Malaysia hanya menyasar PATI dari negara tertentu yang dianggap sangat berbahaya atau sering melakukan tindak kriminal.

Menurut Muhammad Soleh, pemerintah Malaysia berkeinginan negaranya terbebas dari PATI yang dianggap berbahaya sementara WNI selama ini sangat sedikit yang melakukan tindak kriminal.

Sebab lanjut dia, WNI yang masuk di wilayah Sabah semata-mata mencari nafkah dan tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Malaysia.

Pada intinya, WNI masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan pada berbagai sektor karena keberadaannya sangat menguntungkan bagi mereka (warga Malaysia, red), kata Muhammad Soleh.

google.co.id

Malaysia mulai operasi besar-besaran pendatang tanpa izin

(ANTARA News) – Pemerintah Malaysia pada Minggu mulai menggempur kawasan persembunyian pendatang tanpa izin (PATI) dalam operasi terpadu besar-besaran di seluruh negara.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya sudah mengenal pasti semua lokasi persembunyian itu namun enggan merinci kawasan-kawasan terkait.

Ahmad Zahid seperti dikutip berbagai media lokal di Kuala Lumpur mengatakan untuk menampung semua PATI yang ditahan menyusul dilancarkannya operasi ini, Kementerian Dalam Negeri (KDN) menyediakan depo khusus di Kantor Imigrasi seluruh negeri.

Operasi itu melibatkan petugas imigrasi, Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Kantor Pendaftaran Negara (JPN), RELA, Kantor Pertahanan Umum dan pihak berwenang setempat.

“Kita melakukan gerakan besar-besaran ini karena pihak berwenang tidak mau berkompromi lagi dengan mereka karena waktu secukupnya sudah diberikan,” katanya.

“KDN sudah berbicara dengan semua duta dan perwakilan negara terkait, mereka tahu kita akan laksanakan tindakan ini secara serius sehingga 100 persen pendatang tanpa izin bisa diberkas,” katanya.

Berdasar hasil pengusutan pihak berwenang, hingga saat ini hampir setengah juta PATI masih berada di Malaysia.

“Sebagian diyakini sudah meninggalkan negara sebelum Idul Fitri karena mereka tahu KDN tidak akan beri peringatan dan akan ambil tindakan serius,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, operasi besar-besaran memberantas pendatang tanpa izin di seluruh negara akan dilaksanakan mulai 1 September untuk memastikan kesejahteraan pekerja asing terjaga.

Ahmad Zahid mengatakan operasi itu juga bertujuan mencegah majikan menggaji pendatang dan memperlakukan mereka sesuka hati.

Ia mengatakan, dalam operasi itu pemerintah juga akan memperkenalkan kartu khusus pekerja asing dengan warna berbeda berdasarkan bidang pekerjaan seperti sektor perladangan diberi warna hijau dan sektor jasa rumah makan warna merah dan setiap pekerja tidak boleh bertukar sektor pekerjaan sesuka hati.

Sementara itu, ribuan pekerja Indonesia di Malaysia yang tidak memiliki kelengkapan dokumentasi berpotensi terjaring operasi Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) yang akan digelar secara serentak oleh Pemerintah Malaysia pada 1 September 2013.

Berdasarkan data yang diterima ANTARA, terdapat sekitar 200 ribu WNI yang menguruskan paspornya saat pemutihan PATI (6P) tapi belum mendapatkan izin kerja dari Pemerintah Malaysia.

Terkait rencana operasi PATI tersebut, pihak KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau dan melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia dengan membentuk tim satuan tugas.

“Kita inginkan setiap terjadi penangkapan itu dilaporkan ke KBRI,” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno saat menanggapi rencana operasi PATI yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia tersebut.

Dalam hal ini, pihak KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau dan melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia dengan membentuk tim satuan tugas.

“Kita inginkan setiap terjadi penangkapan itu dilaporkan ke KBRI,” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno saat menanggapi rencana operasi PATI yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia tersebut.

Menurut dia, sebenarnya Pemerintah Malaysia telah secara rutin melakukan penertiban para PATI tersebut seperti yang terjadi di Johor ataupun Tawau.

Tentu dalam hal ini, kata dia, mereka yang ingin bekerja di Malaysia agar tertib aturan dengan memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan oleh negara ini terhadap para pekerja asing.

