Gara-gara Nama Ganda Satu Wanita, 16 Bacaleg DicoretGara-gara Nama Ganda Satu Wanita, 16 Bacaleg Dicoret, Gerindra Protes Karena Kadernya Mundur Dari PKPI

Gara-gara Nama Ganda Satu Wanita, 16 Bacaleg Dicoret
Gerindra Protes Karena Kadernya Mundur Dari PKPI
Rabu, 12 Juni 2013 , 11:22:00 WIB

PARTAI GERINDRA
  

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menemukan satu nama bakal calon legislatif ganda. Meski hanya satu nama, tapi efeknya panjang, mengakibatkan 16 bacaleg dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dicoret KPU.

Anggota KPU Arief Budiman menyatakan, awalnya bacaleg ganda atau terindikasi pencalonan ganda berjumlah 24 orang. “Setelah partai politik diberi tenggat 12 hari untuk memperbaikinya, ternyata masih ada satu bacaleg ganda,” kata Arief di kantornya, kemarin.

KPU akhirnya mencoret nama satu bacaleg ganda tersebut. Sedangkan 23 nama lain yang terindikasi ganda, kata Arief, sudah tidak ada masalah.
Arief tidak mau menyebutkan nama satu bacaleg ganda yang dicoret KPU itu. Tapi, menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, bacaleg ganda yang dicoret KPU itu bernama Nur Rahmawati.

Berdasarkan daftar 24 bacaleg ganda yang pernah dikeluarkan KPU, Nur terdaftar sebagai bacaleg Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Barat IX dan bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di dapil Jabar V.

Karena pencoretan nama Nur Rahmawati yang terdaftar sebagai bacaleg Partai Gerindra di dapil IX Jabar dan bacaleg PKPI di dapil V Jabar, maka KPU juga mencoret seluruh bacaleg dari dua partai itu di dua dapil tersebut. Soalnya, Partai Gerindra dan PKPI tidak tidak memenuhi jumlah kuota 30 persen perempuan di dua dapil tersebut. 

Dapil Jabar IX meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Subang. Ada 8 bacaleg dari Partai Gerindra yang ikut dicoret KPU di dapil tersebut (lihat tabel). Jatah kursi yang diperebutkan di dapil tersebut berjumlah 8.

Dapil Jabar V meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dengan jatah 9 kursi. Ada 8 bacaleg PKPI yang turut dicoret di dapil tersebut (lihat tabel).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, keputusan KPU mencoret semua bacaleg Partai Gerindra di dapil Jabar IX dengan alasan tidak memenuhi kuota 30 persen  perempuan, sangat tidak adil. Menurutnya, titik pangkal permasalahan ini adalah pencoretan nama Nur Rahmawati yang dinilai KPU sebagai bacaleg ganda Partai Gerindra dan PKPI.

“Akibatnya Nur Rahmawati didiskualifikasi, sehingga syarat minimal 30 persen perempuan untuk dapil tersebut berkurang,” katanya, kemarin.

Padahal, bela Muzani, Nur Rahmawati bukanlah bacaleg ganda. Sebelum memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra pada 22 Mei, empat hari sebelumnya, Nur sudah mengundurkan diri secara resmi dari PKPI “Itu sebabnya kami daftarkan ke KPU, dengan menyerahkan seluruh dokumen persyaratannya,” ucap dia.

Masalahnya, kata Muzani, KPU tetap memproses pendaftaran bacaleg atas nama Nur Rahmawati dari PKPI. “Harusnya KPU tidak menerima, karena yang bersangkutan sudah mengundurkan dari PKPI dua hari sebelum batas pendaftaran ditutup. Tapi, kenapa KPU tetap menerima,” ucapnya.

Hal itulah yang disampaikan Muzani ke Bawaslu. Hal lain yang disampaikan ke Bawaslu adalah, jika ada caleg perempuan yang bermasalah atau tidak memenuhi syarat, KPU seharusnya tidak lantas mencoret atau menggugurkan.

“Seharusnya, bisa diganti dengan nama perempuan lain. KPU tidak melakukan itu, malah menggugurkan semua,” protesnya.

Tapi, menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, sesuai Undang Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk setiap dapil. Jika parpol tidak dapat memenuhi jumlah minimal tersebut, maka seluruh bakal caleg yang akan maju di dapil tersebut tidak memenuhi syarat.

Dapil lain yang dicoret KPU dari PKPI adalah dapil Jabar VI yang meliputi Depok dan Bekasi dengan jatah 6 kursi. Di sana ada 6 bacaleg yang dicoret.

