Buruh DKI Tolak UMP Rp 2,4 Juta

Buruh gabungan dari berbagai Serikat Pekerja dan organisasi buruh melakukan aksi mogok nasional di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Kamis (31/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat buruh belum puas dengan ditetapkannya upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta.

Ketua Umum Forum Buruh Lintas Pabrik, Jumisih mengaku sangat kecewa terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Jumisih menilai, keputusan yang diambil Jokowi sepihak.

UMP Rp 2,4 juta dianggap Jumisih tidak akan bisa menutupi biaya hidup di ibu kota. Jumisih mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi buruh agar bisa hidup layak di Jakarta.

“Kenaikan yang cuma enam persen atau Rp 7.000 sehari akan semakin mencekik kehidupan buruh,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima ROL, Sabtu (2/10).

Jumisih dan rekan-rekan buruh lain akan terus mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan UMP yang lebih tinggi. Ia pun mengancam akan terus melakukan perlawanan jika Jokowi tidak merivisi keputusan tersebut.

“Kami menolak dan menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat untuk melawan,” ujar anggota presidium forum buruh DKI ini.

google.co.id