Muncul 193 Honda ‘siluman’, DPRD Nganjuk minta tes CPNS ditunda

LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Nganjuk meminta pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 ditunda.

Permintaan ini diminta sebab, proses rekrutmen CPNS jalur tenaga honorer daerah (Honda) kategori 2 (K-2) yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Nganjuk diperkirakan bakal menuai masalah. Sebab, data yang dimiliki badan kepagawaian daerah (BKD) Kabuapten Nganjuk tidak sesuai dengan jumlah data honorer K-2 yang sesungguhnya.

Baca juga: Telah muncul ratusan Honda K2 siluman, dalam perekrutan CPNS Nganjuk

Anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Gundi Sintara meminta kepada badan kepegawaian daerah (BKD) tidak main-main, dalam memasukan data siluman dalam honorer K-2 yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Masalahnya, data siluman tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Lebih baik untuk menunda terlebih dahulu proses rekrutmen, menunggu BKD benar-benar melakukan verifikasi terhadap data tenaga honorer tersebut,” jelas Gundi Sintara di ruang kerjanya, kemarin.

Jangan-jangan, lanjut Gundi, tenaga honorer ‘siluman’ tersebut diambil dari para tenaga honorer yang baru masuk kerja di instansinya masing-masing. Masalahnya, tambahan data tersebut bila diambilkan dari luar, jelas-jelas tidak bisa, termasuk dari honorer K-1.

Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penambahan jumlah honorer K-2 yang tidak jelas (siluman,red) diduga dapat dijadikan ajang bermain lewat pintu belakang saat perekrutan awal Nopember mendatang.

“Justru itu yang akan kami cari masalahnya, jangan sampai proses rekrutmen menimbulkan masalah baru di belakang hari,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Gundi menyayangkan, adanya data yang masih terkesan amburadul tersebut, padahal, jadwal tahapan untuk proses rekrutmen sudah dibuat. Hal itu akan sangat berisiko di kemudian hari.

“Kalau sampai ada masalah di belakang nanti, siapa yang akan tanggung jawab?,” tegasnya.

Lebih lanjut Gundi mengatakan, BKD Nganjuk sudah terlanjur mengeluarkan jadwal rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur K-2. Rencananya tes akan dilaksanakan pada 3 Nopember 2013 nanti. “Kalau bisa diselesaikan lebih dulu masalah data, baru membuka tes,” sambungnya.

Komisi A sendiri, kata Gundi sebelumnya tidak tahu menahu terkait data tersebut. Hal itu baru diketahui setelah dilakukan rapat kerja dengan komis A beberapa waktu lalu. Sehingga komis A juga tidak akan bertanggung jawab jika ternyata nanti ada protes dari pada tenaga honorer K-2.

Sementara, di pihak Pemkab Nganjuk hingga saat ini masih belum memberikan keterangan terkait data tersebut. Meskipun sebelumnya Kepala BKD Nganjuk, Suroso sudah menegaskan bahwa data tersebut sudah diverifikasi dan tidak mungkin terjadi kesalahan.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Abdul Wakid saat dikonfirmasi juga mengaku baru mendengar mengenai adanya dugaan tenaga honorer siluman. Jika memang ada kejanggalan, Wakid mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

“Yang jelas mengenai data tersebut, kami akan coba untuk komunikasikan terlebih dahulu,” tutur  wakid singkat.

Diketahui, proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil jalur tenaga honorer K-2 di Nganjuk disinyalir menuai masalah.

Itu bisa diketahui, adanya data yang dimiliki BKD Kabuapten Nganjuk tidak sesuai dengan jumlah data honorer K-2 yang sesungguhnya.

Dari formasi honorer K-2 yang diusulkan ke pemerintah pusat seharusnya adalah 1.064 orang, lalu ditambah dengan hasil audit tujuan tertentu (ATT) tenaga honorer katagori 1 (K- 1) sebanyak 110 orang. Sehingga total jumlah tenaga honorer K-2 menjadi 1174 orang.

Namun belakangan diketahui jumlah formasi tenaga honorer K-2 yang ada di BKD Nganjuk berjumlah 1.371 orang. Dari jumlah itu, ada selisih sebanyak 193 orang yang tidak diketahui dasar hukumnya.@sahinlensa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

PKB Tawarkan Soetrisno Bachir Bergabung

Soetrisno Bachir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, untuk bergabung. “Silakan saja mendaftar ke Cak Imin selaku ketua umum kami,” kata Ketua DPP PKB, Helmy Faishal Zaini, Kamis (24/10).

