Romahurmuziy: Di PPP Juga Ada ‘ISIS’

Ketua Umum PPP versi muktamar PPP Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy.

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU  —  Ketua Umum PPP versl Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) mengatakan bahwa di dalam partainya juga ada kelompok “ISIS”, namun tidak terkait dengan “Islamic State of Iraq and Syiria”.

“ISIS di PPP itu ‘ikut sana ikut sini’,” kata Romi saat berkunjung ke kantor redaksi salah satu media di Bengkulu, Selasa (24/3).

Berbeda dengan ISIS di Timur Tengah yang radikal, kata Romi, “ISIS” di PPP justru timbul karena kebingungan dengan dinamika internal partai. “Akhirnya mereka ikut muktamar di Surabaya tapi ikut juga muktamar di Jakarta,” katanya.

Namun, Romi memastikan kelompok “ISIS” di PPP kini telah merapat ke pihaknya, karena hanya kepengurusannya yang menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
Meski SK itu dipersoalkan kubu Djan Faridz, kata Romi, selama belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat (inkracht) maka SK itu tetap berlaku.

Dengan demikian, lanjut dia, terkait dengan pemilihan kepala daerah 2014, hanya kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang bisa mengusung calon kepala daerah. “KPU akan mengacu pada SK Menkumham, karena KPU tidak berwenang menentukan keabsahan partai,” kata Romi.

Hal serupa, menurut dia, juga berlaku pada Partai Golkar, di mana kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono yang mengantongi SK Menkumham. Karena itu, kata Romi, ia kini secara maraton melakukan konsolidasi ke berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pilkada.

Menurut Romi, PPP mendapat kepercayaan cukup tinggi dari para bakal calon kepala daerah, terbukti dengan banyaknya bakal calon yang mendaftar ke partai itu. PPP menargetkan merebut 75 kursi kepala daerah dari sekitar 273 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015.

Republika.co.id

Politik Uang Musuh Demokrasi

Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Praktek politik uang dalam pemilu adalah salah satu perbuatan yang sering kali ditemukan. Ternyata pada Pemilu 2014 ini masyarakat sudah menganggap praktek politik uang adalah hal yang wajar.
 
Temuan itu didapat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil survei KPK ternyata sebanyak 71,72 persen masyarakat menganggap politik uang itu adalah wajar.

Kepala Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat–Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) Teguh Dartanto, menilai politik uang marak terjadi karena masyarakat banyak yang enggan untuk memilih calon anggota legislatif.

“Kurangnya kredibilitas caleg juga dipertimbangkan publik. Bagi masyarakat, daripada mereka memilih caleg secara tidak sukarela, lebih baik mereka menerima uang sebagai keuntungan ekonomi sesaat,” ujar Teguh, di Kampus UI, Depok, Kamis (20/3).
 
Teguh menambahkan, masyarakat banyak yang berpikir bahwa hak pilih itu merupakan aset. Sehingga daripada hak pilih diberikan secara cuma-cuma, maka mereka pilih untuk menjual hak suaranya.

“Cepat atau lambat, dengan meningkatnya pendidikan dan ekonomi, masyarakat juga menyadari politik uang itu tidak baik. Ini adalah proses demokrasi,” tandas Teguh.

Tweet
Share

TAGS
#politik uang
#kampanye politik
HOT SEARCH
#malaysia airlines
#tiPs
#gbk

Republika.co.id

Kisah Hidup Terindah

Kisah Hidup Terindah

Headline

inilahcom

“Makna senyuman tidak akan sempurna tanpa pernah bersentuhan dengan makna air mata, begitu juga sebaliknya. Indahnya kehidupan tidaklah terletak pada seberapa lama kita berada dalam zona yang menyenangkan, melainkan pada nilai yang kita pegang teguh dan kita capai dalam setiap episode, termasuk episode yang melambangkan penderitaan.”

Kisah Nabi Yusuf dinyatakan Allah sebagai kisah terindah (ahsan al-qashash) karena episode kehidupannya sangatlah lengkap mulai dari ujian menuju pujian, dari cinta bertepuk sebelah tangan sampai cinta bak gayung bersambut, dari terhina menjadi mulia, serta mulai dari hal yang biasa menjadi hal luar biasa.

Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam bangga ketika mendapat anugerah serta tidak terlarut dalam derita ketika mendapatkan musibah. Banyak sekali kenikmatan yang berujung derita, sebagaimana tidak sedikit derita yang berujung kenikmatan. Kisah utuh kehidupan Nabi Yusuf menjadi bukti benarnya kesimpulan ini.

Yusuf kecil yang tumbuh tampan dan sopan mendapatkan cinta yang sempurna dari ayahnya, Nabi Ya’qub. Sangat baik seorang ayah mencintai anaknya, namun tak lama kemudian Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya yang iri dengan banyak kelebihan yang dimiliki Yusuf.