“Kami imbau agar supaya yang datang ke Malaysia untuk bekerja dengan dokumen yang lengkap dan melalui perusahaan jasa pengirim tenaga kerja yang telah mendapatkan izin dari pemerintah,” ungkapnya.

Dubes Herman berharap operasi tersebut tidak menimbulkan kepanikan serta berjalan dengan tertib dan lancar.

google.co.id

85 Orang Terjaring Operasi Yustisi di Bekasi

TEMPO.CO, Bekasi – Sekitar 85 orang pendatang terjaring operasi yustisi di terminal Kota Bekasi, Jawa Barat, hari ini Selasa 20 Agustus 2013. Mereka umumnya pendatang baru yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau memiliki KTP namun masa berlakunya telah habis.

Puluhan warga pendatang yang terjaring operasi disiplin administrasi kependudukan itu kemudian diwajibkan mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di tempat yang dipimpin hakim Firman Tambunan dan jaksa Aris Munandar. “Rata-rata diwajibkan membayar denda Rp 20 ribu,” kata Yuyu Mulyati, Kepala Bidang Perkembangan Proyeksi Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, kepada wartawan saat menggelar operasi yustisi.

Operasi dilaksanakan pukul 09.00-11.00 WIB, dengan melibatkan sejumlah instansi. Di antaranya, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain menjaring 85 orang, petugas juga menjaring satu anak di bawah umur.

Menurut Yuyu, mereka yang terjaring operasi berasal dari berbagai daerah dan baru saja turun dari bus. Asal mereka antara lain, Solo, Jawa Tengah, dan Sumedang, Subang, Jawa Barat. Namun Pemerintah Kota Bekasi tidak memaksa para pendatang tersebut untuk kembali ke daerah asalnya, sehingga mereka dibebaskan setelah membayar denda.

“Operasi hanya tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya membawa KTP yang masih berlaku,” kata Yuyu.

HAMLUDDIN

Topik Terhangat:
Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Baca juga:
Suap Hakim, KPK Periksa Pejabat Kota Bandung
Keterlibatan Petinggi Kernel Singapura Ditelusuri
Dada Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Bandung Tawarkan Bantuan Hukum untuk Edi Siswadi

Google.co.id

Pemkot Bekasi Gelar Operasi Yustisi

Pemerintah Kota Bekasi menggelar operasi yustisi di Terminal Bekasi, Selasa (20/8).

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi melakukan Operasi Yustisi Kependudukan, razia rutin dilakukan setelah libur Lebaran. Mereka yang terjaring yang tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP) menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Terminal Induk Bekasi, Selasa (20/8).

“Operasi Yustisi ini biasanya dilaksanakan seminggu setelah Lebaran, rutin dilakukan tiap tahun. Keberadaan KTP memang kurang diperhatikan oleh masyarakat, banyak warga yang tidak peduli dengan kepemilikan KTP. Padahal, KTP ini sama pentingnya dengan surat-surat lainnya seperti SIM, STNK, dan sebagainya,” ujar Yuyu Mulyati, Kabid Perkembangan Proyeksi Penduduk Disdukcapil Kota Bekasi, Selasa (20/8).

Hakim Tunggal Firman Tambunan menindak pelanggar melalui sidang Tipiring dan mendenda sebesar Rp 20.000 bagi warga yang tidak memiliki KTP, hanya membawa foto copy KTP, atau KTP masa berlaku telah habis.

Hingga siang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Aris Munandar, mencatat ada sekitar 70 lebih warga yang terjaring razia.

Sejak pagi, petugas Disdukcapil dibantu dengan Satpol PP dan Dishub Kota Bekasi merazia penumpang bus yang masuk ke dalam terminal.

Sebelum bus, masuk ke dalam terminal Bekasi, petugas operasi Yustisi sudah berada di dalam bus merazia penumpang.

“Operasi ini juga memberikan efek jera terhadap warga agar selalu membawa KTP jika berpergian kemana-mana. Sama pentingnya dengan SIM bagi pengendara,” ungkap Yuyu.

Sementara itu, Kepala Terminal Induk Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan dua tahun berturut-turut di terminal Bekasi nihil kejahatan selama arus mudik maupun arus balik Lebaran.

“Dua tahun berturut-turut, di sini (tTrminal Bekasi) nol kejahatan. Tidak ada tindak kejahatan seperti pembiusan, pencopetan, dan sebagainya. Arus mudik tahun ini juga cenderung turun dibandingkan mudik Lebaran tahun lalu,” imbuh Zeno.

Google.co.id