Kemudian, dapil NTT I yang meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor.

Di sana ada 6 nama bacaleg yang dicoret di dapil tersebut karena dianggap tidak mewakili kuota 30 persen perempuan.

KPU juga mencoret seluruh bakal caleg yang diusung PAN dan PPP di dapil tertentu karena tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Kilas Balik
Bacaleg DPR Ganda Terbanyak Di PKB

Berdasarkan hasil verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan 24 nama bakal calon legislatif (bacaleg) DPR ganda atau terindikasi pencalonan ganda. Hasil verifikasi itu dilansir KPU pada 7 Mei 2013.

Acara dimulai sekitar pukul 10 pagi di ruang Singosari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam pengumuman tersebut, hanya tiga komisioner KPU yang hadir, yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas. Kata Husni, empat komisioner lainnya absen karena sedang di daerah untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPUD pada hari itu.

Pengumuman ini merupakan lanjutan dari proses tahapan Pemilu 2014, sebelum KPU menetapkan nama calon anggota legislatif. Acara ini dihadiri perwakilan 12 parpol yang mengenakan seragam partainya masing-masing.

Antara lain Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Wasekjen Partai Demokrat Andi Nurpati dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Hadir juga anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak dan beberapa anggota LSM pemantau pemilu.

Dalam pemaparannya, Ketua KPU Husni Kamil menyampaikan bahwa KPU telah melakukan verifikasi terhadap 6.577 bacaleg DPR. Dari daftar tersebut, KPU menemukan 24 bacaleg ganda atau terindikasi ganda dalam daftar nama bacaleg DPR. Dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, ada 24 nama sama di daerah pemilihan (dapil) lain dan di partai lain. “Saat ini ada 24 nama yang terindikasi ganda, baik ganda dalam daftar dapil maupun dalam daftar partai dari beberapa partai politik,” kata Husni.

Husni meminta parpol memperhatikan dan harus segera melakukan koreksi atas nama bacaleg ganda itu. KPU memberikan waktu kepada parpol untuk memperbaikinya sampai 22 Mei . Jika masih ada nama ganda, KPU tak segan mencoretnya.

Berdasarkan data dari KPU, dari 24 nama bacaleg ganda, 3 nama merupakan ganda partai, 5 nama ganda dapil, 7 nama terindikasi ganda dapil, dan 9 nama terindikasi ganda. Yang disebut ganda partai adalah nama bacaleg yang terdaftar di dua partai sekaligus dengan dapil yang sama. Ganda dapil adalah nama bacaleg yang terdaftar di partai sama, namun terdaftar di dua dapil berbeda. Indikasi ganda dapil adalah nama bacaleg yang berada di dapil berbeda. Indikasi ganda adalah nama bacaleg terdaftar di dua partai juga di dapil berbeda.

Bacaleg ganda terbanyak berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni 9 nama, kemudian Partai Gerindra 6 nama, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Hanura 3 nama, Partai Nasdem 2 nama dan dari PDIP 1 nama. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, partainya akan mencoret nama bacaleg ganda.

KPU Mesti Tegas Jaga Kuota 30 %
Peneliti CSIS

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi mendukung langkah KPU mencoret seluruh bakal caleg yang diusung parpol di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan.

Menurut Kristiadi, melalui langkah itu, KPU sudah memberikan pelajaran kepada partai politik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan.
“Setuju dicoret. KPU memang mesti tegas agar partai-partai itu dapat menjaga keterwakilan perempuan,” katanya, kemarin.

Kristiadi menilai, syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh parpol, sebenarnya bukanlah persoalan sulit untuk dipenuhi.

Pasalnya, banyak perempuan di daerah yang pantas untuk duduk di kursi parlemen. Namun, parpol harus pandai memilih caleg perempuan yang benar-benar berkualitas.

“Perempuan juga harus mengerti bagaimana perspektif politik yang baik, yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Kristiadi juga mendukung langkah KPU mencoret nama bacaleg ganda. Kata dia, seharusnya partai politik sendiri yang menyeleksi nama-nama bakal caleg. Dengan begitu, partai politik memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

“Karena masih ada nama caleg ganda, partai politik bisa dinilai tidak serius menyeleksi nama-nama caleg,” ujarnya.

Karena itu, dia melanjutkan, partai jangan melindungi calon ganda beda partai, mengingat citra partai dipertaruhkan. Kalau partai melindungi, sama saja partai memunculkan caleg bertipikal pencari kekuasaan atau pencari pekerjaan.

