Golkar: Hak Angket ke Menkumham Tunggu Sidang Paripurna

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kelanjutan rencana beberapa fraksi di DPR untuk mengajukan hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, masih belum bisa dipastikan.

Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan, keputusan pengajuan hak angket akan diambil pada sidang paripurna anggota DPR RI. “Besok Senin lihat saja di paripurna,” kata Ketua Komisi III DPR ini saat dihubungi ROL, Sabtu (21/3).

Azis mengatakan tidak bisa banyak berkomentar karena keputusannya akan dibicarakan pada sidang paripurna yang akan digelar Senin (23/3) mendatang.

Pada sidang tersebut nantinya akan ditetapkan kelanjutan pengajuan penyelidikan anggota DPR terhadap kebijakan Yasonna tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, pascapengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, fraksi-fraksi Parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mengatakan akan mengajukan hak angket ke Menkumham Yasonna Laoly.

Alasannya langkah hukum yang diambil Yasonna untuk menyelesaikan kisruh partai berlambang pohon beringin tersebut menyalahi aturan. Yasonna memutuskan mengesahkan Agung Laksono sebagai ketua umum yang akhirnya diprotes calon lainnya yaitu Aburizal Bakrie.

Pascakeluarnya sikap Menteri Yassona muncullah banyak pro kontra.  Sebagian besar koalisi merah putih di DPR akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan hak angket untuk menyelediki motif dibalik keputusan menteri tersebut.

Republika.co.id

Pengamat: Pemberian Dana Bantuan untuk Parpol Berlebihan

Parpol/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai untuk saat ini belum perlu partai politik mendapatkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang diwacanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Masih terlalu prematur dan berlebihan, apalagi dana Parpol yang sudah digulirkan pemerintah sebelumnya juga belum jelas penggunaannya,” katanya di Yogyakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, pembiayaan melalui bantuan Parpol (banparpol) yang selama ini telah digulirkan sebagai sumber pembiayaan dengan besaran disesuaikan jumlah perolehan suara, masih belum jelas penggunaan serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Ia menilai, pembiayaan yang sebelumnya telah ada seharusnya lebih dioptimalkan penggunaannya, sehingga kewajiban Parpol secara mendasar seperti melakukan pendidikan politik, pembenahan pola rekrutmen dapat dipenuhi.

“(Bantuan parpol) yang telah bertahun-tahun diberikan, mau digunakan untuk apa masih belum jelas,” ujarnya.

Dia mengatakan kendati sumber dana parpol berupa iuran anggota serta bantuan parpol itu masih dinilai kecil, hal itu tidak perlu serta merta dijawab dengan melibatkan APBN. “Perlu digagas upaya-upaya alternatif. Saya pikir perlu pembahasan yang matang dengan melibatkan akademisi,” kata dia.

Apalagi, kata dia, apabila dana Rp1 triliun dikucurkan dikhawatirkan muncul pola birokratisasi yang dapat menerima, menolak atau membubarkan partai. Menurut Mada, yang saat ini diperlukan parpol justru fasilitas dari pemerintah untuk membantu proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) agar lebih partisipatif.

“Justru sekarang yang harus diwacanakan adalah bagaimana membuat proses pencalonan dalam Pilkada bisa lebih partisipatif,” kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap partai politik Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

Menurutnya partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional.

Tjahjo mengatakan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.

Republika.co.id

Pilih Ketua, PDIP Jabar Gelar Konforda

Politikus PDIP TB Hasanuddin

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar  konfrensi daerah (konferda) pada Rabu (18/3) di Hotel Horison Bandung. Konfrensi ini,  akan menentukan siapa pimpinan PDI Perjuangan di Jabar selama lima tahun kedepan.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, TB Hasanudin konferda ini yang diagendakan pada pekan lalu terpaksa diundur. Karena, dalam Konferda harus ada pimpinan DPP yang hadir.

“Konferda ini tentu mengdihadirkan 27 DPC. Masing-masing utusan itu adalah Ketua, sekretaris dan bendahara,” ujar TB kepada wartawan, Rabu (18/3).

TB Hasanudin mengatakan, untuk Konferensi Cabang (Konfercab) sudah selesai dilaksanakan di 27 kabupaten/kota. TB mengaku tenang sehingga pekerjaan PDI Perjuangan kali ini adalah menyukseskan Konferda.

“Konfercab 100 persen selesai. Terakhir kemarin di Indramayu. ‎Semuanya berjalan dengan tertib dan tenang,” katanya.

TB menjamin, pelaksanaan Konferda di Bandung tidak akan ada konflik yang berkelanjutan. Dia berpesan kepada seluruh kader agar melaksanakan konferda dengan damai.

“Kepengurusan PDIP di kabupaten/kota kebanyakan baru. Diharapkan kepengurusan di DPD lebih baru dan gress dan lebih bagus lagi,” katanya.

Nanti dalam Konferda DPP akan memilih tiga calon Ketua DPD yang sudah melaksanakan tes. Ketiga calon tersebut akan dimusyawarahkan oleh para kader. Setelah dipilih siapa ketua DPD PDI Perjuangan Jabar kemudian akan membentuk formatur kepengurusan masa bakti 2015-2020.

“Selesai itu diumumkan pelantikan dan penutupan.” kata dia.

TB mengatakan, untuk para kader yang mulai dari bawah ke atas (Bottom Up) tercatat ada 74 orang kader sekitar 35 diantaranya mengikuti tes sebagai calon Ketua. TB menyebut semua kader memiliki hak untuk dicalonkan oleh siapa saja. Kemudian, dari tingkat Jabar melaporkannya ke DPP untuk dipilih tiga calon.

“Calon yang diajukan tersebut dirapatkan oleh DPP dan diturunkan tiga orang,” katanya.

Menurut TB, tes psikologi bagi para calon ketua itu dikerjasamakan dengan pihak luar. Sehingga sangat sulit untuk dimanipulasi. Bahkan, calon-calon yang mengikuti tes tidak diumumkan kepada kader. Para calon sendiri tidak ada kampanye hingga ke ranting-ranting

Republika.co.id