Tawaran yang diutarakan Helmy adalah respon pihaknya terhadap tudingan Soetrisno yang mengkategorikan PKB sebagai partai yang hanya mengincar kursi menteri. Helmy mempertanyakan pendapat Soetrisno, 

“Yang punya PKB Soetrisno atau Cak Imin?” kata dia menyatakan sebagai pendapat sah-sah saja Soetrisno menyatakan pemikirannya.

Dalam pemberitaan sebuah media nasional, Soetrisno menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilainya tidak memiliki keinginan serius untuk memimpin bangsa. 

“Partai-partai ini targetnya dapat satu, dua atau tiga Menteri. Targetnya itu bukan memimpin bangsa. Jadi sudah kalah sebelum bertanding,” kata Soetrisno. 

Menurutnya, PKB hanya akan mengikuti arus besar seperti Demokrat, Golkar, Gerindra, dan lainnya. Rekrutmen kepemimpinan nasional saat ini tidak sehat karena tidak mengambil dari organisasi-organisasi kader seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Termasuk juga, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). 

 

Republika.co.id

Komisi II DPR Setuju Pemekaran 65 Daerah

Pemekaran Daerah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui 65 rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi II DPR mengenai daerah otonomi baru yang disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Sikap Fraksi PKB yang disampaikan oleh Jazilul Fawaid menyatakan bahwa pemekaran wilayah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat dalam partisipasi politik.

“PKB setuju dengan 65 RUU daerah otonomi baru (DOB) untuk peningkatan pelayanan publik, terutama di wilayah perbatasan,” ujar Jazilul dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta.

FPKB, menurut dia, telah menelaah 65 RUU tersebut dan didapatkan beberapa poin penting yang harus diakomodasi. Poin itu antara lain kinerja ekonomi daerah yang harus ditingkatkan, masih adanya masalah pembangunan potensi ekonomi tidak merata, dan penduduk miskin masih tinggi.

Sikap Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Ismet Ahmad mengatakan bahwa DPR tidak boleh menutup mata adanya aspirasi masyarakat pembentukan DOB.

FPAN menilai DOB harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mandiri bukan atas dasar kepentingan salah satu kelompok. “Kami setuju 65 RUU mengenai DOB dan pembentukannya harus objektif agar bisa berkembang,” katanya.

Sikap Fraksi PKS yang disampaikan oleh Buchori menyatakan bahwa pembentukan 65 DOB patut dipertimbangkan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menilai pertimbangan pembentukan DOB bukan hanya berdasarkan landasan yuridis formal. Namun, dia memandang perlu menggunakan landasan geo-ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui pengkajian mendalam agar menemukan fakta untuk dibentuk DOB.”Itu agar tercipta perdamaian dan mencegah konflik sosial,” katanya.

Sikap Fraksi Hanura yang disampaikan Sekretaris Fraksi Saleh Husin menegaskan bahwa pembentukan DOB harus ditopang ekonomi yang kuat. Hal itu agar bisa menggerakkan sumber daya manusia yang tersedia dan tidak tergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDN).

Republika.co.id

Soal DPT, PAN: KPU ‘Ojo Kesusu’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) meminta KPU jangan tergesa-gesa menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Karena masih banyak data pemilih yang dianggap bermasalah.
“Selama masih ada…

Republika.co.id

DOB Sukabumi Utara harus tingkatkan pelayanan publik

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jawa Barat, H Sukmana, menyambut baik dan bersyukur  atas persetujuan dan pengesahan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara yang dibahas dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Senin (21/10/2013) kemarin.

Menurutnya, pemekaran tersebut berkat adanya keinginan masyarakat Sukabumi Utara yang terdiri dari 21 Kecamatan untuk membentuk daerah otonomi baru tentunya tidak terlapas dari  pelayanan publik yang diberikan oleh Kabupaten Sukabumi kurang masksinal.