“Jika tetap diloloskan, citra partai tersebut tentu akan rusak di mata publik,” ucapnya.

Sistem Informasi Jadi Berpengaruh
Ketua Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengapresiasi keputusan KPU yang telah mencoret 77 nama bacaleg karena tidak memenuhi kuota perempuan 30 persen.

Kata Agun, sesuai keputusan Komisi II DPR dengan KPU, jika ada partai politik tidak menerima keputusan KPU, partai politik yang bersangkutan bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu.

“Bahkan dari awal, apabila tidak setuju dengan peraturan KPU, dipersilakan menggugat peraturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi,” kata Agun, kemarin.

Menurut Agun, pihaknya tidak dalam posisi untuk membatalkan peraturan KPU. “Walaupun dalam keputusan tersebut Komisi II menolak, kami tidak bisa membatalkan karena itu bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Mengenai bakal caleg ganda, Agun menilai sebaiknya bakal caleg yang namanya terdapat di dua partai politik dicoret. “Dicoret dari keduanya, saya rasa itu yang terbaik,” kata politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, Agun menyerahkan urusan pencoretan itu kepada parpol bersangkutan. Menurut dia, masih ditemukan adanya daftar caleg ganda merupakan indikasi tidak jujur dari seorang caleg.

Caleg ganda dengan dapil lebih dari satu, ujar Agun, harus diminta memilih satu dapil saja. Sedangkan caleg ganda antarpartai harus diminta memilih satu partai saja. Kalau caleg ganda semakin marak, memang harus ada aturan dan sanksinya.

Agun menjelaskan, saat ini sistem informasi yang bagus di dalam partai mampu meminimalisasi adanya caleg ganda. Dengan piranti lunak yang bagus, keberadaan caleg ganda bisa diketahui.

Kata dia, KPU juga sudah menggunakan soft file bagi para caleg yang memasukkan berkasnya ke KPU. “Soft file itu bisa dicek menggunakan komputer secara sistematis, sehingga caleg ganda bisa diketahui keberadaannya,” ucap Agun. [ Harian Rakyat Merdeka ]

PKS ‘keukeuh’ tolak harga BBM naik, gara-gara kecewa ke Golkar?

Pengamat sindir pencitraan ‘siang bolong’

Editor: Joko Irianto | Minggu, 09 Juni 2013 04:11 WIB, 3 menit yang lalu



PKS ‘keukeuh’ tolak harga BBM naik, gara-gara kecewa ke Golkar? - Pengamat sindir pencitraan 'siang bolong' - Pengamat hanta Yunda: PKS itu mitra koalisi yang paling kuat secara kuantitas. Karena Golkar, posisinya jadi melemah.

Pengamat hanta Yunda: PKS itu mitra koalisi yang paling kuat secara kuantitas. Karena Golkar, posisinya jadi melemah.(Foto: istimewa)

LENSAINDONESI.COM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, karena sikap politik yang “keukeuh” menolak harga BBM naik. Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda menyindir prilaku para elit politik PKS hanya strategi pencitraan “siang bolong”.

“Jadi, ini (menolak BBM naik) upaya untuk mendongkrak elektabilitas. Itu sah-sah saja, tapi publik menilai PKS kan sedang mengalami turbulensi politik. Upaya untuk meraih simpatik publik. Ya, itu tadi dengan menolak kenaikan BBM,” katanya saat ikut diskusi “Perahu retak Setgab” di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (08/06/2013).

Baca juga: SBY membiarkan PKS joget norak, “gembar-gembor” tolak BBM naik dan Tolak BBM, PKS jangan “mencla-mencle”, dong!

Sikap PKS menolak BBM untuk memperkuat kembali daya tawarnya di koalisi, bisa jadi ada negosiasi dan kompromi diakhirnya. “Jadi tidak mau
kalah sebelum berperang. Saya yakin, PKS ingin mencapai itu (daya tawar posisi),” jelasnya.

Menurut Hanta, langkah PKS yang berseberangan dengan pemerintah (menentang) soal BBM merupakan akumulasi kekecewaan. Misalnya, tahun 2009, partai dakwah itu adalah partai yang tidak nyaman dengan kehadiran Golkar bergabung di pemerintahan.

