Komisi III: Penetapan Ketua MK tak Terkait Perppu

Komisi III: Penetapan Ketua MK tak Terkait Perppu

Headline

Ketua Komisi III asal Partai Demokrat, Pieter Zulkifli – ist

inilah.com, Jakarta – Pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Hamdan Zoelva sebagai ketua MK, sah. Bahkan penetapan Hamdan tak berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang MK.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III asal Partai Demokrat, Pieter Zulkifli. Menurutnya, proses pemilihan ketua MK tidak ada kaitannya dengan Perppu MK. Karena, Perppu MK focus kepada dua hal yakni mengatur proses rekrutmen serta pengawasan hakim kontitusi.

“Jadi, kalau ada yang bilang tidak sah (proses pemilihan ketua MK), mengaitkan Perppu MK, dasar alasannya apa. Perppu MK sudah jelas kok, tidak mengatur soal pemilihan ketua MK,” terangnya di Jakarta, Sabtu (02/10/2013).

Sekedar diketahui, sebelumnya Wakil Ketua DPR asal PAN Taufik Kurniawan meminta proses pemilihan ketua MK ditunda, karena menunggu disahkannya Perppu MK itu oleh DPR.

Kembali dijelaskan Pieter, Perppu itu termasuk hak istimewa presiden yang dilindungi konstitusi. Dalam situasi genting, presiden memang memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu.

“Hanya saja, DPR diberikan waktu untuk mengkaji secara mendalam, apakah perppu tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya. Tapi, bukan berarti perppu harus mendapat persetujuan DPR. Tidak ada itu dalam konstitusi,” paparnya.

Meski demikian, terang Pieter, Perppu MK bisa saja ‘naik kelas’ menjadi undang-undang. Nah, disinilah perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Saya himbau kepada seluruh pihak, jangan asal bicara. Kalau memang tidak paham, lebih baik diam saja. Masalah perppu MK sudah jelas dan tegas, sah. Tidak perlu ada perdebatan lagi,” pungkasnya.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Baru Satu Babak, MU Sudah Pesta Gol

    Baru Satu Babak, MU Sudah Pesta Gol


  • “Chelsea Layak Kalah dari Newcastle United”

Inilah.com

Politikus PKS Anggap Negara Tutup Mata

Polemik Upah Buruh
Politikus PKS Anggap Negara Tutup Mata

Headline

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai negara tutup mata terkait polemik upah antara buruh dan pengusaha.

Menurut Indra, dari total 100 persen biaya produksi perusahaan, buruh hanya kebagian jatah 12 persen. “Yang tinggi adalah pungli,” kata Indra dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Oleh sebab itu, anggota Komisi IX DPR yang membidangi tenaga kerja itu berpendapat negara gagal menjamin kesejahteran buruh. “Kalau pungli dientaskan, masalah pungutan itu lari untuk menambah daya saing maka perusahaan akan berkembang,” tegasnya.

Ia meminta hukum ditegakkan. Jika penegakan hukum lemah maka masalah akan terus berulang. “Karena masih akan banyak pekerja yang diberi upah di bawah UMP. Ini yang jadi akar masalah,” tegasnya. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

    Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

  • Awas, Hamdan Zoelva Tersandera Partai dan Istana

    Awas, Hamdan Zoelva Tersandera Partai dan Istana

Inilah.com

Pemilihan Ketua MK Baru Terlalu Cepat

Pemilihan Ketua MK Baru Terlalu Cepat

Headline

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin – (Foto : inilah.com/Agus Priatna)

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin menilai keputusan memilih Hamzan Zoelva sebagi Ketua Mahkamah Konstitusi terlalu cepat.

Pasalnya, surat pemecatan resmi dari Presiden SBY terhadap Akil Mochtar sebagai Ketua MK sebagai diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ya kalau memang disepakati diinternal mereka ya dipilih lagi. Tapi kenapa tidak nunggu surat pemberhentian Akil Mochtar dulu,” ujar Aziz saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).

Dia mengaku sempat terkejut ketika Hamdan dipilih sebagai Ketua. Pasalnya hal itu bertentangan dengan imbauan selama ini terutama soal Perpu yang dikeluarkan SBY soal MK terkait latarbelakang hakim yang tak boleh berasal dari parpol.

“Hamdan bagus saja sih orangnya. Kita kira kan dri orang bukan partai seperti yang diinginkan publik, tapi mereka sudah pilih,” katanya.

Aziz mengaku belum mau menanggapi lebih jauh soal pemilihan Hamdan sebagai Ketua MK. Sebab dia dan Komisi III akan terus memantau perkembangan pasca penetapan Ketua MK yang baru.

“Ya kita lihat perkembangannya seperti apa. (Diterima atau tidak) Kita lihat perkembangannya nanti,” tandasnya.[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Gita Wirjawan Buka Rekening Kumpulkan Donasi

    Gita Wirjawan Buka Rekening Kumpulkan Donasi

  • Babak I: Barca Kesulitan Cetak Gol Lawan Espanyol

    Babak I: Barca Kesulitan Cetak Gol Lawan Espanyol

Inilah.com

Komisi III DPR Pantau Kinerja Hamdan Zoelva

Komisi III DPR Pantau Kinerja Hamdan Zoelva

Headline

Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzzammil Yusuf – (Foto: Riset)

inilah.com, Jakarta – Komisi III DPR (membidangi masalah hukum) akan terus memantau kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Ketua MK yang baru Hamdan Zoelva.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzzammil Yusuf mengatakan menghormati keputusan MK yang telah memilih Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK yang baru.