Baca juga: DPRD Jabar sahkan DOB Kabupaten Sukabumi Utara dan Bogor Barat dan Sekwan: Kita akan bangun Caffe Parlemen di atas gedung DPRD Jabar

“Hal ini karena Kabapute Sukabumi wilyahnya cukup luas, bahkan bila dibandingkan Kab/kota se Jawa, Kabupaten Sukabumi yang terluas,” jelas Sukmana kepada LICOM saat ditemui usai sidang paripurna dengan agenda Laporan Komisi A tentang pembahasan Surat Gubernur Jabar No. 135/4331/OTDAKSM tgl 13 September 2013 Hal permohonan perubahan Keputusan DPRD Jabar No.135/Kep.DPRD-19/2008 dan perubahan Keputusan DPRD Jabar No.135/kep.DPRD-19/2009.

Dikatakan, dengan telah disetujui dan disahkannya DOB Kabupaten Sukabumi Utara oleh DPRD Jabar, berarti perjuangan masyarakat Sukabumi Utara yang selama hampir 15 tahun menginginkan mandiri, kini tinggal selangkah lagi yaitu menunggu hasil pembahasan Undang-undang OTDA ditingkat pusat yaitu di Kemendagri dan Komisi II DPR RI.

“Kabupaten Sukabumi Utara merupakan satu dari sekian Undang-undang Otda yang masuk ke program legislasi nasional tahun 2013, insya Allah pertengahan tahun 2014, undang-undang Otda sudah disahkan oleh DPR RI”, ujarnya.

Adapun terkait, potensi yang dimiliki Kab Sukabumi Utara, Sukmana mengatakan  di Sukabumi Utara memiliki potensi dibidang
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata Salabintana, Home Industri.  Dengan potensi yang ada dan masih banyak yang
belum tergali, tentunya setelah menjadi DOB akan dapat dikembangkan lagi.

“Selaku warga asli Sukabumi dan saya duduk sebagai anggota DPRD Jabar dari Derah Pemilihan Suklabumi, tentunya akan terus
mendorong kemajuan wilayah Sukabumi baik Kabupaten Induk Sukabumi maupun Sukabumi Utara,” ujarnya.

Sukmana mengharapkan, agar  pemerintahan Kabupaten Sukabumi Utara nanti dapat lebih meningkatkan dalam memberikan pelayanan publik dan mampu mensejahterakan masayrakat.

“Sudah menjadi tanggung jawab anggota dewan baik provinsi maupun pusat asal daerah pemilihan Sukabumi, untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan anggaran baik berupa DAK maupun DAU, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi,”
pungkas Sukmana yang maju kembali menjadi caleg PAN untuk DPRD Jabar  asal daerah pemilihan Sukabumi ini.@husein

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Bunda Putri… Misteri 2.000% Bohong

Bunda Putri... Misteri 2.000% Bohong
(Foto-foto : Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta : Hampir 2 pekan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhyono tampil marah-marah begitu turun dari pesawat usai mengunjungi Bali dan Brunei Darussalam untuk tugas kenegaraan, tak banyak informasi baru dari Istana seputar keberadaan Bunda Putri. Wajah keras dan nada tegas Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis malam 10 Oktober lalu, tak lagi berbekas seolah tak terjadi apa-apa.

Namun, di luar Istana, nama Bunda Putri tetap menggoda untuk diungkap misterinya. Apakah nama itu punya sosok atau sekadar rekaan? Tokoh betulan atau fiksi belaka? Dan, dari hari ke hari informasi tentang sosok wanita ini mulai beredar. Banyak pihak mulai mengaku mengenal atau mengetahui sosok Bunda Putri.

Bahkan, deretan foto-foto yang diklaim sebagai Bunda Putri mulai banyak beredar. Foto itu memperlihatkan seorang wanita kurus berkacamata berdekatan dengan sejumlah tokoh terkenal. Mulai dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Ekonom yang juga mantan calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri, juga sempat berpose dengan sang Bunda.

Tapi, apalah arti foto, karena sulit untuk dipercaya karena kecanggihan teknologi saat ini dengan mudah bisa direkayasa. Tetap saja hanya ucapan yang bisa dijadikan pegangan. Hal itu pun tak perlu menunggu lama, karena sejumlah penuturan membuktikan kalau Bunda Putri sebenarnya sosok yang nyata, berbentuk, dan tak sekadar tokoh khayalan.

Adalah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin, yang berterus terang mengaku mengenal sosok ini. Saat bersaksi untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor, Hilmi mengakui Bunda Putri kerap bertandang ke rumahnya di Lembang, Bandung, Jawa Barat. “(Bunda Putri) sering ke Lembang,” katanya.