“Karena itu, posisinya jadi melemah. Soalnya, PKS itu mitra koalisi yang paling kuat secara kuantitas. Karena kedatangan Golkar, jadi posisinya melemah,” tutupnya. @aligarut1

Berita Terkait:

lensaindonesia.com

Darmin Cemas Gara-Gara Beras

BAGI sebagian besar masyarakat Indonesia, makan identik dengan nasi. Karena itu, meski sudah mengonsumsi roti atau ubi, mereka tetap merasa belum makan. Tingginya tingkat konsumsi nasi atau beras tersebut, rupanya, menjadi masalah tersendiri.
 
Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, tingkat konsumsi beras di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Bahkan, lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menjadikan beras sebagai makanan utama. "Gara-gara itu, inflasi kita tinggi, kalah dengan dengan negara-negara lain," ujarnya, Kamis (9/5).
 
Kok bisa? Menurut pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948, tersebut, tingginya konsumsi beras menjadi masalah karena produksi beras Indonesia hanya pas-pasan, bahkan kurang. Dengan demikian, Indonesia harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan. "Akibatnya, kalau harga beras bergejolak, inflasi naik tinggi," ucapnya.
 
Karena itu, Darmin yang pada 22 Mei nanti lengser dari kursi gubernur BI menyarankan masyarakat agar mengurangi budaya mengonsumsi nasi. Lalu, perlahan dikombinasi dengan jagung atau umbi-umbian. "Ini butuh peran dari pemerintah daerah karena BI kan tidak mengurusi budaya makan masyarakat," ucapnya sambil tersenyum.
 
Sebagai gambaran, konsumsi beras per kapita di Indonesia mencapai 102 kilogram (kg) per orang. Adapun konsumsi di Malaysia sebesar 80 kg per tahun dan Thailand 70 kg per tahun. Tingginya konsumsi beras itu sejalan dengan tingkat inflasi Indonesia yang di kisaran 5 persen, sedangkan inflasi Malaysia dan Thailand hanya di kisaran 2-3 persen. (owi/c10/kim)

Google.co.id

Tak Usah Mundur Gara-gara Bukan Caleg Urutan Atas

Tak Usah Mundur Gara-gara Bukan Caleg Urutan Atas
Rabu, 01 Mei 2013 , 18:47:00 WIB

Laporan: Ihsan Dalimunthe

  

RMOL. Sistem proporsional terbuka pada pemilihan legislatif 2014 tidak jadi jaminan caleg nomor atas bisa jadi anggota Dewan. Oleh karenanya, seorang caleg mengetahui nomor urutnya bukan nomor 1, tidak lantas mempengaruhi semangat untuk mengundurkan diri dari arena pencalonan, apalagi mundur dari dunia politik.

“Dengan sistem terbuka murni, kalau parpol tempatkan orang terbaik di nomor urut satu, caleg lainnya nomor urut berapapun bisa menang. Nomor urut bukan jaminan,” tegas Ketua DPP PPP Reni Marlinawati Amin saat diskusi “Dilema Caleg Ganda di Balik Parpol Menetapkan DCT” di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu (1/5).

Reni malah mengkhawatirkan kader yang mumpuni saat ini justru dikalahkan oleh pengusaha yang berlimpah uang, artis dan keluarga pejabat para petinggi partai. Maka dari itu dia berharap, Pemilu 2014 menjadi titik awal demokrasi Indonesia, titik awal berbangsa dan bernegara, dan titik awal untuk menjadikan negara yang bermartabat dan dihargai atau tidak lebih baik dari hari ini.

“Paling khawatir dampak yang akan muncul ketika 2014 tidak dilakukan pencerdasan pemilih, dan secara ekonomi terbawah politik transaksional akan terjadi,” kata Reni

Kekhawatiran Reni beralasan, ketika pemilih tidak cerdas dengan memilih Caleg tanpa kapabilitas, loyalitas dan integritas, bisa dibaca peningkatan mutu DPR baik secara institusi, dan kualitas undang-undang tidak berubah.

“Makanya dalam Pemilu 2014 perbaikan negara bukan saja diawali parpol lewat kadernya, tetapi bagaimana juga memberi pencerahan kepada masyarakat,”demikian Reni. [dem]

Gara-Gara Nasi Kucing, Anas Tak Penuhi Panggilan KPK

Anas Urbaningrum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai saksi untuk tersangka Andi Alifian Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Namun Anas tidak memenuhi panggilan dengan dalih sakit setelah makan nasi kucing. “Saya kurang tahu sakitnya, saya dengar dia habis makan nasi kucing terus sakit,” kata kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya yang ditemui di KPK, Jakarta, Senin (29/4).

