BRI Diyakini Sudah Profesional Penuhi Hak Karyawan dan Pensiunan

Logo BRI

Jakarta – Pengamat perburuhan yang juga Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip menilai, unjuk rasa yang dilakukan sekelompok pensiunan BRI yang tergabung dalam gerakan Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) sebagai manifestasi ketidakpuasan semata.

Namun, bukan berarti aksi tersebut mesti terus-menerus bisa dilakukan, seolah tidak ada jalan lain yang masih bisa ditempuh. Apalagi soal tuntutan yang diminta itu amat normatif sekali, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan.

“Saya kira demo mereka itu hak normatif yang bisa dilakukan terkait tuntutan yang menurut asumsi mereka belum dipenuhi. Namun harus dicarikan solusi terbaik, dan sebaiknya tidak melulu demo yang justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat umum lainnya. Sebagai perusahaan perbankan milik pemerintah, saya yakin BRI profesional dalam pemenuhan hak-hak para karyawan maupun yang sudah pensiun. Jelas BRI akan mengacu pada ketentuan yang berlaku soal pesangon, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi tiap perusahaan,” terang Saepul kepada wartawan, Rabu (4/9).

Pengamat UI itu menanggapi sikap keras FKP3 yang berniat tetap menempuh jalur demonstrasi ketimbang mediasi dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, antara pensiunan dan manajemen BRI.

Dikatakannya, justru seharusnya dalam kaitannya dengan perselisihan perburuhan semacam itu, para pensiunan menyiapkan pihak yang dapat memfasilitasi proses bipartit maupun tripartit untuk solusi yang baik. Jika memang ada celah yang dianggap mereka masih bisa untuk memenuhi tuntutannya itu.

“Saya sangat mendesak keterlibatan pemerintah secara aktif untuk menyelesaikan polemik itu. Kalau memang pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans sudah membuka diri dan berinisiatif melakukan mediasi, tentu saya sangat mengapresiasi. Itu kemajuan. Kemenakertrans memang tidak boleh pasif, harus selalu aktif memediasi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Saepul, upaya FKP3 turun ke jalan jika dilakukan amat riskan dan bisa menambah gejolak. Sebab, dasar hukum dari persoalan perselisihan ini saja sudah terang dan jelas bahwa manajemen BRI berada di pihak yang taat azas.

“Asal semua pihak mau serius dan taat azas untuk menyelesaikan persoalan ini, saya kira akan selesai. Nah, Kemnakertrans harus turun tangan. Kalau masih ada persoalan, mengacu saja kepada regulasi yang ada. BRI saya kira akan patuh pada regulasi dan tidak akan mengabaikan pesangon para pensiunan itu,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Persatuan Pensiunan BRI Purwanto mengakui, demonstrasi yang dilakukan pensiunan BRI itu semata-mata untuk membentuk opini publik. Dari kronologi kasus perselisihan perburuhan antara manajemen BRI dan pensiunan yang tergabung dalam kelompok FKP3 itu yang diketahuinya sudah lewat proses ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, menurut Purwanto, manajemen BRI dalam perselisihan ini telah sejalan dengan koridor undang-undang. Bahkan, sebagai bank BUMN yang punya reputasi baik utamanya di kalangan masyarakat kecil, manajemen terbukti patuh terhadap aturan undang-undang.

“Forum pensiunan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu ilegal. Di BRI itu satu-satunya forum pensiunan yang legal cuma Persatuan Pensiuan BRI atau PPBRI. Nah, FKP3 itu bikin masalah saja, tuntutannya mengada-ada. Manajemen BRI itu sudah memenuhi ketentuan aturan tentang pemberian pesangon. Kalau eks karyawan yang memang menurut undang-undang tidak berhak terima pesangon, ya enggak boleh dong dapat pesangon. BRI itu sudah taat azas,” paparnya kepada wartawan, Rabu (4/9).

Malah sejak kasus ini diajukan ke pengadilan hingga mendapat putusan incraht di MA semakin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

“Kalau kita baca dengan cermat, tidak ada aturan yang mengatur bahwa karyawan yang pensiun mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pensiun secara sekaligus. Enggak ada aturan begitu. Tafsir mana dari ketentuan yang berlaku yang mensyaratkan demikian?” tanyanya.

Dijelaskan dia, terkait hal itu Pasal 167 Ayat 1 UU No 13 tahun 2003 menyatakan, pekerja BUMN yang diikutsertakan dalam program pensiun berhak mendapatkan UP dan UPMK dengan ketentuan tertentu. Karenanya bila pekerja telah diikutsertakan dalam program pensiun yang iuran preminya dibayar penuh oleh perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan tidak berhak mendapat pesangon.

“Jadi intinya, pekerja yang mendapat pesangon hanya pekerja yang terkena PHK. Sementara pekerja yang memang masuk usia pensiun tidak dinyatakan dalam undang-undang itu untuk punya hak memperoleh pesangon,” ungkap dia.

Karena itulah, terang Purwanto, aturan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa pihak pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak (UPH) yang meliputi hak cuti yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, uang penggantian 15% dari akumulasi UP dan UPMK bila memenuhi syarat serta hak-hak lain yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

“Tapi karena ini bernama “pesangon” mungkin interprestasi teman-teman FKP3 itu ke mana-mana. Seolah-olah, kalau judulnya pesangon, maka semua orang yang pensiun dari BRI berhak dapat pesangon dalam berbagai kategori pesangon. Ini yang salah. Mereka salah memahami aturan. Pemenuhan hak pesangon itu bergantung pada klasifikasi dan macam-macamnya,” tandas Purwanto.

Google.co.id