Masuk ke dalam sumur adalah musibah yang menjadi awal “nasib baik” bagi Yusuf ketika rombongan kerajaan menimba air sumur dan kemudian mendapatkan Yusuf untuk selanjutnya dibawa ke istana. Hidup di istana sebagai kenikmatan ternyata menjadi penyebab Yusuf harus masuk ke penjara karena tidak mau melayani keinginan maksiat Zulaikha, sang ibu negara.

Hidup di penjara secara umum dianggap sebagai musibah, namun di sinilah Allah menganugerahkan ilmu ta’wil mimpi kepada Yusuf untuk kemudian membantu raja menjelaskan makna mimipinya yang menjadi kenyataan. Dari penjara inilah Yusuf menapaki jalan kekuasaan mulai dari sebagai menteri sampai menjadi penguasa.

Pasang surut kehidupan adalah bagai warna pelangi yang indah dipandang, namun hanya oleh orang yang memiliki daya pandang bagus yang mampu menikmati secara utuh keindahan pelangi itu (rainbow outlook). Orang yang mata hatinya rabun, apalagi buta, tidak akan mampu menjalani skenario kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah sumpah serapah dan keluhan panjang tanpa koma dan titik.

Berdiam diri secara pasif dan bersedia untuk menerima keadaan apa adanya memang bukan pilihan sikap yang baik, namun lebih tidak baik lagi adalah menyikapinya secara negatif yang menyiksa diri dan menyiksa orang lain tanpa upaya untuk besikap konstruktif.

Negara kita tercinta ini sebentar lagi akan menggelar perhelatan besar bernama Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan kompetisi terakbar meraih jabatan dan kekuasaan di negeri ini. Mulai dari jabatan sebagai anggota DPRD, DPD sampai pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Warna warni bendera partai yang selalu diletakkan di atas begitu indah dipandang, namun sayangnya suara-suara orang yang di bawah bendera itu seringkali terdengar sumbang ketika harus mengomentari warna bendera partai lain. Harusnya, suara-suara itu betapapun berbeda tetap dalam bingkai semangat tunggal, yakni semangat bendera merah putih yang ukurannya lebih besar dan letaknya berada lebih tinggi di atas bendera-bendera partai yang ada.

Kegaduhan suara menjelang pemilu berlangsung bisa saja menjadi sinyal besarnya potensi konflik yang terpendam, berupa ketidaksiapan untuk menjadi kelompok yang kurang beruntung. Padahal, mengikuti alur kisah terindah Yusuf di atas, ketidakberuntungan saat ini sangat mungkin menjadi pintu gerbang keberuntungan pada masa yang akan datang.

Sebaliknya, keberuntungan politik saat ini juga mungkin menjadi pintu gerbang kehancuran pada masa yang akan datang, terlebih ketika kemenangan dan keberuntungan itu didasarkan pada kecurangan dan ketidakprofesionalan.

Potensi konflik seperti ini harus diantisipasi dan sebisanya diminimalisir serta dilakukan tindakan preventif. Caranya, pertama, sosialisasi kesadaran publik bahwa kebersamaan tidak mensyaratkan keseragaman dalam segala hal. Membiarkan orang lain memiliki kebebasan memilih yang dikehendaki adalah perbuatan memanusiakan manusia (humanization) yang sangat terhormat dan terpuji.

Kedua, para elite partai, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus menahan diri untuk memberikan komentar berlebihan yang memungkinkan pihak lain tersinggung dan tersakiti. Ketiga, semua pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan harus bertindak tegas tanpa diskriminasi atas setiap proses yang melanggar aturan yang disepakati.

Ketika semua berjalan alami sesuai dengan aturan, maka apapun hasilnya harus dipersepsi sebagai takdir yang terbaik pada masanya yang akan terus mengalir untuk menjalani takdir-takdir berikutnya yang tidak mungkin diduga masa, bentuk dan perubahannya oleh siapapun.

Pada poin ini, menarik untuk mengingat kembali kaidah kehidupan: “Apapun yang tercatat sebagai hakmu, akan datang menjadi milikmu walau engkau berada dalam posisi yang sangat lemah, sementara apapun yang bukan menjadi hakmu tidak akan pernah datang menjadi milikmu walaupun engkau berkuasa dan berusaha mati-matian untuk memperolehnya.”

Menginjak orang lain sebagai upaya meninggikan posisi diri sendiri, menghina orang lain sebagai usaha rekayasa kesan kemuliaan diri dan menghambat jalan orang lain demi melebarkan jalannya sendiri seringkali merupakan cara yang berefek pantul semisal peribahasa “senjata makan tuan.”