Firman menambahkan, kedatangannya ke KPK untuk menyerahkan surat dan menyampaikan kondisi kliennya yang sedang sakit. Dalam surat itu, ia juga menyertakan surat dokter yang menyatakan Anas sedang sakit.

Namun ia tidak menyebutkan dengan detil sakit apa yang sedang diderita mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu. Ia hanya mendengarkan keluhan dari Anas yang perutnya sakit usai makan makanan khas Yogyakarta itu pada Ahad (28/4) lalu.

Malamnya, Anas langsung berobat ke dokter dan sempat mendapatkan suntikan dari dokter. Untuk sementara waktu, Anas harus beristirahat beberapa hari. Dalam surat sakit ini, ia meminta kepada penyidik KPK untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan kliennya.

“Kita minta penjadwalan ulang pada KPK agar bisa dilakukan penjadwalan ulang dalam pemeriksaan berikutnya. Kalau memang diperlukan kesaksiannya, beliau akan hadir di pemeriksaan berikutnya,” tegasnya.

 

 

republika.co.id

Gara-gara Nasi Kucing, Anas Tak Penuhi Panggilan KPK

Gara-gara Nasi Kucing, Anas Tak Penuhi Panggilan KPKKompas.com/ICHA RASTIKAMantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum

JAKARTA, Kompas.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (29/4/2013), sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya, mengungkapkan, kliennya tengah sakit sehingga tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

“Beliau dalam keadaan sakit,” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, untuk mengantarkan surat pemberitahuan kepada KPK.

Firman mengaku tidak tahu persis penyebab sakitnya Anas. Dia mengatakan, kliennya sakit setelah makan nasi kucing. “Kami kurang tahu, tapi saya dengar dia habis makan nasi kucing, kemarin atau tadi malam, terus sakit,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui surat resmi yang diantarkan Firman ke KPK, pihak Anas meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Firman juga mengaku sudah menyertakan surat keterangan dokter untuk dikirimkan kepada KPK. “Kami minta penjadwalan ulang kepada KPK," kata Firman.

Sedianya KPK hari ini memeriksa Anas sebagai saksi untuk tiga tersangka Hambalang, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer.

KPK memeriksa Anas sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Terlebih, Anas berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pernah mengatakan, ada aliran dana fee proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum. Menurut Nazaruddin, uang ke kongres itu digelontorkan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer. Sebagian uang fee Hambalang juga dikatakan mengalir ke Anas, Andi, anggota DPR, serta ke sejumlah pejabat Kemenpora.

Tudingan Nazaruddin ini kemudian dibantah Andi dan Anas. Dalam sejumlah kesempatan, mereka membantah terlibat dan mengaku tidak menerima uang Hambalang. Anas juga mengatakan, Kongres Partai Demokrat 2010 diselenggarakan tanpa politik uang.

Dalam kasus Hambalang ini, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dengan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan proyek Hambalang.

Kompas.com

Gara-Gara Nasi Kucing, Anas Tak Penuhi Panggilan KPK

Anas Urbaningrum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai saksi untuk tersangka Andi Alifian Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Namun Anas tidak memenuhi panggilan dengan dalih sakit setelah makan nasi kucing. “Saya kurang tahu sakitnya, saya dengar dia habis makan nasi kucing terus sakit,” kata kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya yang ditemui di KPK, Jakarta, Senin (29/4).

Firman menambahkan, kedatangannya ke KPK untuk menyerahkan surat dan menyampaikan kondisi kliennya yang sedang sakit. Dalam surat itu, ia juga menyertakan surat dokter yang menyatakan Anas sedang sakit.

Namun ia tidak menyebutkan dengan detil sakit apa yang sedang diderita mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu. Ia hanya mendengarkan keluhan dari Anas yang perutnya sakit usai makan makanan khas Yogyakarta itu pada Ahad (28/4) lalu.

Malamnya, Anas langsung berobat ke dokter dan sempat mendapatkan suntikan dari dokter. Untuk sementara waktu, Anas harus beristirahat beberapa hari. Dalam surat sakit ini, ia meminta kepada penyidik KPK untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan kliennya.

“Kita minta penjadwalan ulang pada KPK agar bisa dilakukan penjadwalan ulang dalam pemeriksaan berikutnya. Kalau memang diperlukan kesaksiannya, beliau akan hadir di pemeriksaan berikutnya,” tegasnya.

 

 

republika.co.id