Informasi lainnya datang dari Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid. Membantah kalau Bunda Putri adalah kader atau pengurus PKS, Hidayat mengatakan kalau Bunda Putri seharusnya bukanlah sosok yang asing bagi para pendukung SBY.

“Dari informasi yang berkembang justru dia merupakan pimpinan organisasi (masyarakat) sayap dari partainya Pak SBY. Di Lira (Lumbung Informasi Rakyat),” kata Hidayat.

Lira sendiri merupakan ormas pendukung SBY saat pertama kali maju sebagai capres pada 2004. Tetapi, hanya sebatas itu informasi yang dimiliki Hidayat. Dia malah berharap pihak Istana dapat mengungkap kebenaran dari sosok Bunda Putri.

Keterangan Hidayat yang cukup mengagetkan itu ternyata mendapat konfirmasi dari Presiden Lira, Jusuf Rizal. Dia mengakui mengenal wanita yang konon bernama Non Saputri itu. “Awal mengenal Bunda Putri saat sama-sama aktif di komunitas relawan pemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” jelasnya.

Kendati demikian, Jusuf tidak mengetahui detail bisnis yang dijalankan Bunda Putri. Ia hanya tahu Bunda Putri seorang profesional, seperti konsultan atau advisor. “Ia biasa menangani investasi modal asing yang akan masuk ke Indonesia. Bidang yang ditangani berbagai macam, seperti energi, pertanian hingga perikanan,” kata Jusuf.

Pengakuan lebih gamblang terlontar dari mulut ekonom Faisal Basri. Baginya, Bunda Putri jauh dari sosok yang misterius. “Di mata saya, ia sosok yang tidak teramat misterius. Ia sosok yang hangat, seorang ibu yang memiliki anak perempuan semata wayang yang telah mengaruniainya seorang cucu lelaki,” tulis Faisal dalam blog pribadinya.

Tak sekadar kenal, Faisal bahkan tahu kesukaan Bunda Putri. “Bunda Putri gemar menyantap durian. Sewaktu menghadiri acara pernikahan putra pejabat Petronas di Kuala Lumpur pun, tengah malam kami mendatangi pasar rakyat untuk menyantap durian,” tulis Faisal menggambarkan kedekatannya.

Dengan semua pengalaman bersama Bunda Putri itu, Faisal mengaku merasa aneh dengan ucapan Presiden SBY yang menganggap sosok Bunda Putri begitu misterius. “Yang membuat dia semakin misterius adalah komentar Presiden yang mengatakan 2.000 persen tak mengenalnya,” beber mantan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Apa yang disebutkan Faisal mengacu pada pengakuan Presiden SBY dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, malam itu. SBY dalam keterangannya yang disampaikan dengan suara tegas dan tertahan berusaha mematahkan semua kesaksian Luthfi di Pengadilan Tipikor.

“Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden, 1.000 persen Luthfi bohong. Dia sangat tahu dengan kebijakan reshuffle, 2.000 persen bohong. Kalau ada reshuffle kabinet, istri saya pun tidak tahu. Tidak semua menteri tahu. Kalau ada reshuffle, yang saya ajak bicara Wakil Presiden, Sekretaris Mensesneg. Kalau menteri itu kebetulan di bawah menko tertentu, menkonya saya panggil. Tidak ada satu pun yang saya ajak bicara soal reshuffle, tidak juga istri saya. Kalau kutipannya ini benar, 1.000 persen bohong. Tahu kebijakan reshuffle 2.000 persen bohong,” tegas SBY sambil beberapa kali menunjuk-nunjuk ke depan.

Faisal memang layak untuk heran. Setelah memperlihatkan kemarahan 2 pekan silam, hingga kini pihak Istana tak lagi menyinggung soal Bunda Putri. Padahal, di bagian akhir keterangannya, Presiden SBY sempat mengatakan bahwa dia masih menbutuhkan waktu 2 hari untuk mengetahui persis tentang sosok Bunda Putri sebenarnya.

“Saya belum memiliki data yang lengkap tentang Bunda Putri ini. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari saya lebih tahu, akan makin tahu siapa-siapa yang bermain dengan kata-kata yang bohong, apa tujuan dan sebagainya. Ini sekaligus bagi saya, saya bukan pejabat kecengah. Mau reshuffle ngomong sama orang yang tidak jelas. Kemudian pernyataan seperti ini sangat dekat dengan Pesiden SBY, luar biasa. Semoga Allah mengampuni. Semoga kebenaran dan keadilan tegak,” ucap SBY mengakhiri penuturannya.