Menurutnya, keputusan tujuh hakim konstitusi yang memilih Hamdan patut diapresiasi dan dihargai.

“Kita hormati. Kita tidak bisa menilai orang layak atau tidak, kalau Akil kena, kita tidak bisa menggeneralisir semuanya. Siapapun yang terpilih nanti kita akan lihat,” ujar Muzzammil saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).

Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada hakim konstitusi yang diindikasikan terlibat dalam kasus suap pasca penangkapan Akil Mochtar.

Atas dasar itulah, DPR patut menghargai keputusan penetapan Ketua MK yang baru.

“Kalau nanti terbukti ada kasus ya kita tidak lanjuti, tapi kalau belum ada bukti kita tidak bidak menganggap orang tidak baik atau tidak,” imbuhnya.

Lebi lanjut, Muzzammil mengatakan, meski latarbelakang Hamdan dari parpol, namun bukan berarti citra negatif melekat kepadanya. Pasalnya Ketua MK sebelum Akil juga memiliki latarbelakang parpol.

“Dari parpol, itu Mahfud MD, Jimly, juga dari parpol tapi bagus-bagus. Dari parpol atau bukan tidak bisa jadi ukuran. Saya kira kita beri kesempatan nanti kita nilai, kan yang memilih koleganya pasti mereka punya pertimbangan-pertimbangan lain,” tandasnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Martino: Barca Versi Guardiola Terbaik!

    Martino: Barca Versi Guardiola Terbaik!

  • Meksiko U-17 Singkirkan Brasil lewat Adu Tos-Tosan

    Meksiko U-17 Singkirkan Brasil lewat Adu Tos-Tosan

Inilah.com

Anas Enggan Tanggapi Pernyataan Ruhut

Anas Enggan Tanggapi Pernyataan Ruhut

Headline

Anas Urbaningrum, mantan ketua Partai Demokrat – (Foto: inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Anas Urbaningrum enggan tanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul terkait pernyataan siap di gantung di Monas.

Mantan ketua Partai Demokrat itu pernah mengungkapkan jika dirinya siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dari proyek Hambalang.

“Tidak perlu ditanggapilah. Kita bicara yang penting-penting saja,” katanya, Jumat (1/11/2013).

Sebelumnya, Ruhut Sitompul mengaku mendapat kiriman tali setelah Anas menyatakan siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dari proyek Hambalang. Hal itu dikatakannya saat Ruhut menghadiri sebuah acara di salah satu televisi swasta.

Akibatnya, pernyataan Ruhut itu ditanggapi emosional oleh anggota Pergerakan Indonesia yang ketika itu juga hadir dalam acara tersebut dan berbuntut cekcok mulut antara Ruhut dengan anggota Pergerakan Indonesia.[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mourinho: Saya Memang Tak Adil Pilih Pemain

    Mourinho: Saya Memang Tak Adil Pilih Pemain

  • Cetak Dua Gol untuk Timnas, Ini Komentar Zulham

    Cetak Dua Gol untuk Timnas, Ini Komentar Zulham

Inilah.com

Ketua MK Diminta dari Kalangan Profesional

Ketua MK Diminta dari Kalangan Profesional

Headline

Wakil Ketua DPR Pramono Anung – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Akil Mochtar berasal dari kalangan profesional.

“Waktunya MK ini dipimpin orang profesional yang memahami hukum tata negara yang sangat mendalam,” ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jumat (1/11/2013).

Menurutnya, sosok ketua MK yang dibutuhkan saat ini harus bebas dari kepentingan siapapun khususnya dari parpol tertentu. MK sebagai lembaga tinggi negara dan independen harus memiliki jarak yang jauh dengan seluruh parpol karena berkaitan dengan sengketa-sengketa pemilukada.

“Sehingga persoalan seperti judicial review atau perkara sengketa pilkada sesuai aturan main tidak ada lagi lobi dan pendekatan yang akhirnya bisa diperdagangkan,” tegasnya.

Pramono tak mau menyebutkan siapa orang dari kalangan profesional yang layak menjadi Ketua MK. Dia hanya menginginkan agar ke depannya ketua MK tidak memiliki hubungan dengan parpol manapun.

“Paling penting jangan orang yang mempunyai kedekatan dengan parpol. Kita harap pemilihan kepercayaan terhadap MK bisa dilakukan tanpa harus menunggu perppu,” ungkapnya.

Dia menjelaskan pihak profesional sangat mungkin menjadi ketua MK karena dalam pemilihan hakim konstitusi diatur dalam tiga mekanisme yakni rekomendasi DPR, Presiden, dan MA.

“Pak Akil itu adalah representasi DPR, nah tidak harus kemudian dia pernah harus menjadi DPR. Bisa juga orang profesional, akademisi, yang paling penting kita belajar dari persoalan Akil,” ucapnya. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Loyalis Tidak Terima Ruhut Sindir Anas

    Loyalis Tidak Terima Ruhut Sindir Anas

  • Huawei Resmi Jadi Sponsor Baru AC Milan

    Huawei Resmi Jadi Sponsor Baru AC Milan

Inilah.com