Hati yang sehat akan selalu berpihak kepada mereka yang nyata-nyata tertindas dan terdzolimi, bukan pada mereka yang mencitrakan dirinya sebagai yang tertindas dan terdzolimi, terlebih lagi bukan kepada mereka yang nyata-nyata menindas dan mendzolimi. Rakyat Indonesia jelas masih memiliki telinga, mata dan hati yang selalu berpihak kepada kebajikan dan kebenaran.

Bagian akhir kisah Nabi Yusuf menarik untuk diteladani, yakni ketika saudara-saudaranya yang membuang Yusuf ke dalam sumur semasa kecil bertemu dengan Nabi Yusuf di istana, Nabi Yusuf memaafkan sauadara-saudaranya dan tidak mengungkit kesalahan masa lalu.

Andaikan semua pemimpin, tokoh dan segenap anak bangsa serempak fokus menata dan menatap masa depan dengan kebersamaan dan cinta maka sangat mungkin Indonesia menjadi mercusuar dunia, sebagaimana diungkapkan oleh Bung Karno.

Bahwa pelanggaran hukum yang telah terjadi harus tetap diproses adalah suatu yang positif dan obyektif, tetapi mengungkit kesalahan masa lalu untuk dijadikan klaim dan stigma negatif pada orang lain adalah sesuatu yang negatif dan subyektif. Memaklumi dan memaafkan adalah akhlak indah yang diwariskan nenek moyang.

Janganlah seperti kisah kayu yang mengeluh karena dilukai oleh paku. Pakupun beralasan tidak sengaja, melainkan karena kepalanya ada yang memukul. Palu sebagai alat pemukul tidak terima disalahkan karena tidak punya kemampuan kecuali ada tangan yang menggerakkan.

Ternyata tangan itu adalah tangan calon legislatif dan calon presiden yang mau memasang fotonya di pohon-pohon yang juga tidak mau disalahkan dengan alasan karena aturannya belum jelas. Saling menyalahkan adalah lingkaran setan yang tak mengenal ujung, menikmati jalan hidup sesuai aturan akan menjadikan kisah hidup kita menjadi kisah terindah. [*]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Isteri Presiden China Suka Nyeleneh

    Isteri Presiden China Suka Nyeleneh

  • Kiper Milan Ini Ungkap Kondisi Tim Sebenarnya

    Kiper Milan Ini Ungkap Kondisi Tim Sebenarnya

Inilah.com

Yusril Meradang, Legitimasi Pilpres Terancam

Putusan MK
Yusril Meradang, Legitimasi Pilpres Terancam

Headline

Yusril Ihza Mahendra – (Foto: inilahcom)

inilah.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait permohonan penafsiran Pasal 6a ayat (2) dan penghapusan presidential threshold serta pemilu serentak pada pemilu 2014. Yusril meradang, legitimasi presiden terpilih terancam.

“Permohonan pemohon untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

MK dalam pertimbangan putusannya menyebutkan susbtansi dalil pemohon yang merujuk Pasla 7C UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusional tentang pelaksanaan pemilu secara serentak telah dipertimbangkan oleh MK dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

“Dalam pertimbangan tersebut secara eksplisit menyebut Pasal 7C UUD 1945. Oleh karena itu pertimbangan Mahkamah tersebut mutatis muntadis (perubahan yang penting telah dilakukan) berlaku terhadap dalil pemohon,” ujar Hakim Harjono saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Pertimbangan serupa MK sampaikan terkait dengan permohonan Yusril tentang pengajuan capres/cawapres sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. Menurut Mahkamah secara substansial permohonan Yusril telah dipertimbangkan oleh MK dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Adapun terkait penyelenggaran pemilu serentak pada 2019, MK menegaskan tidak benar pertimbangan didasarkan atas pertimbangan kesiapan atau ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh KPU sebagaimana didalilkan Pemohon. Terdapat lima alasan yang disampaikan MK terkait penyelenggaran pemilu serentak pada 2019.

Merespons putusan MK yang menolak permohonannya, Yusril Ihza Mahendra tampak tertawa. Menurut dia, penolakan permohonan yang diajukan justru membuat dirinya tertawa. “Sebelumnya kan MK sudah klaim bahwa dirinya penafsir tunggal konstitusi tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan jadi saya ketawa,” seloroh Yusril di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Dalam kesempatan tersebut Yusril mempertanyakan kewenangan MK yang justru enggan menafsirkan UUD 1945 yang selama ini diklaim sebagai penafsir tunggal konstitusi. “Jadi untuk apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan konstitusi,” gugat Yusril. .