Tapi, bukan 2 hari ternyata, 2 pekan setelah itu belum juga ada keterangan resmi dari Istana tentang hasil penelusuran itu. Justru, informasi tentang Bunda Putri lebih banyak didapat dari pihak di luar Istana yang dirangkum oleh media. Artinya, informasi tentang sosok Bunda Putri yang disebutkan dekat dengan petinggi negara ini, baru didapatkan dari satu sisi.

Apakah ini karena Istana kesulitan mengumpulkan informasi? Jawabannya pasti tidak. Negara pastilah memiliki sumber daya yang tak terbatas. Negara punya aparat intelijen, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat pemerintahan hingga level paling bawah. Semua sumber daya itu bisa dikerahkan Presiden untuk menelisik keberadaannya jika sosok Bunda Putri memang dinilai sudah mempermalukan atau memfitnah Kepala Negara.

Bahkan, kalau dipikir-pikir, 2 hari adalah waktu yang terlalu lama bagi seorang Presiden untuk mendapatkan data-data dari seorang warganya. Dalam hitungan jam pun informasi akan mengalir deras ke Istana dari aparat yang memiliki data-data spesifik tentang Bunda Putri yang bisa dipastikan adalah sosok yang memang benar ada.

Lantas, kenapa Istana tak kunjung membuka hasil penelusuran itu? Ternyata Istana memiliki alasan tersendiri. Melalui Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, terkuak kenapa Istana tak membuka hasil temuannya ke publik.

“Sejak awal tidak ada niat, bahkan insinuasi seperti itu. Pengungkapan identitas dimaksudkan sepenuhnya untuk keperluan internal lingkaran Presiden semata,” kata Daniel.

Informasi tentang identitas Bunda Putri, ujar Daniel, relevan untuk profiling, menjawab keperluan staf kepresidenan untuk mengetahui sosok Bunda Putri.

“Tidak ada niat kami untuk menciptakan opini terkait dengan keberadaan Bunda Putri, melampaui kewajiban semua orang untuk menghormati hak-haknya sebagai seorang warga negara. Kami berharap dengan penjelasan ini publik tidak lagi dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan yang menafsirkan bahwa kantor Presiden berutang kepada publik terkait dengan pengungkapan identitas Bunda Putri,” jelas Daniel.

Istana boleh berkilah, tapi itu tak akan cukup untuk menutup rasa penasaran publik. Seperti dikatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, keterangan Presiden tentang sosok sebenarnya dari Bunda Putri tengah dinanti publik.

“Waktu itu saya dengar, kalau tidak salah Pak SBY akan membuka identitas Bunda Putri dalam waktu 2 hari. Saya kira publik berharap beliau membuka Bunda Putri itu sebetulnya siapa dan apa konteksnya dengan Istana. Ada hubungan atau tidak ada hubungan, biar masyarakat tidak penasaran. Karena penasaran itu tidak sehat,” ujar Anas.

Jika melihat pada keterangan Daniel, tak akan ada lagi episode Presiden SBY berbicara tentang Bunda Putri. Nama dan sosok ini hanya akan menambah file di Istana tanpa diungkap ke publik. Pilihan itu sah-sah saja, tapi memenuhi rasa ingin tahu publik itu soal yang berbeda.

Ada 2 pertanyaan bisa dilontarkan untuk polemik Bunda Putri ini. Pertama, jika memang Bunda Putri merasa dirinya tak terkait dengan ucapan Luthfi soal kedekatan dengan Presiden SBY, kenapa dirinya tak kunjung muncul di depan publik guna menghilangkan syak wasangka, baik bagi dirinya atau bagi Presiden SBY?

Kedua, jika Istana menginginkan nama Presiden dibersihkan dari keterkaitannya dengan pengakuan Luthfi di persidangan, kenapa tidak dilakukan upaya paksa kepada Bunda Putri untuk menjelaskan tentang benar tidaknya apa yang disebutkan Luthfi di Pengadilan Tipikor.

Berbicara tentang Presiden pastilah urusannya serius, tak bisa main-main, karena menyangkut kewibawaan serta simbol negara. Namun, yang terpampang di depan publik saat ini, urusan fitnah terhadap Presiden hanya diusut dan diselesaikan dengan cara amatir. Sungguh, beribu-ribu persen sangat disayangkan. (Ado)

liputan6.com