Paksakan Demo, Pensiunan BRI Dinilai Tidak Beriktikad Baik

Ilustrasi Logo Bank BRI.

Jakarta – Sikap sekelompok pensiunan karyawan Bank BRI yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3), yang tetap memaksakan diri untuk berunjuk rasa, semakin mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan.

Mereka dinilai hanya bertujuan menggiring opini publik, sehingga esensi tujuannya menjadi semakin bias.

“Kalau memang betul ada kesiapan dan keterbukaan dari pihak manajemen BRI, kemudian ada sikap kooperatif dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) untuk mediasi, tentu kita apresiasi. Itu respons yang baik. Nah, ini berarti ada yang janggal dan agak aneh jika para pensiunan karyawan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu masih ngotot mau melanjutkan rencana demonya. Sehingga ini bisa dianggap tidak ada niatan baik dari mereka untuk menyelesaikan masalah terkait pesangon ini. Muncul kecurigaan, ada apa di balik kengototan mereka, jangan-jangan ada pesanan kepentingan lain yang membonceng atau memang mereka tidak mau kasus ini tuntas,” ujar pengamat gerakan perburuhan, Masinton Pasaribu, kepada wartawan, Kamis (5/9).

Ia mengkhawatirkan bila gerakan tersebut akhirnya hanya terjebak pada romantisme kebebasan sempit dan diperalat oleh kelompok kepentingan tertentu. Bila targetnya tuntutan mereka bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebaiknya jalan mediasi tripartit lah yang ditempuh. Yaitu dengan melibatkan institusi di bawah Kemnakertrans sebagai mediator.

“Memang tidak ada jalan lain selain menempuh jalan mediasi dan dialog secara setara. Tapi dengan satu syarat, dialog itu harus setara dan win-win solution, tidak ada pihak yang dirugikan, baik buruh maupun perusahaan. Dengan jalan itu, tuntutan pihak yang merasa tidak puas akan dicarikan solusinya berdasarkan ketentuan UU Tenaga Kerja No 13 tahun 2003. Bila dalam mediasi tuntutan mereka dinilai tidak sejalan dengan ketentuan, ya harus legowo menerimanya. Aturan hukum kan tidak bisa diinterpretasikan berdasarkan asumsi selera sendiri, itu namanya ngawur,” terangnya.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini menambahkan, berdasarkan pengamatannya sebagai mantan pentolan aktivis, pada setiap kasus perburuhan, mediasi itu merupakan alternatif penyelesaian sengketa perburuhan yang amat efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Unjuk rasa belum tentu bisa efektif dalam upaya penyelesaian perselisihan, malah cenderung mendapat stigma negatif dari masyarakat.

“Kalau memang ada solusi mediasi secara sehat dan setara, saya sarankan agar ditempuh cara itu saja, karena itu lebih produktif dan menguntungkan semua pihak. Sambut saja segera ajakan pemerintah untuk mediasi, tinggal mengajukan surat permohonan sesuai prosedur saja kok. Kan kemnakertrans juga sudah bilang begitu,” harapnya.

Terkait pengajuan mediasi yang melibatkan pemerintah, Masinton menyarankan agar ditempuh prosedur yang sesuai aturan. Yaitu, mengajukan surat mediasi sengketa ketenagakerjaan melalui Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemnakertrans. Hal ini sekaligus menjawab pernyataan pihak FKP3 yang mengklaim sudah mengajukan surat melalui Sekretaris Kemnakertrans.

“Ajukan saja surat mediasi sesuai prosedur yang ada. Jangan sampai salah alamat. Jangan ajukan kepada pejabat yang tidak berwenang, tentunya salah alamat. Kalau itu wewenang Direktorat PPPHI, ya ajukan ke sana, jangan ke Sekretaris Menterinya. Itu salah alamat dan janggal,” pungkasnya.

Sikap FKP3

Mengomentari perkembangan tersebut Koordinator Nasional FKP3, AG Kabul menyatakan, pihaknya mengapresiasi opini yang berkembang.

“Kami juga menghormati ajakan pihak Kemnakertrans yang akan memediasi. Kita sambut baik. Kalau mediasi yang dilakukan nanti sederajat dan memang untuk mencari solusi, kami sambut baik, kami bersedia,” ujar AG Kabul kepada wartawan, Kamis (5/9).

Selain itu, ia menambahkan pihaknya saat ini mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan mediasi kepada pihak Kemnakertrans. “Bila pihak Kemnakertrans memang serius dan bisa bersikap adil, tentunya kami akan lakukan pengajuan ke sana sesuai prosedur yang ditentukan dalam waktu dekat ini. Tapi bila (Kemnakertrans-red) tidak adil kami akan demo mereka,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh pelaksana bagian hukum FKP3 Jawa Barat Wawan Darmawan. Ia menyatakan bila mediasi dinilai merupakan jalur terbaik, pihaknya akan mendorong agar dapat segera terlaksana langkah mediasi tersebut.

“Kami sebenarnya sudah matang untuk melanjutkan demo itu. Kalau ada ajakan dialog, kami bersedia saja untuk mediasi dan membatalkan demo. Kami juga tidak mau masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Yang kami inginkan, semua pihak duduk bersama, setara, tidak ada yang dirugikan. Mari dialog secara seimbang, jangan satu pihak mau menang sendiri. Kalau modelnya sederajat mediasi itu, pasti kami bersedia,” katanya kepada wartawan , Kamis (5/9).

Suara Pembaruan

Google.co.id