Menurut Ketua Dewan Syura PBB ini, yang menjadi krusial dari putusan MK ini tentang keenganan MK menafsirkan Pasal 6a ayat (2) UUD 1945. “Akan ada persoalan konstitusionalitas legitimasi bagi presiden terpilih yang akan datang. Kalau ada sesuatu silakan diselesaikan,” urai Yusril seraya mengatakan tugasnya sekadar mengingatkan.

Saat ditanya siapa yang akan mempersoalkan presiden baru periode 2014-2019 mendatang, Yusril secara diplomatis menjawabnya “Bisa saya bisa tidak,” tegas Yusril. Ia juga mengaku dengan ditolaknya permohonan dirinya di MK, maka akan menutup peluang dirinya maju dalam Pilpres 2014 mendatang. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda



  • “Sudah Saatnya Gerrard Angkat Piala Liga Primer”

  • Mereka-reka Cawapres Jokowi

    Mereka-reka Cawapres Jokowi

Inilah.com

Demokrat Sebut Tuntutan Buruh Dipolitisasi

Demokrat Sebut Tuntutan Buruh Dipolitisasi

Headline

Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo – inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Tuntutan buruh terkait polemik upah minimum provinsi (UMP) dinilai dipolitisasi. Sebab, masalah tersebut hadir akibat situasi politik yang sedang terjadi di tanah air.

Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan, politisasi UMP itu terjadi terutama di daerah karena ada pergerakan tingkat UMP yang tidak random.

“Tapi mengikuti pergerakan pemilu kada dan pileg,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Angka tuntutan kenaikan UMP itu, kata Ikhsan, terus naik berbeda setiap tahunnya. Dia mencontohkan antara 2005 hingga 2013 terjadi perbedaan kenaikan yang random.

“Mulai dari 2005 hingga 2013 kenaikan random. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9 persen, pada 2013 angka yang dituntut 43,8 persen, dan pada 2014 angka yang dituntut 68 persen,” jelasnya.

Menurutnya, angka random tersebut tidak disukai pihak swasta. Ikhsan yang juga ekonom itu menuturkan, pemerintah sudah memberi solusi atas masalah tersebut, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan upah minimum provinsi.

“Ini coba dijawab presiden dengan Inpres tersebut. Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10 persen inflasi. Ada inflasi 6 persen naik 16 persen itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai sembilan hingga 10 persen, dan angka upah minimun naik sebesar 68 persen, itu jomplang,” tegasnya. [mes]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Dua Perempuan Ini Nekat Telanjang Dada di Bandara

    Dua Perempuan Ini Nekat Telanjang Dada di Bandara

  • Duet Rooney-RvP Lebih Baik Dibandingkan SAS

    Duet Rooney-RvP Lebih Baik Dibandingkan SAS

Inilah.com

Organisasi Nonparpol Berkumpul Bentuk FMM

Organisasi Nonparpol Berkumpul Bentuk FMM

Headline

inilah.com

inilah.com, Jakarta – Organisasi Non-Parpol (ONP) pesimistis Pemilu 2014 akan membuat keadaan bangsa semakin baik. Hal tersebut didasarkan situasi perpolitikan akhir-akhir ini.

“Sekarang ini semuanya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada kepentingan umum,” kata Presidium Masyarakat Musyawarah Mufakat (MTiga) Suryo Susilo kepada wartawan ketika menjelaskan hasil Forum Musyawarah Mufakat pertama (FMM) yang berlangsung di Bandung tanggal 30-31 Oktober lalu.

FMM yang diikuti oleh 25 organisasi nonparpol membahas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara serta tanggung jawab ONP.

Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indoensia (Anindo) Edwin Henawan Soekawati yang menjadi peserta FMM menyatakan MPR adalah lembaga tertinggi, tetapi sudah dikebiri menjadi lembaga tinggi biasa melalui amandemen.

Menurut Edwin, ada komponen-komponen yang tidak terwakili lagi seperti masyarakat adat, wakil buruh, wakil pengusaha, wakil professional yang tidak mengenal atau terlibat dalam politik praktis.

“Hal ini harus dikembalikan sesuai pembukaan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Edwin.

Dia menyatakan Pancasila sekarang dengan batang tubuhnya hasil amandemen 2002 dijiwai UUD RIS 1949 yang federalistis dan UUD 1950 yang parlementer dan liberal. “Ini jelas sudah menyimpang dari filosofis dasar yang dicanangkan oleh pendiri bangsa kita,” katanya.

FMM juga membentuk badan pekerja yang merupakan perwakilan peserta FMM 1 dengan beberapa tugas seperti merumuskan hasil FMM . [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

    Proses Hukum Polisi Foto Jorok Serupa Kasus Ariel

  • Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

    Liverpool, Ujian Konsistensi Arsenal Sesungguhnya

Inilah.com