DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

Headline

Choel Mallarangeng – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi III DPR meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap Andi Zulkarnaen Mallarangeng, terkait kasus korupsi pembagunan komplek olahraga di Bukit Hambalang, Bogor.

“Kita jangan beropini, kita hormati saja KPK melakukan proses hukum. KPK juga harus bekerja secara profesional” kata Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, ketika dihubungi inilah.com, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Lebih lanjut dia menegaskan, KPK harus transparan dan tak pandang bulu dalam menuntaskan kasus yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng itu. “Biarkan KPK bekerja secara profesional,” tegas Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, Andi Zulkarnaen atau yang akrab disapa Choel Mallarangeng, berjanji akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Dihadapan penyidik dia mengaku akan kooperatif.

“Nanti di hadapan KPK, saya akan memberitahukan apapun yang pernah saya alami, dengar, dan lihat, saya akan menyampaikan dengan sebenarnya,” kata Choel.

KPK memeriksa Choel sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga nasional, di Hambalang, Jawa Barat. Kedatangan Choel hari ini menyusul dibatalkannya pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu

Dalam kasus Hambalang, Choel diduga menerima sejumlah uang dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya. Choel berstatus sebagai saksi. Dia dicekal bepergian ke luar negeri oleh Direktorat jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) atas permintaan KPK awal Desember 2012.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

    Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

  • Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

    Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

Marzuki: Bupati Aceng Ditangkap Saja!

Marzuki: Bupati Aceng Ditangkap Saja!

Headline

Marzuki Alie-Aceng HM Fikri

inilah.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta agar Bupati Garut Aceng HM Fikri ditangkap.

Sikap Marzuki ini menanggapi sikap Aceng yang mengancam akan kerahkan massa guna mempertahankan jabatannya. Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang melengserkan Aceng dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, Marzuki mengatakan jika benar bupati yang beken lantaran nikah kilat 4 hari ini mengerahkan massa, maka harus ditangkap dan diadili.

“Kalau mengerahkan massa ya tidak boleh, ini negara hukum. Itu cacat politik tidak boleh itu, tangkap saja. Tidak ada ceritanya melawan negara (putusan MA) dengan mengerahkan massa. Negara tidak bisa dilawan,” kata Marzuki, Jakarta, Kamis (24/1/2013).

“Dia boleh melaksanakan langkah-langkah hukum. Silahkan, mau menuntut MA juga silahkan. Tapi kalau mengerahkan massa untuk mempertahankan jabatan, itu lain persoalan. Itu tindakan melanggar hukum,” lanjut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Menurutnya, ada persepsi yang berbeda mengenai pernikahan siri Aceng dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fani Oktora. Kata Marzuki, siapapun yang ingin menjadi pejabat publik tentunya ada aturan-aturan negara yang harus dipenuhi. Jadi hukum agama harus dihargai, tetapi hukum publik harus diikuti.

“Kalau dari sisi hukum negara ya tidak patut lah. Kan ada UU tentang perlindungan anak. Nah ini yang harus di pahami bahwa kita sebagai warga negara harus patuh terhadap hukum negara dan harus dipatuhi dan itu perintah nabi. Jangan sampai kita melanggar hukum negara. Jadi saya mengapresiasi putusan MA,” jelas Marzuki. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Pemain Madrid Diklaim Minta Mourinho Dipecat

    Pemain Madrid Diklaim Minta Mourinho Dipecat

  • Buffon Layak Dapat Ballon d'Or Sebelum Pensiun

    Buffon Layak Dapat Ballon d’Or Sebelum Pensiun

Demokrat Merasa Masih Dipercaya Rakyat

Kalah Terus di Pilkada
Demokrat Merasa Masih Dipercaya Rakyat

Headline

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf merasa partainya masih dipercaya rakyat meski dalam beberapa kali kalah dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada). Kekalahan terbaru adalah di Pemilukada Sulawesi Selatan, dan di DKI Jakarta yang lalu.

“Dari pemilukada Partai Demokrat itu berkoalisi. Tapi kami tetap percaya bahwa rakyat masih percaya,” kata Nurhayati ketika dihubungi inilah.com, Jakarta, Kamis (24/1/2013).

Menurut dia, dalam sebuah kompetisi pemilukada partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menjalankan proses demokrasi. Kekalahan Partai Demokrat di pilkada bukan berarti kekalahan secara nasional.

“Dalam demokrasi, hanya ada dua kata kalah atau menang. Saya kira apa yang dilakukan Demokrat itu adalah yang terbaik, itu hasilnya bukan berarti kami kalah,” kilah Nurhayati.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengatakan, kekalahan Partai Demokrat di beberapa Pemilukada menunjukkan bahwa partai itu semakin tak disenangi rakyat.

“Sudah lama rakyat tidak percaya. Partai Demokrat itu bukan lagi tidak disukai tapi sudah dibenci,” kata Iberamsjah, kepada inilah.com, Jakarta, Kamis (23/1/2013). [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Kecewa, Roberto Baggio Mundur Tukangi Italia

    Kecewa, Roberto Baggio Mundur Tukangi Italia

  • Kena Tendangan Arbeloa, Casillas Cedera

    Kena Tendangan Arbeloa, Casillas Cedera

‘Tak Semua Anggota DPR Berperilaku Menyimpang’

'Tak Semua Anggota DPR Berperilaku Menyimpang'

Inggrid Kansil

, SUKABUMI — Selama ini, citra anggota DPR di mata masyarakat selalu negatif. Entah korupsi, main perempuan, hingga memakai narkoba. Namun, Anggota DPR RI, Inggrid Kansil menegaskan tidak semua anggota dewan berperilaku menyimpang.

Inggrid meminta masyarakat bijak dalam menyikapi pemberitaan. “Kami meminta masyarakat bijak jika mendapatkan informasi tentang DPR, baik di media cetak maupun televisi. Karena tidak seluruh anggota DPR berperilaku menyimpang, korupsi, dan lain-lain,” tegas Inggrid di Sukabumi, Rabu (23/1).

Meski begitu, Inggrid mengakui beberapa anggota DPR memiliki perilaku negatif. “Karena hanya segelintir saja yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan,” sebut Inggrid.

Menurutnya, sampai saat ini masih sangat banyak anggota DPR yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan sekadar mencari uang.

“Masih banyak anggota DPR yang bekerja dengan baik untuk rakyat,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Dikatakannya, ia bersama anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan Sukabumi seperti Ribka Tjiptaning (PDIP), Dewi Asmara (Partai Golkar), Pasha Ismaya (Partai Demokrat), dan Reni Marlina (PPP) selama ini bekerja untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, ia berharap masyarakat tidak menilai DPR berdasar perilaku buruk segelintir oknum anggota dewan.

“Kami meminta masyarakat tetap percaya terhadap kinerja kami, karena kami pun terus mengupayakan agar rakyat Indonesia menjadi yang terdepan dan sejahtera,” katanya mengakhiri.